hotelR.net
hotelR.net
Pemerintah mulai menggarap potensi pulau-pulau kecil dan terluar Indonesia pada 2017. Pengelolaan potensi ekonomi pulau-pulau diarahkan agar tidak dikuasai perorangan.

Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, sudah saatnya paradigma pembangunan di Indonesia yang berorientasi daratan bergeser ke laut. Pada 2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai memprioritaskan penggarapan potensi pulau-pulau di Indonesia. Prioritas ini juga mencakup sumber daya, potensi ekonomi, dan aspek legalitas.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memaparkan hal itu dalam seminar nasional "Akselerasi Pembangunan Ekonomi Maritim untuk Kesejahteraan Masyarakat" pada perayaan Dies Natalis Ke-57 Universitas Diponegoro, Semarang, di Jakarta, Kamis (1/12).

Dari sisi legalitas, lanjut Susi, hingga kini masih terjadi kerancuan dan tumpang tindih aturan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar diarahkan tidak boleh dilakukan secara perorangan. Hal serupa juga berlaku untuk reklamasi.

"Banyak yang berpikir, pulau bisa dimiliki penuh secara perorangan. Padahal, undang-undang kita tidak membolehkan. Di setiap pulau-pulau kecil terluar, negara berhak tetap memiliki 30 persen dari wilayah pulau itu sendiri," ujar Susi.

Susi menambahkan, reklamasi yang diklaim milik pihak yang melakukan reklamasi merupakan kesalahan besar. Pembuat reklamasi boleh memiliki hak pakai dan hak guna bangunan dengan konsesi puluhan tahun dan bisa diperpanjang sesuai aturan. Namun, lahan reklamasi tetap milik negara.

Susi mengatakan, pihaknya juga masih membenahi data perikanan dengan menyusun data terintegrasi. Kerancuan sumber data membuat perencanaan dan peta jalan setiap kementerian berbeda-beda.

Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman Arif Havas Oegroseno mengemukakan, Indonesia belum memiliki standar indikator ekonomi maritim. Indonesia juga belum memiliki angka dan data yang memadai terkait ekonomi maritim. Semua angka masih sebatas perkiraan. Pihaknya sedang menyusun basis kluster maritim bersama Badan Pusat Statistik.

"Tanpa basis untuk menghitung ekonomi maritim, sulit untuk melihat kemajuan (maritim). Dibutuhkan penyusunan standar indikator ekonomi maritim," katanya.

Ketua Ikatan Alumni Universitas Diponegoro, Semarang, Maryono menyebutkan, sektor kemaritiman masih menghadapi tantangan, antara lain terkait pembiayaan.

Sementara kontribusi sektor perikanan terhadap produk domestik bruto hanya sebesar 3 persen. (LKT)

Kompas