Perikanan dan Kelautan

bisnis indonesia
bisnis indonesia
Tahun Monyet Api akan segera berakhir, sejumlah capaian pemerintah patut mendapatkan apresiasi. Meski demikian, tidak sedikit catatan yang perlu diperhatikan pemerintah untuk menyongsong Tahun Ayam Api pada 2017.

Beberapa catatan keberhasilan pemerintah pada tahun ini, diantaranya pengelolaan fiskal yang lebih kredibel melalui sentuhan tangan dingin Menkeu Sri Mulyani Indrawati, termasuk keberhasilan menyukseskan program amnesti pajak periode I.

Pengelolaan fiskal yang lebih realistis dan kredibel terbukti mampu meningkatkan kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia di tengah perekonomian global yang sedang kurang darah. Sejumlah indikator makroekonomi pun mampu dikendalikan dengan baik.

Ekonom Senior Kenta Institute Eric Alexander menyebutkan APBN 2016 masih buruk karena dari sisi pagu dan target masih terlalu optimistis.

Muara permasalahan fiskal, katanya, lagi-lagi ada di penerimaan negara. Tingginya target yang dipatok terlalu ambisius membuat pemerintah keteteran di semester I/2016. Momentum APBN Perubahan 2016 pun tidak dimanfaatkan untuk mengoreksi target ke level yang lebih realistis.

“Masuknya Bu Sri Mulyani membuat postur APBNP 2016 menjadi lebih baik, termasuk melakukan pemotongan di spending dan menggunakan asumsi-asumsi yang lebih realistis,” katanya, Minggu (4/12).

Pada saat yang bersamaan, hasil dari amnesti pajak juga memberikan sedikit kelegaan walaupun tidak cukup besar karena penerimaan rutin cenderung masih minim.

Juniman, Kepala Ekonom PT Maybank Indonesia Tbk. berpendapat penyesuaian yang dilakukan Sri Mulyani menjadi sinyal positif terkait dengan mitigasi risiko pengelolaan fiskal yang lebih cepat. Apalagi, permasalahan kredibilitas fiskal menjadi risiko utama hampir dua tahun belakangan.

Kondisi ini juga terbukti telah mengganggu pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2016. Saat ini dan ke depannya, kepastian volume dan efek multiplier fiskal sangat dibutuhkan karena Indonesia belum bisa berharap banyak pada ekpor-impor dalam waktu dekat.

“Jangan membuat janji yang enggak-enggak. Ini problem, kalau government spending-nya bagus, fiskalnya bagus pada akhirnya ada confident ke sektor swasta. Ini harus dijaga supaya momentum recovery ekonomi tidak terganggu,” ujarnya.

Belum lagi kebijakan deregulasi yang ditelurkan pemerintah. Presiden Direktur UOB Indonesia Kevin Lam mengatakan 14 paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan oleh pemerintah mampu menciptakan iklim investasi yang menarik.

Tak heran jika penilaian awal Tim Dana Moneter Internasional (IMF) atas ekonomi Indonesia tahun ini, yang dimuat dalam laporan hasil asesmen konsultasi tahunan IMF (Article IV Consultation), menyatakan kinerja perekonomian dalam kondisi baik. “Terutama didukung oleh bauran kebijakan makroekonomi dan reformasi struktural yang sehat,” tulis laporan tersebut.

Tim IMF yang dipimpin oleh Luis E. Breuer menilai pertumbuhan ekonomi 2016 diperkirakan sebesar 5% terutama didorong konsumsi swasta yang kuat. Inflasi diperkirakan meningkat dari 3,3% pada 2016 menjadi sedikit di atas nilai tengah kisaran target 3%-5% pada akhir 2017.

Strategi fiskal pemerintah, dengan memperluas basis pendapatan dan meningkatkan pengeluaran yang mampu mendukung pertumbuhan dengan tetap memelihara defisit agar berada dalam fiscal rule sebesar 3% PDB, dianggap akan mendukung stabilitas dan pertumbuhan yang inklusif dalam jangka menengah.

Sementara itu, strategi pemerintah untuk fokus pada pembangunan infrastruktur diklaim telah mendapatkan apresiasi yang tinggi dari lembaga dunia, dunia usaha, dan masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur selain telah menggerakkan ekonomi riil, turut menyumbang pada pertumbuhan ekonomi negara kita, juga telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melalui keterangan resmi di laman setkab.go.id, Minggu (4/12).

Menteri PUPR menegaskan, tugas pembangunan infrastruktur masih akan terus dilaksanakan untuk mengatasi disparitas antar wilayah, antar kawasan dan antar pendapatan masyarakat termasuk masyarakat miskin.

Berbagai pekerjaan fisik infrastruktur, menurut Basuki, akan terus dipercepat untuk dapat mencapai sasaran RPJMN 2014-2019.

Meski demikian, sejumlah capaian masih memiliki catatan, diantaranya kegagalan mencapai target operasional ruas tol terbangun dan beroperasi sepanjang 136,13 km pada tahun ini.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna menyatakan, pihaknya terpaksa merevisi target tersebut menjadi 90 km pada tahun ini. Namun, yang berhasil dicapai baru sepanjang 43,92 km. Sementara sisa target tersebut, dialihkan pada tahun depan.

Menurutnya, keterbatasan APBN sempat membuat proses pengadaan lahan menjadi tersendat. Namun, permasalahan itu mulai terurai setelah pihaknya menciptakan skema dana talangan lahan tol oleh badan usaha, yang akan diganti oleh Lembaga Managemen Aset Negara bentukan Kementerian Keuangan.

Wakil Sekretaris Jenderal II GAPENSI, Errika Ferdinata menilai pemerintah masih perlu mendukung kontraktor sektor kecil dan menengah untuk terlibat dalam proyek infrastruktur yang tengah digenjot, lantaran selama ini sektor itu belum merasakan yang namanya booming infrastruktur.

Adapun, di sektor energi, proyek pembangkit listrik 35.000 MW masih menjadi perhatian utama karena diproyeksikan baru sekitar 19.763-19.996 MW yang dapat dioperasikan pada 2019. Angka ini didapat setelah memperhitungkan pertumbuhan ekonomi pada 2019 yang diprediksi hanya mencapai 6% dari proyeksi awal yang mencapai 7,1%. (Annisa L. Ciptaningtyas/Annisa Margrit/Anitana Widya Puspa/Deandra Syarizka/Duwi Setiya Ariyanti/Hadijah Alaydrus/Ipak Ayu H.N)

Bisnis Indonesia