image: jurnalmaritim.com
image: jurnalmaritim.com
Penyusunan Tata Ruang Laut Nasional yang tengah diinisiasi oleh pemerintah harus mengakui hak-hak nelayan tradisional skala kecil. Pengakuan ini meliputi identifikasi dan penghormatan atas hak tenurial yang dimiliki oleh nelayan tradisional skala kecil, termasuk di wilayah perairan perbatasan.

“Hak-hak nelayan tradisional telah diakui Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 yang telah diratifikasi melalui UU No. 17 Tahun 1985,” ujar Marthin Hadiwinata Ketua DPP KNTI Bidang Pengembangan Hukum di Jakarta.

Lebih lanjut, Marthin menjelaskan bahwa dalam ketentuan UNCLOS 1982 juga mengatur mengenai hak perikanan tradisional yang wajib dipatuhi oleh setiap negara yang menanda tangani konsesus tersebut.

“Dalam UNCLOS, setiap negara pihak diwajibkan untuk mengakui dan melindungi hak perikanan tradisional yang melintasi batas wilayah setiap negara. Juga dalam Zona Ekonomi Ekslusif, pengelolaan perikanan wajib untuk mempertimbangkan komunitas masyarakat nelayan perikanan di pesisir dalam pengelolan sumber daya di ZEE. Oleh karena itu negara diwajibkan untuk melakukan identifikasi praktek-praktek kegiatan perikanan tradisional,” ternagnya.

Saat ini nelayan-nelayan di pulau-pulau kecil dan perbatasan masih dihadapkan sejumlah persoalan, di antaranya: distribusi BBM yang terhambat, mahalnya biaya produksi untuk melaut, pencurian ikan, keterbatasan akses pasar penjualan ikan, hingga ancaman kriminalisasi dari aparat hukum negara tetangga atas tuduhan memasuki perairan negara lain.

Dari Identifikasi yang diwajibkan negara telah mendapat pedoman penjelasan lebih lanjut dalam ketentuan Pedoman Sukarela Perlindungan Nelayan Skala Kecil yang diadopsi oleh FAO Juni 2014. Pasal 5.4 memandatkan negara untuk mengakui, menghormati dan melindungi semua bentuk hak tenurial dari nelayan skala kecil.

“Inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk memetakan zonasi kawasan harus dilakukan dengan partisipasi penuh nelayan di wilayah pesisir. Negara harus memberikan perlakuan khusus terhadap nelayan tradisional yang melintasi batas wilayah negara. Tujuannya adalah untuk melindungi hak tenurial nelayan skala kecil,” pungkas Marthin.[AN]

sumber: jurnalmaritim