fajar.co.id
fajar.co.id
Oktober 2016 merupakan tahun kedua dari kepemimpinan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI.

Menjelang dua tahun kepemimpinan Susi Pudjiastuti tersebut, publik kembali disuguhkan perdebatan antara perlu dan tidaknya kapal-kapal asing untuk turut serta berinvestasi dalam usaha perikanan tangkap nasional.

Padahal, presiden dalam peraturan Presiden No 44Tahun 2016 tentang Daftar Negatif Investasi secara jelas telah menghapus investasi asing dalam usaha perikanan tangkap.

Dalam perpres tersebut jelas bahwa usaha perikanan tangkap wajib 100 persen berasal dari para pengusaha dalam negeri.

Namun demikian, beberapa pemangku kepentingan sektor perikanan menganggap bahwa keberadaan perpres tersebut telah menghambat aktivitas perikanan tangkap nasional.

“Mereka beranggapan bahwa tanpa adanya peran kapal-kapal asing produksi dan ekonomi perikanan nasional akan ambruk,” ujar Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM) Suhana pada Fajar.co.id, Jumat (21/10).

Atas dasar itulah para penggiat kapal asing memanfaatkan lahirnya Instruksi Presiden No 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan.

“Mereka terus mendesak agar Menteri Kelautan dan Perikanan kembali merevisi kebijakan-kebijakan yang telah menghentikan kapal asing tersebut,” paparnya.

Pertanyaannya sekarang adalah benarkah ketika kapal-kapal asing diberhentikan oleh kebijakan Meteri Kelautan dan Perikanan ekonomi perikanan nasional akan ambruk?

Menjawab pertanyaan itu, Suhana menjelaskannya melalui paparan Ini:

Secara historis, kapal asing secara besar-besaran masuk ke Indonesia dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Pada tahun 1968-1979 kembali diperkuat dengan adanya Banda Sea Agreement I, II dan II antara pemerintah Indonesia dengan Jepang.

Sejak 1979 sampai periode terakhir pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II peran kapal asing terlihat masih sangat dominan dalam melakukan penangkapan ikan diperairan Indonesia.

Namun demikian, kebaikan pemerintah untuk memberikan izin kapal asing menangkap ikan diperairan Indonesia tersebut rupanya hanya dimanfaatkan hanya untuk mengeruk sumberdaya ikan secara brutal dan dibawa langsung ke negaranya masing-masing.

Akibatnya ekonomi perikanan nasional dalam periode tersebut tidak berkembang dengan baik.

Sementara itu, dalam dua tahun terakhir kinerja ekonomi perikanan nasional cenderung lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi perikanan, investasi perikanan, kapasitas industri terpakai sektor perikanan, neraca perdagangan komoditas ikan, dan nilai tukar nelayan.

Indikator Pertama, pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan PDB perikanan sepanjang tahun 2015 yang tumbuh 8,37 persen jika dibandingkan dengan tahun 2014.

Laju pertumbuhan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDB nasional yang hanya mencapai 4,79 persen pada tahun 2015. Pertumbuhan PDB Perikanan tertinggi terjadi pada triwulan ke 4, yaitu mencapai 8,96 persen.

Pertumbuhan PDB perikanan ini tidak terlepas dari terus membaiknya neraca perdagangan komoditas perikanan nasional dan sehatnya investasi sektor perikanan.

Pertumbuhan ekonomi 2015 ini pun dapat menunjukkan bahwa industri perikanan nasional mulai bangkit ditengah upaya pemerintah menertibkan kapal-kapal yang kerap melakukan IUU Fishing diwilayah perairan Indonesia.

Sementara Indikator Kedua, investasi perikanan. Membaiknya kinerja pertumbuhan ekonomi perikanan berkorelasi positip dengan kinerja investasi perikanan. Dalam periode enam tahun terakhir investasi sektor perikanan terus meningkat.

Data BKPM menunjukan bahwa pada tahun 2010 tercatat investasi perikanan mencapai 1,60 triliun dan tahun 2015 meningkat tajam menjadi 4,43 triliun rupiah.

Bahkan pada periode bulan Januari-Juni 2016 investasi perikanan sudah mencapai diatas 5 triliun rupiah, dan sekitar 58,67 persen bersumber dari investasi dalam negeri.

Padahal selama ini investasi dalam negeri di sektor perikanan tidak lebih dari 5 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan dari para investor nasional terhadap usaha perikanan.

Menurut catatan BKPM (2016) investasi asing di sektor perikanan tahun 2016 tersebar pada usaha bidang pengolahan dan budidaya perikanan payau dan laut.

