Perikanan dan Kelautan

tribunnews.com
tribunnews.com
Oleh Daniel Nainggolan, SIP., MSc., Meng*
Pemerhati Perkotaan
Alumnus MPKD UGM dan Urban Management Master Programme
IHS Erasmus Universiteit Rotterdam

PERMUKIMAN kumuh, atau sering disebut dengan slum, terbentuk sebagai pola permukiman perkotaan. Permukiman kumuh banyak ditemui di negara yang sedang berkembang, di Afrika, Amerika Selatan dan Asia.
Hampir satu miliar orang tinggal di slum di seluruh dunia UN-Habitat 2006).

Para penghuni slum membangun tempat tinggal yang selalu dikaitkan dengan housing informality, suatu istilah yang mengacu pada kepadatan penghuni (masyarakat berpenghasilan rendah/MBR), ketiadaan legalitas tanah, layanan infrastruktur yang seadanya dan indikator kondisi hidup yang berada di bawah standar hidup sehat.

Laporan UN-Habitat, 2011 menulis berbagai program yamg diluncurkan pemerintah di seluruh dunia telah berhasil meningkatkan kondisi hidup 227 juta orang (2,2 kali target MDGs) yang tinggal di slum.
Namun pada saat bersamaan, terdapat 55 juta penghuni baru slum.
Di Balikpapan sendiri Pemkot telah menetapkan slum yang tersebar di 12 kelurahan dengan luasan 282 Ha.

Saat ini legislatif sedang membahas raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Tujuannya untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya pemukiman perumahan kumuh baru serta meningkatkan kualitas pemukiman Perumahan Kumuh di Balikpapan.
Permasalahan seputar slum adalah fenomena yang dihadapi seluruh kota, terutama di negara sedang berkembang.

Pemerintah Kota acapkali gagal dalam menangani slum yang berujung pada pembentukan slum baru di daerah pinggiran.
Secara umum ada delapan solusi penanganan slum yang pernah dan sedang dilakukan saat ini.
Pertama, memulangkan para penghuni slum ke kampung/daerah masing-masing.
Solusi tradisional ini tidak mempertimbangkan tidak sedikit para penghuni slum yang tidak pernah tinggal di desa dan tidak memiliki skill (pertanian) untuk bertahan hidup.

Kedua, pemerintah mengusir (eviction) para penghuni slum. Langkah ini menghancurkan investasi infrastruktur dan jaringan bisnis yang telah dilakukan para penghuni slum.

Mereka telah bersusah payah membangun tempat tinggal seadanya dan menyambung pasokan listrik dan juga air bersih dengan biaya yang tidak sedikit.

Keenam, pembangunan di lokasi slum bersamaan dengan legalitas lahan bagi penghuninya (on site upgrading).
Solusi ini adalah yang paling murah dari segi biaya dan sedikit sekali penolakan yang dihadapi karena pembangunan dilakukan diatas tanah yang telah lama diduduki penghuninya.
Seringkali hanya membutuhkan perbaikan minor pada struktur bangunan yang sudah ada, terbuka dengan pengembangan (rehabilitasi) bertahap sesuai dana dan kebutuhan, tidak mengganggu penghasilan dan aktivitas penghuni seperti sekolah serta hubungan sosial para penghuni tetap terjalin.
Banyak sarana dan prasarana (sapras) yang bisa dibangun melalui pendekatan ini.
Apabila lahan slum tersebut dimiliki oleh pemerintah atau swasta namun sudah ditempati oleh penghuni slum dalam waktu yang lama, pengembangan bisa dilakukan melalui land sharing.
Lahan dibagi dua, seluruh penghuni slum ditempatkan pada satu bagian (biasanya dikaitkan dengan legalitas lahan), pada bagian yang paling padat dan bagus infrastrukturnya.
Mereka juga banyak yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima atau pedagang kecil di pasar yang letaknya tidak jauh dari slum tersebut (seperti di Mekarsari yang tidak jauh dari Pasar Pandansari).

Penghuni slum juga banyak yang berprofesi sebagai penjahit kecil, reparasi perabot rumah tangga, asisten rumah tangga dan profesi lain yang jasanya digunakan oleh masyarakat berpenghasilan tinggi yang tinggalnya tidak jauh dari slum.

Eviction juga merusak tatanan dukungan sosial diantara penghuninya dan menambah waktu dan biaya transport bagi mereka yang bersikeras menggeluti profesi lama walaupun sudah terusir dari slum (dan kadang juga membentuk slum baru di pinggiran kota).

Baca: Kampung di Bantaran Sungai Ini Dulu Kumuh tapi Lihatlah Sekarang
Dan terakhir, pengusiran (penggusuran tanpa ganti rugi yang sepadan) juga meninggalkan trauma kekerasan terutama bagi wanita dan anak-anak.
pengorganisasian dan pemberdayaan MBR serta jalinan komunikasi dan kerja sama dengan komunitas lain.

Ketiga, besarnya tugas dan kurangnya kapasitas kemampuan dalam penanganan slum membuat sebagian pemerintah membiarkan saja fenomena ini (do nothing).
Hal ini pada satu sisi merupakan urbanisasi kemiskinan, namun di sisi lain juga membiarkan MBR untuk berinvestasi pada peningkatan sarana prasarana tempat tinggalnya.
Paling tidak solusi ini lebih baik ketimbang melakukan pendekatan yang salah dan kontra produktif.
Keempat, program pembangunan rumah bagi MBR.

