Jakarta, Transformasi -- Semua pemangku kepentingan harus terlibat aktif dalam pemberdayaan kaum rentan untuk bisa mengakses pekerjaan dan di tempat kerja. Keahlian dan kompetensi kaum rentan harus diperhatikan dan difasilitasi sejak usia dini. Diperlukan pula kampanye mengedukasi masyarakat sehingga sadar hal-hal apa saja yang bisa dikerjakan dan diselesaikan oleh kaum difabel.

Demikian pandangan yang mengemuka dalam sesi bertema Creating Inclusive Employment Opportunities sebagai bagian dari Indonesia Development Forum 2019 pada 22-23 Juli di Balai Sidang Jakarta Convention Center. Para pembicara yang hadir pada sesi itu adalah Wakil Ketua Komnas Perempuan, Budi Wahyuni; Direktur Eksekutif UN Global Compact Indonesia, Josephine Satyono; Peneliti University of Melbourne, Lisa Cameron; serta Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Ahyani. Bertindak sebagai moderator adalah Direktur Eksekutif Transformasi Kebijakan Publik, Bambang Wicaksono.

Tema besar IDF 2019 adalah,Mission Possible: Memanfaatkan Peluang Pekerjaan Masa Depan untuk Mendorong Pertumbuhan Inklusif. IDF 2019 diadakan oleh Kementerian PPN/ Bappenas bersama Pemerintah Australia melalui Knowledge Sector Initiative (KSI) dan mengundang 250 pembicara Indonesia dan luar negeri yang berfokus pada prioritas pemerintah di masa yang akan datang yaitu Sumber Daya Manusia (SDM).

Selanjutnya pada sesi Creating Inclusive Employment Opportunities tersebut, moderator Bambang Wicaksono dari Transformasi Kebijakan Publik menjelaskan program SINERGI yang dilaksanakan di Jawa Tengah. Program ini telah menyelesaikan fase 1 dan mengawali fase 2. Sejumlah pencapaian diraih dalam fase 1 tersebut yakni perbaikan akses informasi kerja, kesempatan pelatihan kerja, dan peluang kerja; pembentukan kelompok aksi ketenagakerjaan inklusif; serta perbaikan simpul koordinasi pembangunan ketenagakerjaan inklusif.