Perikanan dan Kelautan

koran.bisnis.com
koran.bisnis.com
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatra Selatan segera memproses ganti rugi lahan untuk kawasan industri inti Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api. Sementara itu, Nusa Tenggara Barat menyiapkan kawasan baru sebagai terobosan menyerap investasi.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumsel Arif Pasha mengatakan pihaknya sudah selesai mengidentifikasi dan mengukur lahan, serta menginventarisir para pemilik lahan.

“Sekarang kami sedang dalam proses penilaian harga lahan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Kami akan umumkan kepada masyarakat di Desa Teluk Payo,” katanya Selasa (13/9).

Hari ini, Kamis (15/9) dalam upaya merealisasikan proses ganti rugi tersebut, BPN Sumsel akan mengumumkan daftar nominatif dan peta bidang lahan seluas 66,5 hektare (ha) di Desa Teluk Payo, Kecamatan Banyuasin II, Kab. Banyuasin yang terkena dampak pembebasan, Kamis (15/9).

Menurut Arif, apabila selepas pengumuman tidak ada sanggahan dari masyarakat, maka proses penilaian harga tanah dan ganti ruginya akan segera dilakukan. Dia mengatakan, pengumuman akan dilakukan di kantor desa, kantor kecamatan dan di objek tanah bersangkutan. Sejauh ini pihaknya belum menerima sanggahan.

“Tidak adanya sanggahan berarti tidak ada komplain dari masyarakat terkait kepemilikan lahan yang telah diinventarisir. Apabila ada sanggahan, berarti ada dua pemilik yang mengakui satu bi dang lahan,” katanya.

Dari luas 66,5 ha tersebut, terdapat 34 bidang tanah dengan 34 pemilik di Desa Teluk Payo. Keseluruhan pemilik tanah tersebut hanya berbekal surat pengakuan hak (SPH) yang dikeluarkan pemerintah desa setempat dan belum bersertifikat.

Adapun alasan tidak dilakukannya proses sertifikasi terlebih dahulu, dijelaskan Arif, karena pemerintah perlu bergerak cepat untuk pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung Api-api ini.

Proses pembuatan sertifikat akan dilakukan pemerintah daerah atas nama pemerintah selepas pembebasan lahan dilakukan. Dia mengakui, pembebasan lahan ini seharusnya dilakukan pada tahun lalu. Namun karena anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Sumsel belum memadai, pembebasan lahan baru bisa dilakukan tahun ini.

“Setelah dibebaskan, pemerintah sudah bisa melakukan pembangunannya. Penyelesaian administrasi sertifikat tanah bisa di lakukan beriringan. Jadi BPN fasilitasi, nilai tanah ditentukan KJPP, dan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat. Saya berharap pembebasan lahan bisa selesai tahun ini,” ujarnya.

PELUANG NTB

Di Mataram, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak ha nya fokus pada investasi yang ber sifat sektoral namun juga mulai beralih pada investasi berbasis kawasan. Adapun kawasan-kawasan baru ini ditargetkan bisa menampung aliran dana investasi ke daerah.

Sementara itu wilayah investasi yang diunggulkan oleh provinsi di sebelah timur Bali ini yaitu Man dalika Resort yang berada di kabupaten Lombok Tengah, kawasan Samota atau wilayah Teluk Saleh, Pulau Moyo, dan Gunung Tambora yang dikembangkan sebagai lokasi minapoli tan, pariwisata, dan pertanian.

Selain itu kawasan Teluk Bima masih berpeluang untuk dijadikan lokasi investasi terutama dalam bidang agroindustri, pariwisata, dan pangan. Potensi investasi di sektor tambang disiapkan NTB yang berlokasi di Global Hub Bandar Kayangan. Nantinya akan ada pengembangan pelabuhan internasional, kilang minyak hing ga galangan kapal di lokasi tersebut.

Tercatat realisasi investasi modal asing yang masuk ke NTB hingga semester I/2016 sudah sebesar Rp4,11 triliun, sementara pe nanaman modal yang berasal dari dalam negeri baru sebesar Rp184,6 miliar saja.

Target nilai investasi yang harus dipenuhi dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) tahun 2016 sebesar Rp10,849 triliun. Target tersebut terdiri dari terdiri dari penanaman modal dalam negeri sebesar Rp63,089 miliar dan penanaman modal asing sebesar Rp10,471 triliun. Kontribusi sektor pariwisata dan sektor pertambangan masih menjadi primadona dalam realisasi investasi di NTB.

Sampai dengan akhir semester I/2016, sektor pertambangan, energi dan kelistrikan mencatat realisasi tertinggi sebesar Rp3,82 triliun atau sebesar 88,93%. Posisi kedua adalah sektor pariwisata yang mencatat realisasi sebesar Rp242,48 miliar atau 5,64% per akhir semester I/2016.

Kendati pertambangan menyum bang nilai investasi yang besar, Sekretaris Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi NTB, Joni mengatakan pihaknya tengah mendorong agar potensi investasi pariwisata di NTB bisa ditingkatkan.

“Sekarang sektor tambang sudah mulai berkurang, beralih ke pariwisata. Karena potensi pariwisata kita saat ini kan cukup berkembang,” ujar Joni kepada Bisnis di Mataram, Rabu (14/9).

Realisasi investasi semester I/2016 menurun sebesar 10,48% dari realisasi investasi semester I/2015 sebesar Rp4,798 triliun. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BKPM-PT Provinsi NTB, penanaman modal dalam negeri mencatat realisasi investasi semester I/2016 yang meningkat 71,84% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp107,43 miliar.

Sementara itu, untuk penanaman modal asing realisasi investasi Semester I/2016 mengalami penurunan sebesar 12,99% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp4,691 triliun. Dari sisi wilayah, Kabupaten Sumbawa Barat mencapai realisasi tertinggi yang mencapai Rp 3,813 triliun atau sebesar 88,78%.

Angka tersebut disusul Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp171,872 miliar atau sebesar 4,00%. Sementara Kabupaten Lombok Barat mencatat realisasi investasi sebesar Rp137,978 Miliar atau sekitar 3,21%. Realisasi in vestasi terendah pada periode Januari-Juni 2016 dicatatkan oleh Kabupaten Lombok Timur yang hanya mampu merealisasikan sebesar Rp2,827 atau 0,07% dan Kabupaten Sumbawa yang hanya sebesar Rp4,879 miliar atau 0,11%.

BKPM-PT NTB saat ini juga tengah dalam proses mengajak investor China untuk masuk ke wilayah NTB. Awal bulan depan, direncanakan akan ada pertemuan antara calon investor dengan pengusaha lokal. (k16)

Koran.bisnis.com