Perikanan dan Kelautan

cirebon
cirebon
Di tengah munculnya sejumlah dampak negatif pembangunan industri pariwisata, seperti kemacetan dan minimnya air bersih, di Kota Cirebon, Jawa Barat, pemerintah setempat masih membuka luas lahannya untuk pembangunan hotel. Pada saat yang sama, okupansi hotel di Kota Wali tersebut tidak stabil dan terjadi perang tarif.

Saat ini, berdasarkan catatan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporbudpar) Kota Cirebon, terdapat 20 hotel berbintang dan 42 hotel nonbintang di kota yang luasnya hanya 37 kilometer persegi itu. Artinya, dalam 0,5 kilometer persegi lahan di Kota Cirebon, terdapat sebuah hotel. Ini belum termasuk 130 restoran dan tempat makan.

Pada 2016 saja, tiga hotel, termasuk hotel di dekat Balai Kota Cirebon, dibangun di wilayah tersebut. Dua mal besar juga telah berdiri di jalur pantai utara tersebut.

"Tahun 2017, belum ada moratorium. Itu tidak efektif karena akan mengurangi pendapatan asli daerah," ujar Kepala Bidang Pariwisata Disporbudpar Kota Cirebon Edy Tohidi, Kamis (29/12).

Menurut dia, sektor pariwisata menyumbang lebih dari 40 persen pendapatan asli daerah Kota Cirebon. Apalagi, pada 2015, wisatawan Nusantara dan mancanegara yang mengunjungi Kota Cirebon mencapai 686.121 orang, melonjak dari 355.967 wisatawan pada 2011.

Moratorium

Akan tetapi, menjamurnya hotel, restoran, dan pusat perbelanjaan tidak dibarengi dengan pasokan air dan ketersediaan lahan parkir. Jalan Cipto Mangunkusumo, pusat kota yang menjadi tempat berdirinya pusat perbelanjaan dan hotel, misalnya, kerap dilanda kemacetan. Bahu jalan bahkan dijadikan lahan parkir.

Imam Reza Hakiki, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Cirebon, mengatakan, jumlah hotel di Kota Cirebon sudah berlebih. Akan tetapi, okupansi hotel malah menurun dan terjadi perang tarif antarhotel.

PHRI mencatat, pada pertengahan tahun lalu, rata-rata okupansi hotel sempat mencapai 70 persen. Namun, saat awal tahun 2016 hingga Oktober, tingkat hunian rata-rata hanya 50 persen atau 1.300-an kamar dari sekitar 60 hotel.

"Moratorium hotel sangat perlu. Pemerintah Kota Cirebon tidak bisa memaksimalkan tata kota yang baik, begitu juga dengan tempat wisata," ujarnya. (IKI)

Kompas