Perikanan dan Kelautan

waspada.co.id
waspada.co.id
Pemerintah sedang menyusun peta jalan kompetensi tenaga kerja Indonesia 2017-2019. Tujuan penyusunan adalah memetakan kondisi pasar kerja dan strategi perbaikan mutu sumber daya manusia.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin, Rabu (14/12), di Jakarta, menyebutkan pembagian tugas pemetaan kondisi pasar kerja. Kementerian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan menyusun daftar permintaan profesi tenaga kerja. Adapun kementerian yang tergabung di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengembangkan strategi pemenuhan suplai pekerja.

Untuk strategi perbaikan mutu, lanjut dia, pemerintah sudah terlibat dalam pembentukan komite vokasi yang dikelola Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

"Salah satu muatan peta jalan adalah menguatkan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi. Perubahan kurikulum pendidikan akan dilakukan diikuti penyusunan standar kompetensi kerja nasional. Pada kurun waktu 2017-2019, kami fokus kepada tenaga kerja sektor prioritas, antara lain maritim, infrastruktur, dan pertanian," ujar Rudy.

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan, pertumbuhan industri digital memengaruhi permintaan tenaga kerja. Sebagian besar perusahaan sekarang mencari pekerja yang mempunyai kualitas pengetahuan bagus. Ini menjadi persoalan baru bagi pasar kerja Indonesia.

"Lebih dari 60 persen dari 118 juta orang angkatan kerja Indonesia adalah lulusan SD dan SMP," kata Hanif.

Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Ah Maftuchan berpendapat, penyusunan peta jalan tersebut perlu menyertakan pengelolaan anggaran pendidikan dan keterampilan vokasi. Dana bisa diambil dari 20 persen alokasi anggaran pendidikan dalam APBN. (MED)

Kompas