Pentingnya Mengkomunikasikan Kebijakan Publik yang "Kekinian"

Transformasi, 24 September, 2019. Pemerintah seringkali memberikan penjelasan yang mengambang, tidak kokoh dan kurang dapat memberikan argumentasi yang berorientasi kepada “mutual benefit” antara Pemerintah sebagai pihak pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai penerima dari sebuah kebijakan. Hal ini yang belakangan ini sering menimbulkan misinterpretasi terhadap kebijakan-kebijakan baik yang sedang disusun maupun sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Setiap kebijakan dari saat menjadi agenda, perumusan, penetapan, pelaksanaan, hingga evaluasi harus menjadikan komunikasi sebagai faktor penting dan berperan signifikan. Bagaimanapun, persoalan informasi, koordinasi, sosialisasi, dan persuasi menjadi contoh bahwa komunikasi tidak boleh diabaikan dari rangkaian proses pengambilan dan implementasi kebijakan pemerintah.

Komunikasi menurut Cook & Hunsaker (2007), bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, berbagi informasi dan pemuas kebutuhan sosial. Dengan demikian komunikasi dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi apabila komunikasi dalam organisasi berjalan secara efektif dan efisien. Pada implementasi kebijakan, model implementasi kebijakan menurut pandangan Edward III dalam Agustino (2006), dipengaruhi empat variabel, yakni; (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan kemudian (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. Komunikasi menurut Agustino (2006), merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Menurut Winarno (2005), Faktor-faktor yang mendorong ketidakjelasan informasi dalam implementasi kebijakan publik biasanya karena kompleksitas kebijakan, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan publik, kepentingan politik, sampai dengan adanya kecenderungan menghindari pertanggungjawaban kebijakan.

Pemerintah memang memiliki otoritas untuk mengeluarkan kebijakan. Clarke E Cochran dalam American Public Policy: Introduction (1999), menyebutkan kebijakan publik adalah hasil (outcome) dari pertarungan di dalam pemerintahan sehingga seseorang mendapatkan sesuatu (who gets what). Lahirnya sebuah kebijakan tentu tidak di ruang hampa, ada pergulatan, ada dialektika bahkan mungkin pertarungan nilai, gagasan dan kepentingan. Tetapi saat kebijakan diambil dan sudah menjadi “barang jadi” maka pemerintah harusnya memiliki pandangan dan sikap yang sama, tidak membingungkan rakyat yang terdampak kebijakan.

Presiden memang telah mengeluarkan Inpres No 9/2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Salah satu yang menarik dari inpres tersebut adalah pentingnya narasi tunggal dan dalam konteks ini Kementerian Komunikasi dan Inormatika (Kemenkominfo) diberi tugas sebagai penyusun narasi tunggal tersebut. Dalam skema pengelolaan komunikasi publik tersebut, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah merujuk ke Inpres tersebut harus melakukan enam tindakan, yakni penyediaan data substantif program prioritas, monitoring media dan analisis data, koordinasi komunikasi publik, narasi tunggal, diseminasi informasi publik dan monitoring evaluasi pelaporan. Jadi, kesadaran berwacana untuk membuat tata kelola komunikasi publik sebenarnya sudah ada pedoman Inpres tersebut.

Tentu, tidak akan ada pemerintah yang bisa bekerja sempurna. Selalu ada kelemahan, namun demikian harus meminimalisasi kesalahan dari hal-hal yang sesungguhnya bisa diantisipasi sejak dini. Salah satu yang bisa diantisipasi adalah koordinasi komunikasi. Narasi pemerintah yang menjadi pesan untuk publik saat diimplementasikannya sebuah kebijakan harus jelas, argumentatif dan dirasakan niat baik dan niat politiknya untuk membangun pemahaman bersama.

Kemenkominfo harus dapat membuka diri dan mengidentifikasi saluran-saluran yang efektif sesuai dengan perkembangan zaman untuk mengkomunikasikan kebijakan public dan menjadi otoritas yang mampu mengkomunikasikan proses-proses penyusunan kebijakan dengan baik sehingga dapat memberikan pemahaman menyeluruh dan menggali masukan terhadap sebuah kebijakan dengan cara yang sederhana dan mudah difahami oleh seluruh pihak, Hal ini bertujuan agar terbangun komunikasi dua arah antara Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan masyarakat sebagai penerima kebijakan dan menghindari kecurigaan dan kesalahan tafsir terhadap sebuah kebijakan yang justru berpotensi menimbulkan konflik. Di era disrupsi teknologi pada saat ini, kemenkominfo hendaknya memberanikan diri untuk keluar dari “traditional text book thinking” dalam melakukan strategi komunikasi karena peran social media pada saat ini telah terbukti dalam membentuk opini publik terhadap suatu isu yang seringkali tidak benar dan menimbulkan reaksi yang kontraproduktif.