Perikanan dan Kelautan

kkp
kkp
Tahun 2016 sejatinya merupakan momentum kebangkitan industri perikanan. Setelah pemerintah memberantas praktik perikanan ilegal dan menenggelamkan ratusan kapal ikan eks asing, kini ditunggu babak barunya, yakni kebangkitan industri kelautan dan perikanan nasional.

Pemerintah memastikan, upaya memberantas pencurian ikan bertujuan untuk keberlanjutan usaha perikanan, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong lapangan kerja yang semakin luas. Meski demikian, program pengadaan 1.179 kapal bantuan untuk 170 koperasi nelayan perlu dibenahi. Program pengadaan kapal fiber senilai Rp 900 miliar tersebut terancam gagal.

Kapal fiber yang terdata selesai dikerjakan hingga pertengahan Desember ini baru 300 kapal atau 17,45 persen dari target 1.719. Padahal, dari target itu, dipastikan sekitar 500 kapal tak bisa dikerjakan karena waktu yang mepet. Jadi, secara riil hanya 1.219 kapal yang dikebut untuk dikerjakan oleh 60 galangan kapal domestik.

Muncul kekhawatiran, bantuan kapal akan mengulang sejarah kelam program bantuan 1.000 kapal Inka Mina periode 2010-2014 senilai Rp 1 triliun yang menyimpang, seperti peruntukan salah sasaran, spesifikasi tidak memadai, dan mangkrak.

Terkait dengan industri perikanan, Presiden Joko Widodo dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional telah memerintahkan 25 kementerian, lembaga, dan kepala daerah untuk mempercepat kebangkitan sektor kelautan dan perikanan.

Investasi industri

Industri perikanan didorong antara lain melalui kemudahan perizinan, transportasi bahan baku industri, penyediaan sarana, dan peningkatan skala usaha nelayan, petambak garam, pembudidaya ikan, serta pengolah dan pemasaran hasil perikanan usaha kecil dan menengah.

Presiden juga memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyusun peta jalan industri perikanan, penetapan lokasi, dan rencana induk kawasan industri perikanan sebagai proyek strategis nasional. Menteri Perhubungan dan Menteri Perindustrian diperintahkan mengevaluasi peraturan yang menghambat pengembangan industri perikanan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman diwajibkan menyinergikan kebijakan, mengoordi- nasi rencana percepatan pembangunan industri perikanan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan inpres, paling lambat enam bulan sekali, kepada Presiden RI. Namun, hingga empat bulan berjalan, perkembangan pelaksanaan Inpres No 7/2016 belum tersosialisasikan ke publik.

Dalam tataran kebijakan, percepatan industrialisasi antara lain mulai menggarap investasi di pulau kecil dan terluar dengan menggandeng investor asing dan dalam negeri. Dalam tahap awal, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong investasi di 12 pulau kecil dan terluar.

(BM LUKITA GRAHADYARINI)

Kompas