Pernyataan Pers

10 Persen APBD Kabupaten Gorontalo untuk Adaptasi Perubahan Iklim

Sosialisasi Kebijakan adaptasi perubahan iklm (API) Kabupaten Gorontalo (8/2)
Sosialisasi Kebijakan adaptasi perubahan iklm (API) Kabupaten Gorontalo (8/2)
LIMBOTO, 8 Februari 2017– Pemerintah Kabupaten Gorontalo menggelar kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Adaptasi Perubahan Iklim di Gedung Marten Liputo, hari Rabu, (8/2). Pada kesempatan ini, Bupati Gorontalo menyosialisasikan 19 Program Adaptasi Perubahan Iklim (API) kepada seluruh SKPD, camat, dan kepala desa khususnya dari desa yang berisiko tinggi terhadap perubahan iklim. Tujuannya untuk memberikan pemahaman tentang risiko iklim yang dihadapi Kabupaten Gorontalo serta langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah kabupaten di tahun 2017.

Sebelumnya, Pemkab Gorontalo melalui Kelompok Kerja API (Pokja API) bekerja sama dengan Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi) menyusun Strategi API dan mengintegrasikannya ke dalam RPJMD 2016-2021 dan RKPD 2017. Di tataran operasional, terdapat 19 program lingkungan dan API yang dimasukkan Pemkab Gorontalo ke dalam Renja 9 SKPD terkait dan RKA 2017.

Bupati Kabupaten Gorontalo, Nelson Pomalingo, dalam materinya menjelaskan tentang arahan dan kebijakan perubahan iklim pemerintah daerah, seperti bagaimana menuju kabupaten yang memiliki ketahanan tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Selain itu, Nelson menyebutkan anggaran sebesar Rp 53,9 milyar atau 10,5% dari total APBD 2017 juga telah dialokasikan guna mengimplementasikan program API.

Dasar penyusunan strategi dan program API tersebut adalah kajian kerentanan dan risiko iklim yang disusun Pemkab Gorontalo bersama Transformasi. Kajian ini sekaligus merekomendasikan pilihan-pilihan adaptasi demi meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana iklim seperti banjir, kekeringan dan tanah longsor.

“Dampak negatif dari perubahan iklim ini sangat terasa di kabupaten Gorontalo. Mulai dari kerugian pada pertanian, banjir, hingga menyebabkan kemiskinan,” ujar Nelson. “Sehingga kami menganggarkan 10,5 persen atau Rp 53,9 Milyar dari dana APBD 2017, juga kebijakan 10 persen anggaran dana desa atau ABPDes untuk lingkungan,” kata Nelson lagi.

Selain itu, Nelson juga menjelaskan rencana aksi yang akan dibuat SKPD. Misalkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mulai mengembangkan kurikulum lingkungan hidup, khususnya terkait dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, atau Dinas Kesehatan yang memiliki program Gemerlap Sehat (Gerakan Menata Rumah, Lingkungan, dan Permukiman Sehat).

“Dinas Pertanian memiliki rencana aksi revitalisasi pertanian, integrated farming system, penggunaan pupuk organik, dan pengembangan verietas benih tahan iklim,” ucap Nelson.

Nelson juga membeberkan salah satu cara yang mereka lakukan dalam mengatasi dampak perubahan iklim, yaitu bermitra dengan lembaga-lembaga strategis seperti Transformasi, ICCTF, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Gorontalo dan pemerintah kabupaten dan kota di sekitar.

“Ini salah satu cara Kabupaten Gorontalo menjadi corong adaptasi perubahan iklim. Apalagi misi daerah ini adalah pembangunan berbasis lingkungan,” ujar Nelson.

Selain Nelson Pomalingo, pembicara lainnya adalah Nazla Mariza, Direktur Program Transformasi, dan Kepala BMKG Provinsi Gorontalo (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) Fathuri Syabani.

Nazla Mariza dalam materinya selain mengapresiasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo terkait adaptasi dan perubahan iklim, juga menyampaikan hasil kajian kerentanan dan risiko iklim di Kabupaten Gorontalo yang dilakukan oleh Transformasi. Menurutnya sebagian besar desa di Kabupaten Gorontalo tergolong ke dalam kategori Risiko Banjir Cukup Tinggi.

“Desa dengan kategori risiko banjir sangat tinggi adalah Desa Tamaila Utara, Kecamatan Tolangohula, dan Desa Kaliyoso, Kecamatan Dungaliyo,” ungkap Nazla.

Nazla menyebutkan proses yang sudah dilakukan saat ini bersama Pemkab Gorontalo adalah membentuk Kelompok Kerja API, melakukan kajian kerentanan dan risiko iklim, menyusun strategi adapatasi perubahan iklim, serta mengarusutamakan strategi tersebut ke dalam perencanaan pembangunan.

Untuk rekomendasi, Nazla menjelaskan perlu adanya sinergi dan kolaborasi yang integratif antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Selain itu, kapasitas Pokja API perlu selalu ditingkatkan agar dapat mengawal dan mengevaluasi implementasi kegiatan API tahun ini serta melakukan perencanaan di tahun berikutnya.

