Perikanan dan Kelautan

bumn.go.id
bumn.go.id
Penyaluran kredit usaha rakyat tenaga kerja Indonesia dapat diarahkan untuk membantu kewirausahaan yang tengah dirintis oleh mantan buruh migran. Penyaluran ini dipandang tepat karena bisa memutus rantai kemiskinan.

Meski begitu, pemerintah perlu turut terlibat pengawasan pendistribusian hingga pembinaan wirausaha di kalangan purnaburuh migran.

Analis kebijakan Migrant Care, Wahyu Susilo, di sela-sela International Workshop on Maximising Migration Benefits:Indonesian Migrant Workers' Health and Wellbeing from Security to Development, Rabu (21/9), di Jakarta, berpendapat, keterlibatan negara diperlukan untuk menjaga kelangsungan pemberdayaan buruh migran.

Menurut dia, selama ini remitansi menjadi andalan dana bagi keluarga buruh migran. Permasalahan yang sering terjadi, aliran dana itu hanya digunakan untuk pemenuhan konsumsi. Ada pula remitansi yang disalahgunakan. Akibatnya, mereka tidak bisa melakukan kegiatan produktif ketika tidak lagi bekerja ke luar negeri.

Mengacu data Pusat Peneli-tian dan Informasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), jumlah remitansi buruh migran sepanjang 2015 mencapai 8,6 juta dollar AS atau setara dengan Rp 119 triliun. Nilai remitansi terbesar berasal dari buruh migran yang bekerja di Malaysia, Taiwan, Hongkong, dan Timur Tengah.

Keberadaan program kredit usaha rakyat (KUR) tenaga kerja Indonesia, lanjut Wahyu, memang mempunyai visi bagus. KUR tersebut mampu membantu pembiayaan mantan buruh migran yang tengah berupaya merintis usaha. Jadi, KUR tenaga kerja Indonesia tidak semata-mata ditujukan untuk membantu pembiayaan calon buruh migran yang akan berangkat.

Apabila pemerintah pusat dan daerah mempunyai pemetaan daerah kantong purnaburuh migran, hal itu akan berdampak positif terhadap distribusi KUR. Pemetaan tersebut juga dapat dipakai sebagai acuan program pemberdayaan kewirausahaan.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, hingga September 2016, penyaluran KUR sudah mencapai 65 persen dari total target penyaluran Rp 120 triliun. Penyaluran tersebut meliputi kredit mikro Rp 44,7 triliun dan ritel Rp 20,5 triliun. Adapun realisasi KUR untuk penempatan TKI baru berkisar Rp 79,5 miliar.

Kepedulian

Pada saat bersamaan, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Atma Jaya Yogyakarta I Putu Sugiartha Sanjaya mengatakan, tidak semua pemerintah daerah mempunyai kepedulian terhadap pemberdayaan kewirausahaan purnaburuh migran.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, misalnya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo termasuk satu dari lima kabupaten atau kota yang tergolong aktif.

Pemkab membuka akses pemasaran produk buatan UMKM yang dirintis Koperasi TKI Purna Kulon Progo. Koperasi yang berdiri pada Agustus 2015 ini beranggotakan 81 orang purnaburuh migran. Dari dana remitansi ataupun KUR, mereka memproduksi aneka makanan.

Hasilnya dijual melalui Toko Milik Rakyat atau Tomira yang dimiliki pemkab dan Indomarco Prismatama (pengelola bisnis waralaba Indomaret). Saat ini, jumlah Tomira mencapai tujuh unit. (MED)

Kompas