Perikanan dan Kelautan

Upah Tenaga Kerja: Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Harus Diakomodasi

nikifour.com
nikifour.com
Kementerian Ketenagakerjaan menyurati semua gubernur agar menetapkan upah minimum per 1 November 2016 dengan mengacu pada formula perhitungan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Gubernur harus mengakomodasi variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang, Minggu (23/10), di Jakarta, menyebutkan, surat yang dikirim pada 17 Oktober itu memuat data inflasi tingkat nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto hingga triwulan II-2016. Keduanya menjadi acuan penentuan upah berdasarkan Pasal 44 PP No 78/2015.

Mengacu Surat Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor BB-245/BPS/1000/10/2016 tertanggal 10 Oktober 2016, inflasi Januari-September 2016 sebesar 3,07 dan pertumbuhan ekonomi triwulan II-2016 sebesar 5,18 persen. Maka, persentase kenaikan upah minimum menjadi 8,25 persen.

Dinilai tepat

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani mengatakan, kebijakan upah minimum sudah tepat. Pada tahun-tahun sebelumnya, pelaku industri harus memiliki cadangan anggaran khusus upah 20-30 persen untuk mengantisipasi permintaan kenaikan upah tiap tahun. "Upah minimum merupakan jaring pengaman sosial. Dikeluarkannya formula perhitungan upah minimum dalam PP No 78/2015 berdampak positif bagi industri. Sektor padat karya, khususnya, perlahan mulai bergeliat menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga daya saing industrinya berkembang."

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar mengatakan, per 1 November 2015, persentase kenaikan upah minimum secara nasional adalah 11,5 persen. Mayoritas gubernur mematuhi persentase itu. Ada pula yang tidak, seperti Bengkulu 7 persen dan Sulawesi Tenggara 9 persen.

Diskresi gubernur tersebut, kata Timboel, mengacu pada Pasal 68 (1) UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Substansinya, kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang tidak mengikuti program strategis nasional akan dikenai sanksi administratif. Namun, upah minimum bukan termasuk program strategis nasional, melainkan kebijakan nasional. "Gubernur memang perlu melihat realitas kondisi di wilayahnya, seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal yang harus diperhatikan adalah asas adil bagi kelompok buruh dan pelaku usaha. Persentase kenaikan upah minimum yang terlalu tinggi juga tidak baik bagi industri," ujar Timboel.

Bagi buruh, kenaikan upah minimum bertujuan menjaga daya beli mereka. Analis Indonesia Labour Institute, Rekson Silaban, berpendapat, diskresi gubernur memang memungkinkan untuk dilakukan. Syaratnya harus rasional. Sebagai contoh, gubernur melihat membaiknya produktivitas kerja atau peningkatan PDB sektor tertentu. (MED)

Kompas