Hal ini sejalan dengan amanat Perpres 44/2016 yang sudah tidak membolehkan investasi asing pada penangkapan ikan.

Indikator Ketiga, kapasitas industri terpakai sektor perikanan.Begitu juga halnya dengan aktivitas Industri perikanan nasional.
Sepanjang tahun 2015, industri perikanan Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat, namun demikian terlihat mampu bertahan secara baik.

Berdasarkan hasil Survey Kegiatan Dunia Usaha Triwulan I 2015 terlihat kapasitas industri terpakai mengalami penurunan drastis jika dibandingkan dengan Triwulan 4 2014. Penurunannya mencapai 24,55 persen.

Hal ini seiring banyaknya kapal-kapal penangkap ikan, khususnya kapal eks asing yang berhenti operasi menangkap ikan. Namun demikian dalam Triwulan II, III dan IV kapasitas Industri perikanan yang terpakai terus mengalami peningkatan dengan baik, yaitu 10,01%, 9,58 % dan 0,08 %.

Sementara itu data Bank Indonesia (2016) menunjukan bahwa kapasitas industri terpakai sektor perikanan pada triwulan 2 2016 mencapai 70,85 persen, atau meningkat 3,95 persen jika dibandingkan dengan triwulan 1 2016.

Artinya bahwa industri pengolahan ikan nasional terus berkembang seiring dengan terus membaiknya pasokan bahan baku ikan nasional.

Keempat, perdagangan ikan internasional. Data BPS (2016) menunjukan bahwa nilai ekspor komoditas perikanan semester 1 2016 mencapai 2.070.827.218 US dollar atau naik 3,73 persen dari periode yang sama tahun 2015.

Sementara volume ekspor pada semester 1 2016 mencapai 197.356.129,66 Kg. Hal ini menunjukan bahwa kekuatan ekonomi perikanan nasional saat ini semakin tumbuh dengan baik.

Sementara itu nilai impor komoditas perikanan semester 1 2016 mencapai 218.982.352 US dollar dengan volume mencapai mencapai 83.411.104,16 Kg.

Peningkatan volume impor komoditas perikanan terjadi seiring terus meningkatnya kebutuhan tepung ikan sebagai bahan baku pakan ikan budidaya.

Pada semester 1 tahun 2014 volume impor tepung ikan mencapai 81,27 persen dari total volume impor ikan nasional. Sementara pada semester 1 tahun 2016 volume impor tepung ikan naik menjadi 83,31 persen dari total volume impor ikan nasional

Kelima, nilai tukar nelayan. Membaiknya pertumbuhan ekonomi perikanan nasional sejalan dengan terus membaiknya nilai tukar nelayan. Nilai tukar nelayan Periode Januari-desember 2015 rata-rata mencapai 106,19.

Pada tahun 2014 dalam periode yang sama NTN hanya mencapai 104,63. Bahkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Bulan Agustus 2016 tumbuh 2,04 persen jika dibandingkan bulan yang sama tahun 2015.

Atau naik 2,47 persen jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2014. Menurut BPS-RI (2016) kenaikan NTN tersebut didorong oleh naiknya harga sebagian jenis ikan,khususnya komoditas ikan Tembang dan Kembung.

Sejumlah indikator tersebut menunjukkan bahwa kinerja ekonomi perikanan pasca moratorium kapal asing dan kebijakan kelautan dan perikanan dalam dua tahun terakhir ini terus membaik.

Artinya bahwa klaim sebagian pemangku kepentingan perikanan yang beranggapan bahwa tanpa adanya peran kapal-kapal asing produksi dan ekonomi perikanan nasional akan ambruk tidak terbukti.

Bahkan yang terjadi adalah ekonomi perikanan nasional bangkit dengan kekuatan dalam negeri bukan kekuatan kapal asing.

Dus, dua tahun kepemimpinan Susi Pudjiastuti merupakan tonggak tumbuhnya kekuatan ekonomi perikanan nasional tanpa kapal asing.

Sudah cukup pemerintah Indonesia memberikan Izin Kapal Asing menangkap di perairan Indonesia, saat ini harus mendorong seratus persen agar kapal-kapal nasional dapat menguasai perairan Indonesia, sesuai dengan Peraturan Presiden No 44 tahun 2016.

Hal ini dimaksudkan supaya Indonesia benar-benar menjadi Negara Maritim seperti yang sering diungkapkan oleh Presiden Jokowi.

fajar.co.id