liputan6.com
liputan6.com
Indonesia membuka lebar peluang bagi swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah menjanjikan kemudahan berinvestasi dan membuat skema pembiayaan yang menarik agar swasta mau berpartisipasi.

"Ada dua cara, yakni pemerintah membuka atau badan usaha menyampaikan proposal. Jadi, bagaimana caranya agar pemerintah membuka diri dan bagaimana agar swasta mau masuk. Cita-cita ASEAN 2025, yaitu didukung konektivitas yang baik untuk mendukung mobilitas manusia dan barang sehingga dapat bersaing dengan kawasan-kawasan lain. Apalagi ASEAN terdiri dari negara kepulauan dan negara daratan. Untuk itu, konektivitasnya memerlukan berbagai moda yang dapat menghubungkan satu sama lain," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam ASEAN G2B Infrastructure Investmen Forum, yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Pemerintah Indonesia, dan Sekretariat ASEAN, Selasa (8/11), di Jakarta.

Kalla mengatakan, dalam perencanaan infrastruktur pemerintah, sektor swasta memiliki peran penting. Pemerintah membuka peluang kepada swasta untuk mengerjakan proyek infrastruktur yang layak secara finansial, seperti pelabuhan, bandara, jalan tol, pembangkit listrik, dan telekomunikasi. Adapun pemerintah akan fokus pada proyek infrastruktur yang belum layak secara finansial, seperti proyek yang berada di daerah terpencil.

"Kalau tahun 50-an sampai 80-an pembangunan infrastruktur merupakan pelayanan publik, sekarang infrastruktur telah menjadi industri dan bisnis. Maka, sekarang pemerintah harus membagi bisnis ini bagi badan usaha karena dana pemerintah tidak cukup. Maka, perlu ada kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU)," ujar Kalla.

Investasi lebih banyak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembangunan infrastruktur hingga tahun 2019 memerlukan dana hingga Rp 5.000 triliun. "Kalau mau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata, dan inklusif, kita harus investasi lebih banyak di infrastruktur. Itu kenapa di sektor infrastruktur, belanja kami meningkat. Tahun ini lebih dari Rp 300 triliun belanja pemerintah untuk infrastruktur. Jadi, arahnya sudah jelas," kata Sri Mulyani.

Namun, lanjut Sri Mulyani, kemampuan fiskal pemerintah terbatas. Karena itu, pemerintah mendorong badan usaha milik negara (BUMN) dengan menyuntikkan modal agar mampu mencari pembiayaan atau pinjaman yang lebih besar. Pemerintah juga memberi jaminan kredit agar BUMN dapat menerbitkan obligasi.

Sri Mulyani mengakui, ada banyak proyek infrastruktur yang, meski berdampak besar secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat, belum layak secara finansial atau bisnis. Karena itu, pemerintah menyiapkan skema pembiayaan pada proyek-proyek strategis tersebut agar swasta tertarik untuk masuk, seperti jaminan pembiayaan, pembayaran ketersediaan layanan (AP), atau fasilitas dukungan kelayakan (VGF). Tidak hanya itu, pemerintah juga menyediakan fasilitas penyiapan proyek agar siap ketika ditawarkan kepada swasta.

 

Tantangan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki tantangan untuk dapat menyambungkan setiap pulau. Posisi Indonesia yang unik sekaligus menarik karena memiliki populasi sekaligus pasar terbesar di ASEAN.

Head of the ASEAN Connectivity Division, ASEAN Secretariat, Lim Chze Cheen, mengatakan, rencana induk konektivitas ASEAN 2025 menargetkan tercapainya konektivitas yang baik di negara-negara ASEAN dalam hal infrastruktur, sarana digital, logistik, regulasi, dan mobilitas masyarakat. "Diperkirakan 90 juta orang akan berpindah ke kota di negara ASEAN pada 2030. Maka, perlu ada perencanaan yang matang untuk menjamin konektivitas ke depan," kata Cheen.

"Di Indonesia banyak kesempatan bisnis. Setidaknya ada empat kriteria yang harus dipenuhi oleh mitra, seperti pengalaman, kemampuan, permodalan. Bisnis maritim tidak hanya sekadar pengelolaan pelabuhan, tetapi juga menyangkut bisnis lain," ujar Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Masassya. (NAD/SON/JOE)

Kompas

 Indonesia membuka lebar peluang bagi swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah menjanjikan kemudahan berinvestasi dan membuat skema pembiayaan yang menarik agar swasta mau berpartisipasi.

