image: Kompas.com
image: Kompas.com
Perekonomian Indonesia di sepanjang tahun 2015 ditandai dengan berbagai macam pengaruh, baik dari kondisi perekonomian global maupun domestik sendiri. Untuk menjaga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, maka pemerintah meluncurkan serangkaian pajet kebijakan.

Menurut Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara, paket-paket kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintah tersebut tidak akan pernah dibuat ketika Indonesia melalui periode booming ekonomi.

Selain itu, pemerintah pun mulai menggali potensi-potensi pendorong pertumbuhan ekonomi yang selama ini belum tersentuh secara optimal.

"Saat kepepet akan keluar kebijakan yang sangat positif. Kebijakan yang tidak akan pernah dibuat saat booming ekonomi," ujar Mirza di Jakarta, Rabu (19/11/2015).

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah mengeksplorasi potensi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata. Pemerintah pun membuka kemudahan berupa bebas visa yang tadinya hanya 15 negara menjadi 90 negara.

Mirza memandang, dengan bebas visa tersebut makan Indonesia dapat dinikmati penerimaan devisa yang masuk dalam kurun 5 tahun.

Di samping itu, Mirza juga menyoroti kebijakan perizinan satu pintu, di mana 22 kementerian mendelegasikan untuk memberikan izin satu pintu melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Ia pun memandang bahwa kebijakan pemberian insentif untuk devisa hasil ekspor pun akan memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Semua kebijakan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah tersebut, kata Mirza, tidak mungkin akan diluncurkan ketika perekonomian sedang terpusat pada komoditas yang sedang meningkat permintaannya. Namun, ketika harga komoditas sedang lesu, maka harus ada upaya alternatif untuk tetap mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

"Paket Kebijakan I sampai VI ini positif. Jangan dikritik dulu bahwa paket-paket ini mana realisasinya. Kita dorong pemerintah untuk menerbitkan paket yang positif, tapi harus tetap dikawal, misalnya undang-undangnya, Perpres-nya, dan lain-lain," jelas Mirza.

sumber: kompas.com