Sebagai bagian dalam rangkaian kegiatan “Transformative Leadership Workshop on Waste Management in Indonesia” yang akan dilaksanakan pada tanggal 17-18 September, 2019 dan memperingati “World Ocean Day” 2019, Transformasi menggelar Diskusi Telaah Kebijakan Penanggulangan Sampah Berbasis Masyarakat di Indonesia pada tanggal 16 September, 2019 bertempat di “Bakoel Koffie” Cikini, Jakarta Pusat. Diskusi ini memamparkan hasil riset terkait dengan kebijakan pengelolaan Sampah di Kota Surabaya yang telah dilakukan oleh Transformasi.

Peneliti Transformasi, R.A. Nidha Nadia mengungkapkan bahwa keberhasilan Kota Surabaya dalam melakukan pengelolaan sampah tidak lepas dari keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam melakukan pengelolaan sampah dari sumber hingga tempat pembuangan akhir, hal ini sangat penting untuk dilakukan sebagai bagian penting dari siklus penanggulangan sampah secara keseluruhan. Hal ini hendaknya dapat dijadikan model dan di implementasikan oleh daerah lain sehingga target pengurangan sampah nasional dapat tercapai.

Sementara, Abdul Halim, Analis Kebijakan Publik Transformasi, menambahkan bahwa, meskipun sudah berusia sebelas tahun, Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS) masih sangat relevan untuk diterapkan hingga saat ini karena jika ditinjau dari 3 tiga aspek yang tercantum di dalam UUPS, seperti (1) Larangan untuk membuka TPA dengan sistim “Open Dumping” bagi Pemerintah Daerah yang berlaku maksimal 5 tahun sejak UUPS disahkan, (2) Kewajiban pengelola kawasan untuk membangun sarana pengelolaan sampah, dan (3) Extended Producer Responsibility, maka hal tersebut belum secara maksimal dilakukan. Buyung menambahkan bahwa, sebagai contoh di dalam hal pengelolaan TPA, jika merujuk kepada data terakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) maka baru sekitar 55,5 % daerah di Indonesia yang menerapkan TPA dengan sistim “sanitary landfill” maupun “Controlled Landfill”.

Terkait dengan pendirian Bank Sampah yang kini marak bermunculan di tengah masyarakat, Transformasi beranggapan bahwa diperlukan penguatan kelembagaan dari bank sampah yang telah ada. Kelembagaan Bank Sampah, pada saat ini bersandar kepada Permen LH No. 13 Tahun 2012, pada Pasal 8 yang menyebutkan bahwa Kelembagaan pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah dapat berbentuk: a. Koperasi; atau b. Yayasan. Kelembagaan Bank Sampah baik dalam bentuk tersebut selama ini belum mampu untuk menjamin keberlanjutan dari bank sampah yang sudah ada sehingga banyak Bank Sampah yang berhenti beroperasi karena kesulitan operasional. Transformasi mengusulkan agar pemerintah dapat lebih berperan dalam memperkuat kelembagaan Bank Sampah di tingkat pemerintah Daerah, sebagaimana yang telah di gagas oleh Transformasi di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang secara khusus menangani masalah persampahan dan Bank Sampah Induk yang berada di bawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat.

DSCN0639
DSCN0639

Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar sampah-sampah yang telah dipilah di tingkat Bank Sampah Unit (BSU) dapat dijamin untuk dibeli dengan harga yang kompetitif, yang pada akhirnya dapat menjamin keberlangsungan operasional BSU tersebut.

Bersama dengan Yayasan peduli Negeri, Transformasi juga menggagas terbentuknya Kader Lingkungan dengan menggunakan sistim “Multi Level Marketing” untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan di tingkat masyarakat. Meskipun Bank Sampah hanya berkontribusi terhadap 2% timbulan sampah, di sisi lain Bank Sampah telah terbukti efektif dalam memberikan kesadaran lingkungan dan sebagai sarana edukasi dalam melakukan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. UPDTD yang secara khusus menangani pengelolaan sampah di Kabupaten Gowa adalah UPTD pertama untuk level Kabupaten di Indonesia, dan model ini dapat di replikasi dan di implementasikan di daerah lainnya.

Halim mengungkapkan bahwa inovasi-inovasi di tingkat local harus didukung dan Pemerintah Daerah sebagai garda terdepan pengelolaan sampah di Indonesia memerlukan penguatan kapasitas di dalam Pengelolaan Sampah. Pemerintah Pusat hendaknya secara proaktif dapat melakukan upaya-upaya sinkronisasi, operasionalisasi kebijakan dan pendampingan teknis kepada Pemerintah Daerah.