Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah

Kebakaran Hutan dan Lahan, Bencana Terburuk dan Momentum Penegakan Hukum di sektor Kehutanan

ANTARA BAKAMLA DAN SATGAS 115

Kelompok Aksi Ketenagakerjaan Inklusif

Kelompok Aksi Ketenagakerjaan Inklusif

Kelompok Aksi (POKSI) Ketenagakerjaan Inklusif Provinsi JawaTengah

ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DI INDONESIA

SINERGI fase 1

Sinergi dan Sinkronisasi Pusat-Daerah, Kunci Keberhasilan Pengelolaan Sampah di Indonesia

Pembelajaran PROGRAM MEMPERKUAT ASPEK KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH

Pembelajaran PROGRAM MEMPERKUAT ASPEK KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH

Pilihan Ekonomi yang Dihadapi Presiden Baru

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla punya dua pilihan skenario kebijakan ekonomi. Pertama, skenario "bisnis seperti biasa” dengan sekadar melanjutkan kebijakan ekonomi yang ada saat ini. Kedua, memilih skenario merebut peluang meraih mimpi pertumbuhan dua digit.

Skenario pertama hanya memberi peluang penciptaan kurang dari 1 juta lapangan kerja baru per tahun. Pilihan ini kemungkinan juga hanya menghadirkan pertumbuhan pendapatan nasional 5 persen, bahkan kurang, per tahun. Padahal, dua juta angkatan kerja baru tumbuh setiap tahun di Indonesia. Artinya, dengan skenario ini, 1 juta lebih tenaga kerja baru hanya bisa bekerja di lapangan kerja tidak layak, dengan produktivitas rendah, bahkan cenderung sampai penggangguran.

Skenario kedua berbeda. Lewat skenario ini, Indonesia berpeluang menciptakan 4 juta lapangan kerja berkualitas setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi akan mencapai 10 persen pada 2019, dan 10 juta keluarga miskin akan beralih status sebagai kelas menengah.

Silahkan mengunduh ringkasan buku ini. File yang lengkap dapat diunduh setelah acara peluncuran buku ini pada tanggal 9 Oktober 2014 di hotel Four Seasons, Jakarta.

Reposisi Politik Pertanian, Meretas Arah Baru Pembangunan

Buku “Reposisi Politik Pertanian” adalah sebuah kontribusi penting bagi pemahaman kita terhadap kebijakan pertanian oleh tiga ahli Indonesia di bidang pengembangan pertanian. Buku ini menawarkan rumusan “Politik Pertanian Yang Baru dan Efektif” untuk membalikkan kecenderungan involusi pertanian, perampasan lahan, meningkatnya impor pangan dan produktivitas yang mandeg.

Para penulis ini membahas penerapan prinsip-prinsip Ekonomi Biru untuk meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan pertanian dan melindungi lingkungan. Pemerintah harus mengalihkan pengeluaran untuk pupuk dan subsidi benih menjadi investasi di bidang infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia.

Prof. Dr. Sjarifudin Baharsjah, adalah mantan Menteri Pertanian, Ketua Independen Badan PBB untuk Pangan dan Pertanian (FAO) serta Ketua Dewan Pembina Institut Penelitian Padi Internasional (IRRI). Profesor Faisal Kasryono dan Effendi Pasandaran secara luas mempublikasikan karya ilmiah pembangunan pertanian dan juga telah memegang berbagai jabatan strategis di Kementerian Pertanian dan di institusi penelitian. 

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh di Yayasan Pertanian Mandiri (YAPARI): Jl. Merdeka No. 147, Bogor 16111, telp. 0251-8313815 Jl. Taman Margasatwa 3, Pasar Minggu, Jakarta 12550, Telp: 021-70636020, Email:yapari@yahoo.com.

TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia

Sambutan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Pemirikan gerakan One Agency-one Innovation tidak muncul tiba-tiba, tetapi merupakan hasil renungan dan pembelajaran serta pengalaman terhadap berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, baik pada tingkat nasional maupun international.

Gerakan One Agency One Innovation tersebut bukan hanya kewajiban untuk menciptakan minimal atau inovasi pelayanan publik setiap Kementrian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah, tetapi harus mampu melipatgandakan, baik dari segi jumlah maupun kualitas pelayanan publik serta tersusun dalam agenda yang terencana dengan rapih. Untuk itu di akhir tahun 2013 saya telah membuat Surat Edaran Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Kompetensi Innovasi Pelayanan Publik yang merupakan salah satu agenda tahun 2014 sebagai Tahun Inovasi Pelayanan Publik.

Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik merupakan metoda sebagai entry point untuk mendukung gerakan One Agency Oe Innovation. Saya merasa gembira, bahwa Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2014, walaupun dalam waktu singkat selama bulan januari 2014 masa pendaftarannya secara online, ternyata mendapat sambutan yang baik dari Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hal ini terbukti dengan terdaftarnya 515 inovasi pelayanan publik untuk kemudian dengan proses seleksi yang obyektif, terpercaya dan independen, diharapkan dapat diperoleh para inovator terbaik.

Saya meminta hasil seleksi berupa 99 Inovasi terbaik tersebut, minimal ringk
asan kegiatannya dapat dibukukan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan menjadi sumber pembelajaran untuk memajukan pelayanan publik di Indonesia. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut baik penerbitan buku Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia tersebut.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Eko Prajoso, Wakil Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang memberikan andil besar dalam pengembangan Gerakan One Agency One Innovation. Ucapan terima kasih ini saya sampaikan kepada GIZ yang telah berkerjasama  dengan baik bersama Deputi Bidang Pelayanan Publik dalam mengimplementasikan Gerakan One Agency One Innovation dengan baik. Tidak lupa saya mengucapakan terima kasih kepada Transformasi.

Indonesia Menentukan Nasib

Seringkali kita mendengar mantra bahwa indonesia adalah sebuah  negara  yang  begitu  kaya  akan  sumber  daya alam. dengan kekayaan alam ini secara otomatis kita berharap seluruh rakyat akan sejahtera. tetapi cara berpikir ini menimbulkan dua permasalahan. pertama, seperti yang diuraikan dalam kajian strategis ini, ketersediaan sumber daya alam saat ini sudah banyak berkurang.  Begitu banyak yang sudah  terbuang  percuma  di  mana  kita  tidak  akan  mampu memperolehnya kembali.  Kedua, pemanfaatan sumber daya alam selama ini bukannya memberikan manfaat kesejahteraan bagi  kebanyakan  orang,  melainkan  hanya  sebagian  kecil kelompok masyarakat saja yang menikmatinya.