Perikanan dan Kelautan

antaranews.com
antaranews.com
Dunia industri merasakan kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kompetensi yang direncanakan. Ketiadaan perencanaan kebutuhan tenaga kerja nasional dan informasi ketersediaan tenaga kerja juga dirasakan menjadi masalah krusial.

Jenjang pendidikan di tingkat menengah, tinggi, dan lanjutan belum memberikan hasil optimal bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program-program yang dijalankan saling tumpang tindih. Padahal, Indonesia memiliki potensi bonus demografi pada masa mendatang.

Semua persoalan itu mengemuka dalam seri kelompok diskusi terfokus "Revitalisasi Kebijakan Pendidikan, Menengah, Tinggi, dan Lanjut: Membangun SDM Indonesia yang Kompetitif". Diskusi digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, di Jakarta, Kamis (20/10).

Narasumber diskusi ialah Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Johny Darmawan, Ketua Komite Tetap Pendidikan Dasar, Menengah, dan Kejuruan Kadin Fasli Jalal, serta Direktur SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mustaghfirin Amin.

Johny mengatakan, masalah utama yang dihadapi sektor ketenagakerjaan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) antara lain pengangguran yang masih tinggi dan isu kesiapan tenaga kerja yang langsung terkait dengan MEA.

Menurut dia, industri memerlukan tenaga kerja dengan kompetensi tertentu. Tenaga kerja ini harus mudah didapatkan, serta dapat cepat berkembang. Namun, kenyataannya, beberapa standar kompetensi belum tersedia. Program pendidikan dan pengembangan juga tak sesuai dengan kebutuhan industri.

Fasli mengatakan, di tengah minat dan kepercayaan masyarakat pada pendidikan SMK, hasil yang diberikan ternyata belum memenuhi harapan. Padahal, SMK merupakan salah satu program yang ramah bagi masyarakat kurang mampu untuk keluar dari kemiskinan.

Mustaghfirin mengungkapkan, diperlukan dukungan Kadin dan dunia industri agar tercipta keselarasan antara permintaan dan penyediaan tenaga kerja. Kerja sama dengan industri juga dibutuhkan untuk mendukung kebijakan baru yang mewajibkan siswa menjalani magang di industri minimal enam bulan serta pembelajaran di sekolah dengan pengajar dari industri.

Menurut dia, potensi lulusan SMK cukup besar, jumlahnya sekitar 1,3 juta orang per tahun dan bertambah sekitar 150.000 lulusan tiap tahun.

Energi baru

Dalam kesempatan terpisah, Guru Besar Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (ITB) Tatang Soerawidjaja, di Jakarta, menilai arah pendidikan kimia semestinya diubah agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut dia, Teknik Kimia sudah saatnya beralih mempelajari pengolahan sumber-sumber energi baru dan terbarukan, terutama yang berbentuk hayati dan nabati, ketimbang berkutat di dalam sektor energi fosil seperti minyak bumi dan batubara seperti sekarang. "Sumber daya tersebut (minyak bumi dan fosil) sangat terbatas dan akan habis," ujar Tatang dalam jumpa pers peringatan 75 tahun Teknik Kimia ITB.

Karena itu, menurut dia, perlu ada perubahan kurikulum di Fakultas Teknik Kimia. Langkah semacam ini dinilai juga sesuai dengan semangat pembangunan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang selain memprioritaskan pembangunan infrastruktur, juga mengedepankan energi terbarukan ataupun kedaulatan pangan.

Tatang menyatakan, dari sisi keanekaragaman hayati, Indonesia sangat kaya. "Sayangnya, pemanfaatannya belum optimal," ujarnya. (ELN/DNE)

Kompas