Perikanan dan Kelautan

Bitung Sulawesi Utara
Bitung Sulawesi Utara
Industri perikanan di Bitung, Sulawesi Utara, terus terpuruk gara-gara pasokan bahan baku minim. Pabrik dan pengelolaan ikan kini megap-megap karena bahan baku yang tersedia hanya 90 ton setiap hari. Jumlah itu turun drastis dibandingkan dengan bahan baku pada 2013-2014 yang sebanyak 700-1.000 ton per hari.

Hal itu terungkap dalam seminar sehari Implementasi Percepatan Industri Perikanan di Bitung, Selasa (4/10). Peserta seminar adalah puluhan pengusaha dan pemangku kepentingan perikanan Sulawesi Utara.

Seminar digagas Partai Nasdem dengan menghadirkan pembicara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri, Ketua Asosiasi Kapal Perikanan Nasional (AKPN) Sulut Rudy Walukouw, Wali Kota Bitung Max Lomban, dan akademisi dari Institut Pertanian Bogor Nimmi Zulbainarmi.

Seusai seminar, sejumlah pemangku kepentingan menandatangani rekomendasi yang berisi permintaan agar pemerintah segera melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Percepatan Industri Perikanan Nasional.

Menurut Nimmi, Inpres No 7/2016 berkorelasi dengan pembangunan industri perikanan yang baik dan berkualitas setelah seluruh industri perikanan di Tanah Air terpuruk, terlebih Bitung, dua tahun terakhir. Industri perikanan Bitung menjadi model dan ukuran kemajuan usaha perikanan karena memiliki 7 pabrik dari 14 pabrik ikan di Indonesia. Di Bitung juga terdapat 28 unit pengolahan ikan, terbanyak di Indonesia.

Nimmi menyebutkan, pernyataan pemerintah yang menyebut dunia usaha perikanan mengalami kemajuan seiring naiknya angka nilai tukar nelayan (NTN) tidak berbanding lurus dengan kenaikan kesejahteraan nelayan Indonesia. Angka NTN lebih banyak disumbangkan industri rumput laut.

Harus serius

Sependapat dengan Nimmi, Rokhmin Dahuri mengatakan, pemerintah harus serius memperhatikan industri perikanan dengan memajukan sektor swasta. Di mana pun, pemerintah selalu mendorong swasta untuk maju, bukan sebaliknya membuat peraturan yang membuat swasta justru tiarap. "Dari swasta, pemerintah mendapatkan hasil pajak. Lee Kuan Yew membangun Singapura dengan memajukan sektor swasta," katanya.

Ketua Asosiasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bitung Basmi Said mengatakan, keterpurukan industri perikanan di daerahnya akibat terus merosotnya pasokan bahan baku dua tahun ini. Sekarang, bahan baku yang dipasok ke pabrik dan UPI hanya 90 ton. Sebanyak 60 ton ikan di antaranya didatangkan dari Muara Karang Jakarta, sedangkan sisanya dari tangkapan nelayan. Pasokan bahan baku pada 2013 dan 2014 mencapai 700-1.100 ton setiap hari.

Ikan tangkapan nelayan tidak layak untuk dijadikan ikan kaleng ekspor karena ukurannya kecil dengan berat 300 gram. Ikan seberat itu lebih layak dikonsumsi masyarakat, bukan untuk ekspor. Ikan kecil yang banyak ditangkap nelayan tidak untuk pabrik ikan. Pengusaha pabrik ikan dan UPI di Bitung harus membayar denda miliaran rupiah kepada konsumen di luar negeri hanya karena tidak dapat memenuhi kuota ekspor.

Memukul kota

Keterpurukan industri perikanan memukul ekonomi Kota Bitung secara keseluruhan. Wali Kota Bitung Max Lomban mengatakan, sekitar 55 persen ekonomi Bitung bergantung pada sektor perikanan. Tahun 2013 hingga pertengahan 2014, setiap hari terjadi transaksi ikan hingga Rp 10 miliar di Bitung. Uang itu meresap hingga ke masyarakat kecil, seperti pedagang makanan dan sayuran.

"Saya nyaris putus asa memajukan perikanan Bitung. Setiap bertemu Presiden, saya selalu bilang perikanan Bitung, sampai Presiden Joko Widodo hafal wajah saya. Sekarang Presiden telah mengeluarkan inpres, kenapa penerapan diulur-ulur," lanjutnya.

Ia juga mengungkapkan, terdapat 1.500 warga negara Filipina bermukim di Bitung. Sebanyak 58 orang telah dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia.

Ketua AKPN Sulut Rudy Walukouw mengemukakan, keterpurukan industri perikanan di Bitung terjadi akibat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang tidak mempertimbangkan kondisi perikanan di setiap daerah. Perizinan kapal ikan penangkap dan penampung harus memenuhi 12 kriteria sehingga diwajibkan melakukan kemitraan.

"Di Thailand, izin kapal ikan hanya dua kriteria dan mereka sudah dapat melaut. (ZAL)


Kompas