Perikanan dan Kelautan

DDG
DDG
Pemerintah perlu menjaga keberlanjutan reformasi ekonomi di sektor dunia usaha. Implementasi paket kebijakan ekonomi harus dipastikan berjalan baik dan regulasi yang menghambat dunia usaha perlu ditinjau kembali.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani, Selasa (20/12), di Jakarta, mengatakan, Apindo optimistis ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik pada 2017. Apindo memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan berkisar 5-5,2 persen.

Pertumbuhan ekonomi tersebut perlu ditopang dengan keberlanjutan reformasi ekonomi, terutama di sektor dunia usaha. Pasalnya, selama 2016, rata-rata pertumbuhan bisnis pelaku usaha nasional kecil atau tidak lebih dari 5 persen.

"Hal itu juga berpengaruh terhadap serapan sektor tenaga kerja. Kami memperkirakan pada tahun depan dunia usaha akan tumbuh baik. Namun, serapan tenaga kerja masih belum optimal atau sama dengan tahun ini," ujarnya.

Dalam empat tahun terakhir ini, penyerapan tenaga kerja dari industri cenderung turun. Pada 2010-2012, rata-rata serapan tenaga kerja 500.000 orang per 1 persen pertumbuhan ekonomi, sementara pada 2013-2016 sebanyak 300.000 orang per 1 persen pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, pemerintah perlu mendorong geliat industri padat karya dari skala besar hingga kecil. Pemerintah juga perlu merealisasikan substitusi impor dan produk bernilai tambah di sektor manufaktur.

Kinerja

Di samping itu, perubahan- perubahan undang-undang yang akan merugikan dunia usaha harus dibatalkan. Misalnya, UU Persaingan Usaha yang mewajibkan penalti sebesar 30 persen dari omzet.

"Kami juga mengkritisi rencana UU Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR). Kami menolak setiap perusahaan diwajibkan menyisakan laba untuk CSR karena CSR pada dasarnya bersifat sukarela," tuturnya.

Pembina I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Soebronto Laras mengemukakan, penjualan mobil pada tahun ini diperkirakan hanya 1,1 juta unit. Tahun lalu penjualannya 1,3 juta unit.

"Di sektor kendaraan komersial atau niaga, penjualannya turun 10 persen. Itu menjadi salah satu indikator kinerja dunia usaha belum kembali normal," ujarnya.

Dari sisi modal usaha yang berasal dari utang luar negeri, sektor swasta mulai menguranginya. Bank Indonesia mencatat, utang luar negeri sektor swasta pada Oktober 2016 turun 1,7 persen setelah pada September 2016 turun 2,7 persen. Posisi utang luar negeri swasta pada Oktober 2016 sebesar 163,5 miliar dollar AS atau 50,6 persen dari total utang luar negeri Indonesia yang sebesar 323,2 miliar dollar AS.

(HEN)

Kompas