Transformasi selenggarakan “Transformative Leadership Workshop" pengelolaan sampah bagi Kepala Daerah di Indonesia.

TRANSFORMATIVE LEADERSHIP WORKSHOP: Aksi Nyata Pemerintah Daerah Sebagai Ujung Tombak Pengelolaan Sampah di Indonesia.

IMG 9720
IMG 9720

Jakarta, 17-18 September, 2019. Pusat Transformasi Kebijakan Publik menggelar “Transformative Leadership Workshop (TLW) on Waste Management in Indonesia” yang dilaksanakan pada tanggal 17-18 September, 2019 bertempat di Hotel Bidakara-Jakarta Selatan, kegiatan yang dilaksanakan beriringan dengan peringatan “World Ocean Day” 2019. TLW merupakan sebuah upaya dari Transformasi untuk memberikan wawasan terkait dengan isu-isu kebijakan actual pengelolaan sampah secara nasional kepada para pimpinan Daerah untuk mendukung proses penyusunan kebijakan public yang inovatif, partisipatif dan berbasis pada, kususnya di bidang penghelolaan sampah. Kegiatan ini di ikuti oleh Pemerintah Kabupaten Demak, Jepara, Semarang, Pekalongan, Bogor dan Parigi Moutong. Pemerintah Daerah menjadi target utama dari kegiatan ini karena berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97/2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pemerintah Daerah (Pemda) telah ditempatkan sebagai aktor utama pengelolaan sampah di Indonesia. Kegiatan ini terlaksana bekerjasama antara Transformasi dengan Pusat Fasilitasi Kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Deputi Sumber Daya Manusia, Iptek dan Budaya Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman Republik Indonesia.

Merujuk Perpres Nomor 97/2017 kepada perpres tersebut, semua pemangku kepentingan harus terlibat mengelola sampah, mulai dari pengelolaan di sumber penghasil sampah hingga ke pemrosesan akhir. Berdasarkan Perpres ini, Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan ujung tombak implementasi kebijakan dan strategi nasional (Jakstranas) pengelolaan sampah. Penanganan sampah harus menjadi prioritas pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam mengelola dan mengolah sampah di daerahnya. Pemerintah Daerah harus memiliki instrumen kebijakan untuk mengukur capaian dan pengelolaan sampah yang telah dilakukan. Target pengurangan volume sampah mulai dari tingkat rumah tangga harus dilakukan untuk mendukung target pengurangan volume sampah rumah tangga hingga 30% (20,9 juta ton) dan penanganan sampah sebesar 49,9 juta ton pada 2025. Untuk merealisasikannya, diperlukan sebuah pemahaman yang sama di tingkat pemerintah daerah untuk menterjemahkan Jakstranas untuk menjadi dokumen Kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada) yang dapat mendasari penanganan sampah secara holistik, adanya inovasi kebijakan dan gerakan masif berbasis masyarakat dalam pengelolaan dan pengolahan sampah.

IMG 9851
IMG 9851

Peraturan Menter (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan P. 10-2018 tentang Jakstrada sebagai peraturan turunan tentang Jakstranas telah ditetapkan pada April 2018. Jakstrada akan menjadi dokumen capaian dan pengelolaan sampah secara kuantitatif oleh pemda sesuai kapasitas daerah, melalui program pengelolaan sampah terintegrasi oleh semua perangkat daerah, sebagai bentuk komitmen pemda dalam pengelolaan sampah dan pengurangan sampah. Keberadaan regulasi dan dukungan anggaran yang memadai adalah adalah kunci keberhasilan pencapaian target Jakstrada. Disinilah pemahaman yang baik dan peran dari para pemangku kepentingan kunci di daerah sangat diperlukan. Tanpa adanya pemahaman yang baik terhadap tata kelola persampahan, maka pencapaian terhadap target-target yang telah ditetapkan di tingkat nasional akan sulit untuk dicapai.

Novrizal Tahar Direktur Pengelolaan Sampah dalam sambutannya mengatakan bahwa diperlukan peningkatan kapasitas bagi Pemda di dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah imbuhnya, merupakan salah satu urusan tertua yang kewenangannya diserahkan kepada Pemda sejak tahun 1975. Sementara Sri Bebassari, Direktur InSWA (Indonesian Solid Waste Association) mengatakan bahwa belum menguasai perhitungan “unit cost” pengelolaan sampah sehingga saat ini banyak daerah yang mengklaim telah melakukan praktik “sanitary landfill” atau “controlled landfill”, namun ketika di telaah lebih lanjut sesungguhnya unit cost yang di alokasikan masih sangat kecil jika dibandingkan dengan “unit cost” pengelolaan TPA “sanitary/controlled landfill” yang berkisar di angka Rp. 150,000 lebih.