Pendekatan ini dalam prakteknya sarat dengan berbagai masalah, seperti ketiadaan dana yang besar, kebutuhan subsidi perumahan yang tinggi, pilihan lokasi yang asal-asalan, biaya pemeliharaan rumah, kesulitan bagi MBR untuk membeli rumah subsidi atau mengembalikan pinjaman, alokasi rumah yang salah sasaran dan gentrifikasi.

Bahkan banyak program sejenis yang malah berujung pada slum baru akibat ketidakseriusan pengelolaan.

Kelima, kerja sama MBR dan sektor informal untuk mengubah potret slum menjadi kawasan hunian yang layak, sehat dan lestari.

Solusi ini paling banyak diadopsi dan membangun paling banyak rumah layak huni bagi MBR penghuni slum di seluruh dunia.

MBR berperan sebagai partner, bukan hanya sebagai objek proyek, karena merekalah yang paling tahu apa yang mereka butuhkan.

Namun, pendekatan ideal ini mensyaratkan sistem yang efektif melalui pengorganisasian dan pemberdayaan MBR serta jalinan komunikasi dan kerja sama dengan komunitas lain.

Keenam, pembangunan di lokasi slum bersamaan dengan legalitas lahan bagi penghuninya (on site upgrading).

Solusi ini adalah yang paling murah dari segi biaya dan sedikit sekali penolakan yang dihadapi karena pembangunan dilakukan diatas tanah yang telah lama diduduki penghuninya.

Seringkali hanya membutuhkan perbaikan minor pada struktur bangunan yang sudah ada, terbuka dengan pengembangan (rehabilitasi) bertahap sesuai dana dan kebutuhan, tidak mengganggu penghasilan dan aktivitas penghuni seperti sekolah serta hubungan sosial para penghuni tetap terjalin.

Banyak sarana dan prasarana (sapras) yang bisa dibangun melalui pendekatan ini.

Apabila lahan slum tersebut dimiliki oleh pemerintah atau swasta namun sudah ditempati oleh penghuni slum dalam waktu yang lama, pengembangan bisa dilakukan melalui land sharing.

Lahan dibagi dua, seluruh penghuni slum ditempatkan pada satu bagian (biasanya dikaitkan dengan legalitas lahan), pada bagian yang paling padat dan bagus infrastrukturnya.

Pemilik lahan membangun fasilitas komersial (pertokoan, industri) pada bagian lahan yang satunya dengan leluasa tanpa unjuk rasa, sehingga solusi ini dipandang win win solution.

Namun pendekatan ini memerlukan proses negosiasi yang panjang, pengorganisasian penghuni slum yang solid, biaya yang besar membangun semua rumah bagi penghuni slum dan hadirnya budaya kompromi pada kedua belah pihak.

Ketujuh, permukiman kembali para penghuni slum ke tempat lain (resettlement, jaraknya lebih dari 5 km).

Solusi ini memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk persiapan, pilihan lokasi yang ideal, waktu relokasi yang tepat serta dukungan rekonstruksi di wilayah yang dituju.

Namun seringkali resettlement ini memindahkan para penghuni slum ke pinggiran kota, lahan yang murah dan tidak ada layanan infrastruktur, jauh dari sekolah, layanan pubik dan tempat kerja yang pada ujungnya akan menambah pengeluaran.

Kedelapan, program pengembangan perumahan kota.

Pemerintah menyasar para penghuni slum dan juga MBR lain di suatu kota secara keseluruhan terintegrasi pada program tahunan.
Mempertimbangkan jumlah rumah yang ada dan kebutuhan perumahan pada masa depan.

Komunitas MBR dan pihak-pihak yang terlibat pada proyek ini saling berdiskusi dan belajar untuk menemukan kombinasi kebijakan yang lebih efisien bagi kota.

Pendekatan ini memerlukan hadirnya pemimpin kota yang peduli dengan masa depan MBR di satu sisi dan kepedulian masyarakat akan masa depan kota yang lebih baik di sisi lain.

Raperda yang diajukan Pemerintah Kota Balikpapan menyebut ada tiga pola penanganan terhadap slum, yaitu pemugaran, peremajaan (keduanya bisa dikelompokkan dalam on site upgrading dengan beberapa modifikasi) dan pemukiman kembali (resettlement).

Berkaca pada delapan pendekatan di atas, tidak ada solusi tunggal bagi pemenuhan perumahan warga.

Konteks politik, kerangka hukum, kepemilikan lahan, sejarah kota, sumber tenaga kerja, norma sosial dan budaya serta dinamika organisasi komunitas semuanya bervariasi dan tidak sama.

Pemenuhan kebutuhan perumahan untuk segmen masyarakat yang berbeda beda juga harus melibatkan berbagai penyedia perumahan.

Yang harus selalu diingat adalah komunitas MBR harus berada pada pusat program pemenuhan perumahan karena program ini tidak hanya tentang tempat tinggal namun di atas semuanya itu adalah tentang pengurangan jumlah masyarakat miskin dan penguatan kapasitas masyarakat. (*)

kaltim.tribunnews.com