Perikanan dan Kelautan

blogsabda.org
blogsabda.org
Program Nasional Pemagangan Terpadu digeliatkan agar mempercepat peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja Indonesia. Pemerintah mengimbau swasta aktif. Di samping itu, upaya menanggulangi penyalahgunaan tenaga kerja asing juga terus ditingkatkan.

"Indonesia sekarang masih menghadapi tiga masalah, yaitu kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Faktor penyebab utama adalah kesenjangan keterampilan, dan itu harus terus kita perbaiki," ujar Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri, Rabu (21/12), di Jakarta.

Menurut dia, pada 2016, Indonesia menduduki peringkat ekonomi ke-16 dunia dengan jumlah tenaga kerja terampil baru berkisar 57 juta orang dari sekitar 130 juta orang angkatan kerja. Agar seluruh angkatan kerja tersebut terampil, Indonesia diperkirakan membutuhkan waktu 14 tahun. Hanif menganggap jangka waktu itu terlalu lama. Kemajuan perekonomian Indonesia bisa tertinggal.

Program Nasional Pemagangan Terpadu merupakan tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Ketenagakerjaan serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada 24 April 2016. Tujuannya, mempercepat peningkatan jumlah tenaga terampil.

Saat ini, sudah ada 2.648 perusahaan swasta yang terlibat dalam Program Nasional Pemagangan Terpadu selama 2016. Lulusan sekolah menengah diprioritaskan. Jumlah angkatan kerja yang sudah terserap sekitar 163.000 orang.

Hanif menjelaskan, mekanisme Program Nasional Pemagangan Terpadu dilaksanakan di lima sektor industri, yaitu manufaktur, ritel, pariwisata, perikanan, dan perbankan. Setiap perusahaan swasta yang ikut program wajib mengarahkan peserta magang di profesi tertentu. Disebut "terpadu" karena peserta harus menjalani proses sertifikasi kompetensi setelah waktu magang berakhir. Pemerintah siap memberikan insentif, misalnya pajak, kepada swasta yang mau terlibat.

Hanif menambahkan, kurang dari 700 tenaga kerja asing ditangkap dan dideportasi sepanjang 2016. Sebagian di antara mereka terlibat dalam penyalahgunaan izin masuk tenaga kerja asing. Sebagian lagi karena tidak memiliki dokumen sah atau ilegal. Pemerintah berupaya terus mengawasi penggunaan pekerja asing.

Ketua Komite Tetap Pelatihan Tenaga Kerja Kadin Indonesia Bob Azam mengatakan, para asosiasi industri berperan menyusun kurikulum keterampilan dan kompetensi yang disesuaikan dengan permintaan pasar kerja. "Pemerintah sudah mempunyai sejumlah kurikulum standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI). Para asosiasi industri akan menyempurnakan atau bahkan menambah SKKNI," ucapnya.

Gandeng Apindo

Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Harijanto berpendapat, keterampilan atau kompetensi yang dipunyai pekerja sering kali tidak cocok dengan kebutuhan industri. Mengacu pada data Informasi Pasar Tenaga Kerja Online Kementerian Ketenagakerjaan, tahun 2015, keseluruhan pencari kerja tercatat 2.869.670 orang, sedangkan lowongan pekerjaan 1.761.777 orang. Dari lowongan ini, total yang berhasil ditempatkan sebanyak 1.561.621 orang.

Program Manager International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Siti Khoirun Nikmah mengemukakan, pemerintah daerah harus diikutsertakan dalam percepatan kompetensi tenaga kerja. Upaya lain adalah perbaikan kualitas guru atau instruktur balai pelatihan kerja. (MED)

Kompas