travelogee.com
travelogee.com
Indonesia semakin optimistis menarik penanam modal Singapura untuk berusaha di Batam, Kepulauan Riau. Kemudahan dan kepastian perizinan menjadi andalan utama promosi di Singapura.

Duta Besar Indonesia untuk Singapura I Gede Ngurah Swajaya mengatakan, perizinan investasi di Batam bisa selesai dalam tiga jam. "Inovasi ini modal penting untuk diplomasi ekonomi Indonesia di Singapura. Kemudahan perizinan akan menjadi momentum menarik lebih banyak investasi dari Singapura," ujarnya, Sabtu (3/9), di Singapura.

Syarat utama memanfaatkan fasilitas itu adalah modal awal minimal setara Rp 50 miliar dan mampu menyerap minimal 500 pekerja. Perizinan yang bisa diproses adalah izin investasi, akta perusahaan dan pengesahan, NPWP, tanda daftar perusahaan, rencana penggunaan tenaga kerja asing, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, angka pengenal importir produsen dan nomor induk kepabeanan. "Kami berharap segera ditambah dengan fasilitas-fasilitas lain yang semakin menarik investor," ujarnya.

Masih menarik

Indonesia masih menarik dan menawarkan banyak peluang karena Indonesia adalah salah satu negara yang perekonomiannya terus tumbuh. Padahal, perekonomian global terus melambat. "Indonesia sangat terbuka untuk peluang bisnis dan sangat menarik untuk investor asing, khususnya dari Singapura," ujarnya.

Sementara Deputi Bidang Pelayanan Umum Badan Pengusahaan (BP) Batam Gusmardi Bustami mengatakan, pabrik bisa dibangun sebelum perizinan selesai. Proses pembangunan dan pengurusan perizinan bisa dilaksanakan bersamaan.

Namun, hal itu khusus berlaku di kawasan industri. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang menentukan di mana saja kawasan industri itu. "Paling pokok, masih ada lahan untuk lokasi pembangunan," ujarnya.

Kemudahan itu merupakan bagian dari tanggapan terhadap keluhan investor soal sulitnya membangun pabrik. Mereka menanti penerbitan izin terlalu lama sehingga telat membangun pabrik. Akibatnya, banyak yang batal berinvestasi di Batam.

"Sekarang ada pilihan bisa membangun sambil mengurus izin. Kawasan-kawasan industri sudah punya izin untuk berbagai kebutuhan kegiatan industri. Jadi, tinggal jalan saja," katanya.

Bebas tugas

Secara terpisah, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun mengatakan, aparatur sipil negara Kepri sudah diingatkan berkali-kali. Aparatur sipil negara yang tidak serius memberikan pelayanan publik, termasuk dalam perizinan, akan dibebastugaskan. "Saya tidak bisa segera memecat, tetapi saya bisa membebastugaskan aparatur sipil negara yang tidak mau memberikan layanan publik dengan baik," ujarnya.

Kemudahan perizinan, lanjut Nurdin, amat penting bagi Kepri yang sedang berusaha menarik banyak investasi. Bahkan, di beberapa kabupaten, Kepri akan membebaskan biaya perizinan. Pembebasan itu bagian dari upaya menarik penanam modal ke dua kabupaten terdepan di Laut Tiongkok Selatan.

Pembebasan biaya akan diberlakukan untuk perizinan yang menjadi wewenang provinsi. Namun, tidak tertutup kemungkinan pembebasan juga berlaku untuk yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Anambas dan Natuna. (RAZ)

Kompas