Perikanan dan Kelautan

image by: wikipedia
image by: wikipedia
oleh

Hariyadi (Staf peneliti ekonomi dan kebijakan publik, Badan Keahlian DPR

Jurnal Foreign Affairs edisi Juni lalu menampilkan satu artikel yang sedikit ‘provokatif’. Artikel yang ditulis Sivaram & Norris menegaskan bahwa Paris Agreement, instrumen yang untuk pertama kalinya dapat menyatukan upaya ambisius semua negara dalam mitigasi iklim dunia, tidak akan bisa berbuat banyak. Bahkan sekali pun semua negara memenuhi semua janjinya, kenaikan temperatur global kemungkinannya akan tetap mencapai 2,7°C atau 3,5°C, patokan temperatur yang membahayakan iklim bumi.

Untuk itu, investasi dan pembiayaan secara besar-besaran riset energi bersih perlu dilakukan. Sebelumnya, perwakilan raksasa teknologi informasi, Bill Gate, telah membentuk ‘Breakthrough Energy Coalition’, sebuah koalisi-terobosan dengan lebih dari 24 sponsor pebisnis besar untuk pooling investasi bagi perusahaan teknologi bersih.

Pada saat yang sama, Presiden Barack Obama juga meluncurkan Mission Innovation, sebuah persetujuan 20 negara termasuk pengemisi terbesar seperti China dan India untuk melipatgandakan pendanaan pemerintah untuk riset energi bersih menjadi US$20 miliar/tahun sampai 2020. Dalam konteks inilah, menempatkan diskursus ini dalam konteks nasional menjadi penting.

Sampai 2014, emisi antropogenik GRK secara global mencapai 50 gigaton setara karbon (GtCO2e). Dalam kurun 2000—2010, seiring dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk, tingkat tersebut mengalami kenaikan terbesar dalam sejarah manusia. Dari jumlah ini, sektor energi memberikan kontribusi yang sangat signifikan (Edenhofer et al., 2014).

Data menunjukkan bahwa emisi GRK dari pembakaran energi fosil dan industri telah menyumbang kira-kira 78% dari tingkat emisi total selama kurun waktu 1970-2010. Sampai tahun 2010, tingkat emisi ini mencapai 32 GtCO2/tahun, mengalami kenaikan 3% pada 2010-2011, dan mencapai 1-2% pada periode 2011-2012.

Persoalannya, pengarusutamaan energi bersih secara revolutif membutuhkan sebuah terobosan. Tentu tidak mudah karena teknologi pengembangan energi bersih sekarang belum mampu memenuhi kebutuhan energi dunia dan masih tingginya biaya yang dibutuhkan per satuan energi. Selain itu, fenomena rendahnya harga energi fosil dunia juga semakin disinsentif.

Karena itu, pengembangan sistem energi global yang terjangkau, handal dan bersih membutuhkan lompatan melalui teknologi yang superior terhadap teknologi yang ada sekarang. Dalam kerangka ini, peran dukungan anggaran negara dan dukungan investasi perusahaan swasta untuk tujuan riset dan pengembangan teknologi energi bersih mutlak dilakukan.

Dalam kurun 2007—2014, investasi swasta untuk tujuan pengembangan awal teknologi energi bersih mengalami penurunan hampir 50% atau kurang dari US$2,6 miliar. AS pernah mengalami booming pembiayaan pemerintah untuk pengembagan inovasi energi bersih sampai pada puncaknya ketika terjadi gejolak harga minyak dunia pada 1970-an. Namun, ketika harga minyak dunia anjlok, dua kali pemerintahan Ronald Reagan akhirnya memangkas anggaran ini sampai separuhnya.

Kasus sama terjadi di dunia usaha. Investasi modal ventura untuk riset energi bersih sempat mencapai booming atau naik 10 kali lipat dari US$460 juta pada 2001 menjadi US$5 miliar pada 2010. Dukungan pemerintahan Obama dilakukan melalui paket stimulus yang mencapai lebih dari US$100 miliar pada 2009—2011. Kondisi perekonomian yang kurang mendukung dan hasil yang kurang memuaskan mendorong swasta untuk memotong anggaran ini mencapai 75% pada 2010—2014. Di hampir semua negara, pembiayaan riset pemerintah untuk pengembangan teknologi energi bersih pun terus menurun dari 11% pada 1980-an menjadi hanya 4% pada 2015.

TANTANGAN INDONESIA

Bagaimana kepentingan Indonesia seharusnya diposisikan? Penetapan peta jalan peran energi bersih sebesar 23% sampai 2025 tidak diragukan menjadi agenda strategis nasional. Persoalannya, apakah Indonesia mampu menjadi bagian kerja sama dalam Mission Innovation atau secara bilateral the US-China Clean Energy Research Center.

Keterlibatan dalam Mission Innovation atau dalam forum US-China Clean Energy Research Center tentu mensyaratkan adanya terobosan ketersediaan APBN. Harapannya, tentu untuk mendongkrak Indonesia yang masih dalam posisi ‘darurat’ prestasi inovasi dan iptek dalam pembangunan ekonomi. Alokasi belanja negara untuk pengembangan inovasi dan iptek hanya 0,08% dari PDB sampai 2010, alokasi yang sangat kecil jika dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga yang mencapai 2,2 % pada 2009 (Pappitek LIPI, 2011).

Sementara itu, keterlibatan swasta nasional dalam skema the Breakthrough Energy Coalition juga perlu didukung dengan dukungan pemerintah dan daya saing perekonomian nasional. Laporan Bank Dunia menunjukkan daya saing dan produktivitas manufaktur Indonesia terus menurun akibat membelitnya persoalan infrastruktur, konektivitas, perizinan dan tingginya biaya logistik.

Setali tiga uang, survei World Economic Forum juga menunjukkan menurunnya daya saing Indonesia dari posisi ke 34 ke posisi 37 dari 140 negara yang disurvei. Di sinilah tantangan terletak. Ratifikasi Indonesia terhadap Paris Agreement dan implikasinya upaya-upaya terbaik melalui skema Nationally Determined Contributions yang telah dibahas dalam konferensi perubahan iklim dunia (COP-22) di Marakesh November lalu bisa jadi dipandang sebagai opsi terbaik untuk memerangi perubahan iklim global. Dengan begitu, upaya terobosan dalam riset dan pengembangan inovasi teknologi energi bersih, bagaimana pun, dapat menjadi referensi yang cukup memadai bagi para pengambil keputusan politik.

Bisnis Indonesia