Perikanan dan Kelautan

inspirasibangsa.com
inspirasibangsa.com
Presiden Joko Widodo meminta badan usaha milik negara membuka diri kepada swasta untuk masuk dengan melakukan sekuritisasi. Dengan demikian, dana yang didapatkan bisa digunakan untuk membangun infrastruktur lainnya. Infrastruktur yang dapat dijual antara lain jalan tol dan pembangkit listrik.

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cukup. Sekarang kami memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada swasta dengan skema seperti sekuritisasi dan konsesi," kata Presiden Joko Widodo ketika membuka Indonesia Infrastructure Week 2016, Rabu (9/11), di Jakarta.

Sekuritisasi adalah penjualan piutang kepada investor supaya korporasi mendapatkan dana. Presiden menegaskan, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pemerintah saat ini. Kebutuhan dana mencapai Rp 5.000 triliun, tetapi pemerintah hanya mampu sekitar Rp 1.500 triliun.

Presiden mengatakan, untuk sekuritisasi, dirinya telah meminta kepada badan usaha milik negara (BUMN), antara lain PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, yang memiliki konsesi jalan tol untuk menjual kepemilikan di ruas-ruas tol yang telah beroperasi. Dananya digunakan untuk membangun jalan tol berikutnya.

Selain proyek infrastruktur yang bernilai besar, Presiden juga berharap swasta masuk ke infrastruktur pendukung, seperti membangun hotel atau rumah makan. Hal itu tidak memerlukan modal yang sangat besar.

"Saya tugaskan Bappenas untuk mendorong peran swasta dan dana pensiun sehingga semua tidak tergantung pada APBN. Kalau itu sudah gerak, saya akan masuk ke efisiensi birokrasi dan (pemberantasan) korupsi," ujar Presiden.

Investasi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk lima tahun ke depan akan bergantung pada pertumbuhan investasi.

"Salah satu quick win adalah investasi di bidang infrastruktur, terutama oleh swasta," ujar Bambang.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, kebijakan pemerintah adalah menawarkan proyek infrastruktur kepada swasta. "Kalau tidak, ya, kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau penugasan kepada BUMN," lanjutnya.

Menurut Basuki, BUMN jalan tol seperti PT Jasa Marga (Persero) Tbk sudah punya rencana untuk melepas kepemilikan di ruas tol yang porsinya minoritas. Demikian juga PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang memiliki rencana serupa. (NAD/NDY)

Kompas

Presiden Joko Widodo meminta badan usaha milik negara membuka diri kepada swasta untuk masuk dengan melakukan sekuritisasi. Dengan demikian, dana yang didapatkan bisa digunakan untuk membangun infrastruktur lainnya. Infrastruktur yang dapat dijual antara lain jalan tol dan pembangkit listrik.

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cukup. Sekarang kami memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada swasta dengan skema seperti sekuritisasi dan konsesi," kata Presiden Joko Widodo ketika membuka Indonesia Infrastructure Week 2016, Rabu (9/11), di Jakarta.

Sekuritisasi adalah penjualan piutang kepada investor supaya korporasi mendapatkan dana. Presiden menegaskan, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pemerintah saat ini. Kebutuhan dana mencapai Rp 5.000 triliun, tetapi pemerintah hanya mampu sekitar Rp 1.500 triliun.

Presiden mengatakan, untuk sekuritisasi, dirinya telah meminta kepada badan usaha milik negara (BUMN), antara lain PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, yang memiliki konsesi jalan tol untuk menjual kepemilikan di ruas-ruas tol yang telah beroperasi. Dananya digunakan untuk membangun jalan tol berikutnya.

Selain proyek infrastruktur yang bernilai besar, Presiden juga berharap swasta masuk ke infrastruktur pendukung, seperti membangun hotel atau rumah makan. Hal itu tidak memerlukan modal yang sangat besar.

"Saya tugaskan Bappenas untuk mendorong peran swasta dan dana pensiun sehingga semua tidak tergantung pada APBN. Kalau itu sudah gerak, saya akan masuk ke efisiensi birokrasi dan (pemberantasan) korupsi," ujar Presiden.

Investasi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk lima tahun ke depan akan bergantung pada pertumbuhan investasi.

"Salah satu quick win adalah investasi di bidang infrastruktur, terutama oleh swasta," ujar Bambang.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, kebijakan pemerintah adalah menawarkan proyek infrastruktur kepada swasta. "Kalau tidak, ya, kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau penugasan kepada BUMN," lanjutnya.

Menurut Basuki, BUMN jalan tol seperti PT Jasa Marga (Persero) Tbk sudah punya rencana untuk melepas kepemilikan di ruas tol yang porsinya minoritas. Demikian juga PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang memiliki rencana serupa. (NAD/NDY)