Perikanan dan Kelautan

twitter.com
twitter.com
Besarnya korban jiwa di Haiti akibat terpaan badai Matthew menjadi pelajaran penting bahwa ancaman bencana yang sama bisa menimbulkan dampak berbeda. Perbedaan itu terutama disebabkan ada atau tidaknya mitigasi bencana yang telah dilakukan.

Hingga Senin sore, badai Matthew menewaskan hampir 900 orang di Haiti. Di Amerika Serikat, dilaporkan 18 orang tewas, sedangkan di Kuba belum ada laporan korban meninggal. Yang pasti, ribuan bangunan rusak.

"Bencana di Haiti itu harus menjadi pelajaran bagi Indonesia," kata Lilik Kurniawan, Direktur Pengurangan Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Jakarta, Minggu (9/10). Haiti salah satu negara termiskin di dunia yang berada di kawasan Karibia, yang telah berulang kali dilanda badai mematikan.

Delapan tahun lalu, Haiti juga dilanda badai yang menewaskan 800 penduduknya. Sebelumnya, tahun 1963, badai Flora menewaskan 6.000 orang di Haiti dan Kuba. Berbeda dengan Haiti, Kuba telah meningkatkan sistem peringatan dininya dalam menghadapi badai kali ini sehingga korban jiwa bisa dihindarkan.

Tahun 2010, Haiti juga diguncang gempa besar yang menewaskan 90.000 penduduk, dan sebanyak 10.000 orang tewas pasca gempa akibat wabah kolera. Dengan jejak panjang itu, Haiti dianggap belum banyak melakukan investasi di bidang pengurangan risiko bencana.

Dalam daftar World Risk Report yang disusun United Nation University, Haiti merupakan negara dengan kerentanan bencana sangat tinggi dengan nilai 71,8 persen. Data yang sama, Indonesia memiliki kerentanan bencana mencapai 52,87 persen.

Fenomena di Haiti tersebut menambah panjang ketimpangan negara-negara di dunia dalam menghadapi ancaman bencana yang kian meningkat. Mereka yang paling miskin dan minim dalam investasi pengurangan risiko bencana dianggap paling rentan terdampak bencana.

Sendai Framework Disaster Risk Reduction (SFDRR) 2015- 2030 sebenarnya telah mengamanatkan agar negara-negara di dunia mengarusutamakan pengurangan risiko bencana dalam pembangunannya.

Mitigasi di Indonesia

Lilik mengatakan, Indonesia saat ini terus berupaya mengikuti kerangka aksi Sendai itu. "Sasarannya, masyarakat bisa terlibat dalam PRB (pengurangan risiko bencana) yang diyakini dapat meningkatkan kualitas hidup. Saya mulai melihat PRB sudah mulai dilakukan," katanya.

Meski demikian, Sarwidi, Guru Besar Universitas Islam Indonesia yang juga anggota Dewan Pengarah BNPB, mengatakan, masih banyak tantangan dalam pengarusutamaan PRB di Indonesia. Salah satu persoalan utamanya kurangnya pengintegrasian PRB ke dalam kebijakan pemerintah yang desentralisasi.

"Selama ini perhatian daerah terkait PRB masih sangat kecil. Padahal, fenomena alam tidak akan jadi bencana ataupun kalau memicu bencana dampaknya bisa ditekan bila mitigasi bencana dilakukan maksimal," ujar Sarwidi. "Masalahnya ada pada kesadaran PRB dari semua pihak yang masih minim," ucapnya.

Lilik mencontohkan, dari 12 kabupaten/kota yang dilewati Sungai Citarum, hanya lima kabupaten/kota yang kepala daerahnya memiliki komitmen ikut gerakan PRB. "Padahal, DAS Cimanuk sudah dikategorikan kritis," ujarnya.

Lilik menambahkan, tantangan pengarusutamaan PRB dalam pembangunan itu adalah faktor politis. Karena itu, BNPB terus sosialisasi PRB dengan mengundang para pejabat daerah, termasuk DPRD. "Responsnya cukup baik. Beberapa pejabat provinsi malah datang ke BNPB mencari tahu tentang PRB. Memang masih ada kendala, karena pergantian pejabat daerah tiap lima tahun sering kali membuat memahami dari awal lagi," ujarnya.

(AIK)