setkab.go.id
setkab.go.id
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional diharapkan bisa meningkatkan produksi ikan. Para pengusaha yakin, peningkatan produksi bisa dicapai jika iklim usaha membaik.

Demikian mengemuka dalam acara "Bincang Kompas"di Kantor Harian Kompas Biro Jawa Timur di Kota Surabaya, Kamis (25/8). Instruksi Presiden (Inpres) No 7/2016 disahkan dan ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 22 Agustus 2016.

Melalui inpres ini, Presiden memerintahkan 25 kementerian dan lembaga yang terkait dalam rantai produksi dan distribusi industri perikanan untuk menghilangkan hambatan usaha agar produksi perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan meningkat. Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Muhammad Najikh, menuturkan, melalui inpres itu, pembangunan perikanan nasional menjadi berorientasi jangka panjang. "Ini berbeda dengan pemikiran para birokrat daerah selama ini yang jangka pendek dan selalu menekankan proyek," katanya.

Ia menjelaskan, industri perikanan nasional lambat bergerak karena menghadapi sejumlah kendala, seperti sistem pengupahan yang tidak sejalan dengan produktivitas buruh dan ketersediaan infrastruktur yang timpang. Najikh memberi contoh, biaya upah di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto tidak saja tinggi, tetapi rentang kenaikannya juga tidak jelas.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyatakan, Banyuwangi telah memperbaiki iklim industri perikanan. Di sektor perikanan, Anas yakin bahwa produktivitas perikanan Banyuwangi berpengaruh besar terhadap produktivitas perikanan di Jawa Timur.

Evaluasi

Sejumlah pelaku usaha dan kalangan asosiasi mengapresiasi penerbitan inpres tersebut karena kementerian dan lembaga diwajibkan segera mengevaluasi peraturan yang menghambat usaha perikanan. Percepatan pembangunan industri perikanan nasional juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik nelayan, pembudidaya, pengolah maupun pemasar hasil perikanan.

Ketua Bidang Hukum dan Organisasi Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin) Muhammad Billahmar mengemukakan, banyak aturan pelarangan dibuat pemerintah untuk menata sektor kelautan dan perikanan. Namun, ketentuan itu kerap tanpa disertai solusi dan implementasinya berlebihan sehingga justru mematikan usaha dalam negeri.

"Sudah saatnya aturan dievaluasi dan diluruskan, terutama kebijakan yang menghambat pelaku usaha dalam negeri," kata Billahmar di Jakarta.

Selama dua tahun menjabat, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menerbitkan sejumlah aturan ketat terkait usaha perikanan. Di antaranya adalah penghentian sementara atau moratorium izin kapal penangkap ikan buatan luar negeri (eks asing) di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia, serta ketentuan penghapusan kapal eks asing dari daftar kapal di Indonesia (deregistrasi).

Pemerintah menilai bahwa semua kapal penangkap ikan eks asing melanggar dan sebagian dimiliki pemodal asing yang melarikan ikan hasil tangkapan ke luar negeri. Selain itu, juga ada larangan alih muatan kapal di tengah laut (transshipment) dan larangan penggunaan alat tangkap cantrang.

Billahmar mengungkapkan, penghentian izin terhadap semua kapal eks asing dan kewajiban deregistrasi kapal telah mematikan pemodal dalam negeri yang selama ini menggunakan kapal eks asing untuk usaha penangkapan ikan. Pelaksanaan aturan pelarangan tersebut bahkan ditengarai melebar dan diterapkan pula untuk kapal-kapal eks asing yang menangkap ikan di luar WPP, yakni di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut lepas.

Dia memberi contoh, terdapat 14 kapal ikan super purseine berukuran 400 gros ton (GT) ke atas yang beroperasi di ZEEI dan laut lepas. Namun, akibat kebijakan moratorium, kapal-kapal itu kini dilarang beroperasi dan izinnya dihentikan.

(ODY/NIK/DEN/LKT)

Kompas