PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH

 

USAID mendukung Transformasi dalam melaksanakan program Municipal Waste Recycling Program/Program Pengelolaan Sampah Perkotaan (MWRP) yang bertajuk Memperkuat Aspek Koordinasi dan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah (SOBAT) di Sulawesi Selatan.

Tujuan keseluruhan dari program ini adalah untuk memperkuat koordinasi dan kapasitas pengelolaan sampah pemerintah daerah di Kabupaten Gowa dengan menggunakan pengalaman dan praktik terbaik dari Kota Makassar. Program ini belajar dari dan mengadopsi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Makassar. Pendekatan pengelolaan sampah di Kota Makassar akan dijadikan acuan untuk mendukung kolaborasi masyarakat-pemerintah-swasta yang lebih inklusif di Kabupaten Gowa. Proyek ini juga akan mendukung bank sampah yang sudah ada dan memfasilitasi pembentukan bank sampah percontohan baru di tingkat masyarakat untuk membangun partisipasi masyarakat yang lebih luas, khususnya perempuan dan pemuda dalam pengelolaan sampah. Kota Makassar dipilih sebagai contoh karena kota ini berhasil mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, mendorong perubahan perilaku warganya secara masif terkait persampahan, dan mentransformasikan citra kota menjadi lebih bersih dan hijau. Hal tersebut menjadikan Makassar bukan lagi bagian dari kelompok kota metropolitan di Indonesia yang cenderung memiliki kesamaan negatif, diantaranya timbulan sampah yang menumpuk di jalan, menyumbat sungai dan mencemari kawasan pesisir. Dengan demikian, tidak hanya mengadopsi kebijakan pengelolaan sampah, tetapi perubahan positif dalam pengelolaan sampah Kota Makassar juga diharapkan dapat tercapai di Kabupaten Gowa.

Pelaksanaan program ini merupakan sebuah model perwujudan amanat Undang-Undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyebutkan bahwa ”sampah merupakan permasalahan nasional yang pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat”. Pengelolaan sampah yang komprehensif memerlukan kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha.