Perikanan dan Kelautan

kompas
kompas
Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, pekan lalu, mengungkap fakta menarik, yakni kemandirian fiskal daerah masih rendah. Di Jawa Timur terdapat 30 kabupaten/kota dari 39 kabupaten/kota yang masuk kategori indeks kapasitas fiskal rendah atau di bawah 0,5. Indeks kapasitas fiskal rendah mengindikasikan ruang fiskal yang relatif terbatas.

Kapasitas fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai tugas pemerintah setelah dikurangi belanja pegawai dan terkait jumlah penduduk miskin. Hal ini tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.

Pada 2015, rata-rata komposisi dana alokasi umum (DAU) kabupaten/kota di Jatim dalam APBD 53,04 persen. Ada 28 kabupaten/kota dengan jumlah DAU di atas 53 persen. Hal itu menunjukkan mayoritas kabupaten/kota masih mengandalkan DAU. Ketergantungan daerah terhadap pusat sebenarnya sudah berlangsung lama.

Ketergantungan itu akan semakin terasa saat ekonomi melambat dan ruang fiskal terbatas. Proyek di daerah yang sebelumnya bisa 100 persen mungkin tinggal 50-70 persen atau bahkan ditangguhkan. Hal itu menyebabkan ekonomi di daerah tidak bergerak optimal.

Salah satu alternatif mendapatkan dana adalah melalui penerbitan obligasi atau surat berharga daerah. Sejak regulasi dibuat pada 2004, belum ada daerah yang menerbitkan obligasi. Kendala yang muncul antara lain prosedur yang panjang karena harus meminta izin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Banyak pemerintah daerah yang khawatir akan ada kepentingan politik atau kelompok tertentu ketika mengajukan izin menerbitkan obligasi daerah. Di sisi lain, masih banyak pemerintah daerah yang belum memahami proses dan kegunaan obligasi. Mereka juga khawatir tidak ada investor yang berminat membeli obligasi.

Daerah yang memiliki basis manufaktur perlu menumbuhkannya. Prioritasnya adalah industri berbasis ekspor, komoditas agro, padat karya, dan industri kecil menengah. Salah satu upayanya adalah menarik investor di sektor tersebut. Peran industri manufaktur Indonesia dalam perekonomian cenderung menurun dalam 12 tahun terakhir.

Kontribusi industri manufaktur pada perekonomian pada 2004 sebesar 28 persen, kemudian pada 2015 dan triwulan III-2016 turun masing-masing 24 persen dan 20,75 persen. Penyerapan tenaga kerja industri juga cenderung turun. Pada 2010-2012, rata-rata serapan tenaga kerja 500.000 orang, sedangkan pada 2013-2016 sebanyak 300.000 orang.

Kalau hanya mengandalkan pemerintah pusat, persoalan tersebut mungkin bisa tetap tuntas, tetapi akan terjadi dalam kurun waktu lama. Reformasi struktural di bidang ekonomi perlu senantiasa digaungkan di daerah-daerah. Pembangunan ekonomi tidak hanya dari atas ke bawah, tetapi juga dari geliat daerah.

Strategi pembangunan berbasis wilayah perlu terus berkelanjutan. Bertumbuh atau tidaknya ekonomi sebuah daerah sangat bergantung pada kepala daerah dan wakil-wakil rakyat. Selama masih ada kepentingan pribadi atau kelompok, ekonomi daerah tersebut hanya akan berjalan di tempat.

(HENDRIYO WIDI)

Kompas