“Kami memberikan apresiasi terhadap pemerintah kabupaten Gorontalo yang sudah mengalokasikan setidaknya 10 persen anggaran untuk adaptasi perubahan iklim”, ujarnya.

Sementara Kepala BMKG Gorontalo, Fathuri Syabani, menjelaskan kondisi perubahan iklim di Gorontalo. Menurutnya, debit curah hujan terus meningkat hingga mencapai 9 triliun per tahun.

Kegiatan sosialisasi yang diadakan di kantor Bupati Gorontalo ini melibatkan SKPD terkait, Kelompok Kerja API (Pokja API), seluruh camat, pemerintah desa, perguruan tinggi, perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), perwakilan kelompok perempuan, LSM, tokoh masyarakat, dan media.
Selain kegiatan sosialisasi, sebelumnya Pemkab Gorontalo telah melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo pada hari Selasa, 7 Februari 2017, bertempat di kantor Bappeda Provinsi Gorontalo. Kegiatan itu dihadiri oleh Gubernur Gorontalo, dan pemerintah kabupaten / kota se-Provinsi Gorontalo. Tujuannya untuk membangun komitmen dan sinergitas kebijakan API di tingkat Provinsi Gorontalo.

Di hari ketiga, Kamis, 9 Februari 2017, Bupati akan menyosialisasikan program API tersebut di tingkatan akar rumput dengan aksi simbolik penanaman pohon bersama masyarakat di salah satu desa yang memiliki risiko iklim tinggi.


Catatan:

Tentang Pusat Transformasi Kebijakan Publik
Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi) didirikan pada tahun 2014 dengan komitmen untuk membangun kesadaran pembuat kebijakan, terutama di tingkat daerah, untuk menjawab isu-isu kritis, memperdalam pemahaman dan mendorong pengetahuan dan fakta sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih efektif.
Visi Transformasi adalah “Mewujudkan pembuatan kebijakan publik yang lebih baik di Indonesia”. Untuk mencapai visi tersebut, Transformasi berkehendak kuat untuk menjalankan misinya, yaitu:

1. Mendorong pelaksanaan kajian kolaboratif yang berkualitas, yang melibatkan pemerintah, publik, serta mitra domestik dan internasional;
2. Memperkuat jaringan pengetahuan aktif di antara pembuat kebijakan, akademisi, dan komunitas di tingkat nasional dan daerah dalam rangka mendorong pembuatan kebijakan berbasis bukti;
3. Mendorong pembelajaran, praktik terbaik, dan pengembangan kapasitas terkait pembuatan kebijakan di antara para pemangku kepentingan;
4. Memperkuat kapasitas pembuat kebijakan untuk mengembangkan strategi komunikasi kebijakan yang efektif.

Tentang Kelompok Kerja API
Kelompok Kerja Adaptasi Perubahan Iklim (Pokja API) dibentuk pada awal program kerja sama antara Pemkab Gorontalo dengan Transformasi. Pokja API ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati No 457/04/VII/2016 tentang Pembentukan Pokja Adaptasi Perubahan Iklim Kabupaten Gorontalo. Pokja API beranggotakan 22 orang mewakili unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Tugas pokok Pokja API yakni merumuskan strategi/rencana aksi adaptasi perubahan iklim, dan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, RENJA SKPD, dan RKA).

Alokasi Dana APBD 2017 – Untuk Kegiatan Perubahan Iklim
(Sumber: RAPBD Kabupaten Gorontalo, 25 NOV 2016)

 

No

Nama Program

SKPD

Anggaran
(Rupiah)

1

Prog. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun

Dinas Pendidikan

8.415.169.600,00

2

Prog. Pengembangan Lingkungan Sehat

Dinas Kesehatan

1.621.728.500,00

3

Prog. Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular

Dinas Kesehatan

2.520.243.000,00

4

Prog. Rehabilitasi Jalan & Jembatan

Dinas PU

34.230.150.000,00

5

Prog. Pengembangan, Pengelolaan, & Konservasi Sungai, Danau & Sumber Air lainnya

Dinas PU

371.400.000,00

6

Prog. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah

Dinas PU

8.408.500.000,00

7

Prog. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

BPBD

300.000.000,00

8

Prog.Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

BPBD

654.400.000,00

9

Prog Pencegahan Dini & Penanggulangan Korban Bencana Alam

BPBD

886.710.875,00

10

Prog. Pengembangan Perumahan

Dinas Perumahan & KP

14.209.800.000,00

11

Prog. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah

Dinas LH & SDA

2.158.907.028,00

12

Prog. Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup

Dinas LH & SDA

210.000.000,00

13

Prog. Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam

Dinas LH & SDA

58.500.000,00

14

Prog. Rehabilitasi & Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Dinas LH & SDA

150.000.000,00

15

Prog. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Dinas LH & SDA

2.287.300.000,00

16

Prog. Peningkatan Pelayanan Angkutan  (Uji Emisi)

Dinas Perhubungan

1.064.750.000,00

17

Prog. Peningkatan Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan

827.345.000,00

18

Prog. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Dinas Pertanian

9.485.625.000,00

19

Prog. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Dinas Pertanian

309.830.000,00

TOTAL

53.940.209.003,00

Gallery