Lapangan Pekerjaan

Mendorong Daya Saing Kawasan Industri di Indonesia
Joanna Octavia
Kawasan industri seringkali disebutkan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang, namun sepertinya Indonesia telah ketinggalan kereta – hingga baru-baru ini.
Sesama anggota Association of South East Asian Nations (ASEAN) dan pusat industri manufaktur lainnya, seperti Vietnam dan Thailand, telah relatif lebih berhasil dalam menarik investor asing untuk mendirikan fasilitas produksinya di dalam kawasan industri mereka. Faktor-faktor seperti lokasi, layanan infrastruktrur, dan kapabilitas manajemen, telah diakui sebagai kunci sukses mereka.
Di lain pihak, pengembangan kawasan industri di Indonesia tidak berjalan terlalu lancar, menurut penelitian yang dilakukan oleh Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi), bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Berdasarkan penelitian, ada setidaknya lima aspek utama yang perlu diperhatikan:
Pertama, infrastruktur dasar di sekeliling kawasan industri kurang memadai. Contohnya, akses langsung menuju jalan raya dan pelabuhan, serta penyediaan pasokan listrik yang dapat diandalkan. Energi sangat kritis untuk menggerakan kegiatan operasional, termasuk bagi berbagai industri yang terletak di dalam kawasan industri.
Kedua, jumlah pekerja terampil untuk industri yang lebih terspesialisasi di wilayah terpencil masih kurang. Akibatnya, perusahaan-perusahaan harus membawa masuk pekerja asing atau merekrut pekerja terampil dari luar wilayah tersebut, sehingga mengeluarkan ongkos buruh tambahan.
Ketiga, hubungan antara pekerja dan pemberi kerja di dalam beberapa kawasan industri dipenuhi dengan gesekan-gesekan. Demonstrasi buruh yang menuntut kenaikan upah buruh dan pembayaran pesangon sering sekali terjadi, sehingga mengganggu kelangsungan usaha. Manajemen Kawasan Industri Batamindo (Batamindo Industrial Park) mengindikasikan bahwa hal-hal tersebut mungkin telah menyebabkan beberapa perusahaan asing, termasuk Siemens, untuk meninggalkan kawasan tersebut dalam beberapa tahun terakhir.
Keempat, perusahaan-perusahaan yang berlokasi di dalam kawasan industri tidak difasilitasi dengan proses administratif dan perizinan yang terarusutamakan. Selama wawancara, terungkap bahwa sebuah perusahaan furnitur multinasional yang berlokasi di dalam sebuah kawasan industri di Indonesia harus menghabiskan 3 tahun untuk memperoleh 80 lisensi dan perizinan agar dapat secara sah mengoperasikan pabriknya di tahun 2011. Sedangkan pabrik perusahaan yang sama di Vietnam – yang tidak terletak di dalam kawasan industri – hanya membutuhkan 20 perizinan dalam 6 bulan untuk menyelesaikan proses perizinan di tahun 2002.
Kelima, pemerintah Indonesia hanya menawarkan sedikit insentif – termasuk dalam hal perpajakan dan kebijakan bea cukai – kepada para investor potensial, sehingga mengurangi daya saing kawasan industri di Indonesia jika dibandingkan dengan negara tetangganya di wilayah Asia Tenggara.
Dalam upayanya untuk mengatasi permasalahan ini dan memicu lebih banyak investasi di sektor industri untuk mengalir masuk ke dalam negeri, pemerintah Indonesia baru-baru ini mengumumkan serangkaian paket stimulus kebijakan ekonomi, yang mencantumkan aspek-aspek pengembangan kawasan industri.
Salah satu kebijakan ini adalah tersedianya kebijakan perizinan tiga jam bagi investor yang berniat memulai proyek yang bernilai sedikitnya Rp. 100 miliar, mempekerjakan minimal 1.000 orang, dan berlokasi di dalam kawasan industri yang ditunjuk oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Salah satu hal yang menuai pujian banyak investor adalah kebijakan upah minimum yang baru. Kebijakan ini memperkenalkan sebuah rumus baru yang memperhitungkan kenaikan upah menggunakan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi, sehingga memungkinkan perusahaan untuk lebih dapat memperkirakan biaya yang akan mereka keluarkan.
