Lapangan Pekerjaan

Dalam survei Melakukan Usaha tahun 2015, Bank Dunia menempatkan Indonesia di peringkat 114 dari 189 negara dalam hal kemudahan melakukan usaha, jauh dibawah negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Vietnam (peringkat 78) dan Thailand (peringkat 26). Lebih jauh lagi, survei ini juga mengungkapkan bahwa jauh lebih sulit untuk memulai usaha baru di Indonesia (peringkat 155 dari 189 negara), dibandingkan dengan Vietnam (peringkat 125) dan Thailand (peringkat 75). 

Salah satu alasan yang paling sering disebutkan sebagai penyebab kurangnya daya saing usaha adalah proses perizinannya yang tidak jelas, mahal, dan memakan waktu lama, dimana investor asing harus melalui proses perizinan ini agar dapat mendirikan usaha di negara ini. Studi kasus ini membandingkan pengalaman perusahaan produsen furnitur kayu multinasional dalam mendirikan fasilitas produksinya di Vietnam pada tahun 2002, dan di Indonesia pada tahun 2011, dan secara khusus membandingkan proses perizinan usaha yang harus dilalui perusahaan ini di kedua negara tersebut.
Di Vietnam, perusahaan ini memperoleh 20 izin dan lisensi dalam waktu 5 bulan. Perusahaan ini menemukan bahwa proses perizinan usaha yang efisien di Vietnam terutama dicirikan oleh:

  • Regulasi perizinan yang terpusat
  • Upaya signifikan yang dilakukan untuk mengurangi hambatan birokratik bagi investor
  • Kerja sama pejabat pemerintah

Di lain pihak, perusahaan menemukan bahwa proses perizinan yang mereka lalui di Indonesia sangatlah membebani dan menghabiskan banyak biaya, baik dalam hal waktu maupun sumber daya. Agar dapat beroperasi secara sah di Indonesia, perusahaan diharuskan untuk mengajukan dan memperoleh total 80 izin dan lisensi. Keseluruhan proses perizinan memakan waktu total 3 tahun. Menurut perusahaan, proses perizinan di Indonesia dicirikan oleh:

  • Otoritas pemberi izin yang tersebar di seluruh negeri
  • Terlalu banyaknya jumlah izin dan lisensi yang dibutuhkan
  • Kurangnya transparansi dalam hal dokumen pendukung, prosedur standar, dan izin yang dibutuhkan

Membandingkan kedua pengalaman tersebut, penelitian ini diakhiri dengan kesimpulan mengenai tiga temuan kunci:

  1. Berkaitan dengan perizinan usaha, bantuan lebih banyak diberikan di Vietnam, dimana hubungan erat dengan pejabat tinggi tidak terlalu berpengaruh, tidak seperti di Indonesia. Lebih jauh lagi, sistem perpanjangan otomatis untuk izin yang kedaluwarsa meringankan beban pengusaha di Vietnam, karena mereka tidak harus terus menerus terlibat di dalam proses memperpanjang izin, seperti yang terjadi di Indonesia. Terakhir, meski terletak di dalam kawasan industri, proses perizinan perusahaan di Indonesia tetap lebih rumit, memakan waktu, dan mahal dibandingkan dengan proses di Vietnam.
  2. Indonesia tertinggal dari Vietnam terutama karena jumlah izin dan lisensi yang terlalu banyak, serta penyebaran geografis dari otoritas pemberi izin. Patut dicatat bahwa berbagai izin tidak jelas yang diminta di Indonesia tidak diperlukan di Vietnam – misalnya izin penangkal petir dan izin pipa air. Lebih jauh lagi, perusahaan juga mencatat bahwa jumlah izin dan lisensi yang harus diperoleh berbanding lurus dengan permintaan suap. Dengan demikian, penelitian menemukan bahwa suap itu sendiri bukanlah permasalahan utamanya – yang menjadi masalahnya adalah frekuensi permintaan suap tersebut.
  3. Kedua negara telah menunjukkan peningkatan, namun Indonesia masih tertinggal dalam hal kemudahan melakukan usaha. Pengalaman perusahaan di Vietnam pada 2002 yang lebih positif dibandingkan pengalaman di Indonesia pada 2011 menunjukkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan yang jauh lebih lambat dan inkonsisten dibandingkan dengan Vietnam dalam hal reformasi perizinan usaha.


Jika melihat proses perizinan di Indonesia dari sudut pandang bisnis,
kami ingin menawarkan lima rekomendasi kebijakan:

  1. Penghapusan izin yang tidak perlu
    • Untuk jangka pendek, agar dapat terjadi pemrosesan izin secara paralel untuk mengurangi waktu tunggu
    • Untuk jangka panjang, agar dapat mengevaluasi kembali inventaris izin dan menghapus hal-hal yang tidak perlu atau tidak dapat dijustifikasi
  2. Sistem pengajuan dan pembayaran online yang berfungsi dengan baik
    • Menjamin investor nyaman dengan penyerahan dan pemrosesan pengajuan secara online.

    • Memberikan mekanisme peringatan dan fasilitas perpanjangan otomatis untuk izin yang kedaluwarsa
  3. Transisi yang mulus dari sistem lama ke sistem baru
    • Melaksanakan upaya pemasaran strategis melalui video langkah demi langkah dan pelatihan gratis untuk perusahaan.
  4. Sistem perizinan terpadu ditingkat pusat dan daerah.
    • Menjamin pelaksanaan OSS tingkat daerah di seluruh nusantara
    • Menjamin keterpaduan seluruh OSS tingkat daerah ke dalam sistem SPIPISE
  5. Memperluas otorisasi pemberian izin kedalam Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri
    • Memampukan usaha di dalam kawasan pembangunan dan wilayah industri untuk memperoleh semua izin yang dibutuhkan di dalam satu tempat.