"Ada dua cara, yakni pemerintah membuka atau badan usaha menyampaikan proposal. Jadi, bagaimana caranya agar pemerintah membuka diri dan bagaimana agar swasta mau masuk. Cita-cita ASEAN 2025, yaitu didukung konektivitas yang baik untuk mendukung mobilitas manusia dan barang sehingga dapat bersaing dengan kawasan-kawasan lain. Apalagi ASEAN terdiri dari negara kepulauan dan negara daratan. Untuk itu, konektivitasnya memerlukan berbagai moda yang dapat menghubungkan satu sama lain," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam ASEAN G2B Infrastructure Investmen Forum, yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Pemerintah Indonesia, dan Sekretariat ASEAN, Selasa (8/11), di Jakarta.

Kalla mengatakan, dalam perencanaan infrastruktur pemerintah, sektor swasta memiliki peran penting. Pemerintah membuka peluang kepada swasta untuk mengerjakan proyek infrastruktur yang layak secara finansial, seperti pelabuhan, bandara, jalan tol, pembangkit listrik, dan telekomunikasi. Adapun pemerintah akan fokus pada proyek infrastruktur yang belum layak secara finansial, seperti proyek yang berada di daerah terpencil.

"Kalau tahun 50-an sampai 80-an pembangunan infrastruktur merupakan pelayanan publik, sekarang infrastruktur telah menjadi industri dan bisnis. Maka, sekarang pemerintah harus membagi bisnis ini bagi badan usaha karena dana pemerintah tidak cukup. Maka, perlu ada kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU)," ujar Kalla.

Investasi lebih banyak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembangunan infrastruktur hingga tahun 2019 memerlukan dana hingga Rp 5.000 triliun. "Kalau mau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata, dan inklusif, kita harus investasi lebih banyak di infrastruktur. Itu kenapa di sektor infrastruktur, belanja kami meningkat. Tahun ini lebih dari Rp 300 triliun belanja pemerintah untuk infrastruktur. Jadi, arahnya sudah jelas," kata Sri Mulyani.

Namun, lanjut Sri Mulyani, kemampuan fiskal pemerintah terbatas. Karena itu, pemerintah mendorong badan usaha milik negara (BUMN) dengan menyuntikkan modal agar mampu mencari pembiayaan atau pinjaman yang lebih besar. Pemerintah juga memberi jaminan kredit agar BUMN dapat menerbitkan obligasi.

Sri Mulyani mengakui, ada banyak proyek infrastruktur yang, meski berdampak besar secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat, belum layak secara finansial atau bisnis. Karena itu, pemerintah menyiapkan skema pembiayaan pada proyek-proyek strategis tersebut agar swasta tertarik untuk masuk, seperti jaminan pembiayaan, pembayaran ketersediaan layanan (AP), atau fasilitas dukungan kelayakan (VGF). Tidak hanya itu, pemerintah juga menyediakan fasilitas penyiapan proyek agar siap ketika ditawarkan kepada swasta.

Tantangan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki tantangan untuk dapat menyambungkan setiap pulau. Posisi Indonesia yang unik sekaligus menarik karena memiliki populasi sekaligus pasar terbesar di ASEAN.

Head of the ASEAN Connectivity Division, ASEAN Secretariat, Lim Chze Cheen, mengatakan, rencana induk konektivitas ASEAN 2025 menargetkan tercapainya konektivitas yang baik di negara-negara ASEAN dalam hal infrastruktur, sarana digital, logistik, regulasi, dan mobilitas masyarakat. "Diperkirakan 90 juta orang akan berpindah ke kota di negara ASEAN pada 2030. Maka, perlu ada perencanaan yang matang untuk menjamin konektivitas ke depan," kata Cheen.

"Di Indonesia banyak kesempatan bisnis. Setidaknya ada empat kriteria yang harus dipenuhi oleh mitra, seperti pengalaman, kemampuan, permodalan. Bisnis maritim tidak hanya sekadar pengelolaan pelabuhan, tetapi juga menyangkut bisnis lain," ujar Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Masassya. (NAD/SON/JOE)