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri terus mendapatkan momentum di awal bulan ini ketika pemerintah Indonesia mengizinkan investor asing untuk mengoperasikan KEK dan memiliki properti perumahan di dalam Kawasan ini. Pemerintah juga mengindikasikan adanya rencana untuk mengganti dana investor yang dikeluarkan untuk membangun infrastruktur dasar, dimana hal ini sebelumnya telah disebutkan oleh pengembang swasta sebagai alasan mengapa mereka tidak dapat menurunkan harga.
Revisi yang telah lama dinantikan terhadap Peraturan Pemerintah mengenai Kawasan Industri Tahun 2009, yang dijadwalkan akan diumumkan di akhir November, juga diharapkan untuk mencantumkan sejumlah insentif fiskal yang ramah terhadap investor, seperti keringanan pajak baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
Tapi meskipun kebijakan ini mungkin mengatasi sebagian kekuatiran para investor terkait kawasan industri, masih banyak yang harus dilakukan – terutama dalam kaitannya dengan infrastruktur, efisiensi administrasi, dan produktivitas pekerja.
Pengembangan 15 kawasan industri terpadu baru – 13 di antaranya berada diluar Jawa – menekankan kebutuhan pemerintah untuk mengoperasikan infrastruktur yang berfungsi dengan baik, seperti “Tol Laut” yang baru-baru ini diluncurkan. Negara Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan berarti jarak geografis akan terus menghambat aliran barang antar pulau, kecuali permasalahan ini diatasi dengan benar.
Selain itu, pemerintah harus pula menjamin proyek-proyek yang akan menghasilkan tenaga akan dilaksanakan secara efektif, terutama di daerah kurang berkembang di wilayah timur Indonesia – seperti pulau-pulau di Sulawesi, Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara – dimana terdapat 218 proyek yang direncanakan selama tahun 2015 – 2019.
Efisiensi administratif dapat ditingkatkan pula dengan menetapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau One-Stop Shop (OSS) di dalam kawasan industri untuk memroses dan menyetujui seluruh lisensi dan perizinan yang harus diperoleh suatu perusahaan. Saat ini, kawasan industri di Indonesia masih didukung oleh OSS tingkat daerah, dimana pusat sektor manufaktur lainnya seperti Vietnam telah mempunyai OSS di dalam kawasan industri untuk mengarusutamakan proses perizinan.
Terakhir, langkah-langkah juga harus diambil untuk menjamin produktivitas pekerja. Ini meliputi penyediaan tempat tinggal bagi pekerja di dekat kawasan industri, pelayanan kesejahteraan dasar seperti asuransi kesehatan, serta pendidikan kursus dan teknis demi peningkatan keterampilan mereka, terutama untuk industri-industri yang lebih terspesialisasi.
Setelah mempertimbangkan semua faktor tersebut, kawasan industri, baik yang sudah ada maupun yang baru berdiri, dapat digunakan sebagai alat yang kuat untuk mencapai pertumbuhan, apabila dikembangkan dengan tepat dan secara holistik. Seiring semakin terbukanya pemerintah Indonesia terhadap lebih banyak investasi asing, mereka tetap harus mengingat kebutuhan untuk menjaga stabilitas politik serta pentingnya mempertahankan dan menghormati standar hak-hak asasi manusia yang tinggi di negara ini.
Dengan mengembangkan 15 kawasan industri secara bersamaan, pemerintah juga perlu menjaga agar mereka tidak memaksakan diri demi mencapai solusi “menang cepat” dalam mendorong pertumbuhan industri di seluruh negeri. Sangatlah penting bagi pemerintahan saat ini untuk memanfaatkan strategi pembangunan nasional tidak hanya untuk sementara meningkatkan investasi di sektor industri, tapi juga untuk mencapai daya saing yang berkelanjutan dalam pasar internasional secara jangka panjang.
--
Penulis adalah peneliti senior di Pusat Transformasi Kebijakan Publik, Jakarta.