Peningkatan Kelembagaan Pemerintah Daerah untuk Mengintegrasikan Adaptasi Perubahan Iklim dalam Rencana Pembangunan Daerah” dengan lokasi program di Kabupaten Gorontalo

program “Peningkatan Kelembagaan Pemerintah Daerah untuk Mengintegrasikan Adaptasi Perubahan Iklim dalam Rencana Pembangunan Daerah” dengan lokasi program di Kabupaten Gorontalo

Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi) yang didirikan pada tahun 2013 bertujuan untuk mendorong proses pembuatan kebijakan pembangunan yang lebih baik di Indonesia dalam konteks desentralisasi dengan cara meningkatkan kapasitas pembuat kebijakan, baik di tingkat pusat dan daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Transformasi memiliki misi untuk (i) mempromosikan pengetahuan, bukti, dan praktik terbaik sebagai basis dari proses pembuatan kebijakan, serta (ii) meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar pembuat kebijakan maupun dengan para pemangku kepentingan lainnya di dalam proses pembuatan keputusan.

Tranformasi bekerja sama dengan kelompok jaringan para pemikir (think tank groups) dalam melakukan kajian dan analisa kebijakan, menyusun studi kasus, memfasilitasi forum kebijakan dan mengidentifikasi rekomendasi terbaik bagi pembuat kebijakan.

Selama 2014 -2016, Transformasi telah bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Kementerian Kelautan Perikanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan beberapa walikota serta bupati di Indonesia. Program dan aktivitas Trasformasi saat ini didukung oleh Rajawali Foundation, Packard Foundation dan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF).

Tentang Program

Menurut kajian Asian Development Bank (ADB) pada tahun 2014, Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim dan berpotensi mengalami kerugian sebesar 6-7 persen PDB per tahun. Dalam menjawab tantangan tersebut, undang-undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan perlu adanya arah kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim. Pada konteks pelaksanaan otonomi daerah, UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan pula bahwa untuk urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan yang bersifat wajib. Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup tersebut memiliki 7 (tujuh) sub bidang dimana masing-masing terdapat pembagian peran/tugas antara  pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Salah satu tantangan dalam pengedalian dampak perubahan iklim adalah masih rendahnya komitmen dan dukungan para pemangku kepentingan termasuk pembuat kebijakan . DNPI juga menggarisbawahi bahwa selain sisi ekternal, yaitu daya dukung ekosistem dan lingkungan, dibutuhkan dukungan sisi internal yaitu kesiapan perangkat regulasi dan kelembagaan, anggaran serta sumber daya manusia dalam program aksi adaptasi perubahan iklim. Sehingga penguatan kapasitas perangkat daerah menjadi hal yang krusial.  

Dengan dukungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas melalui Indonesian Climate Change Trust Fund (ICCTF), Transformasi akan melaksanakan program “Peningkatan Kelembagaan Pemerintah Daerah untuk Mengintegrasikan Adaptasi Perubahan Iklim dalam Rencana Pembangunan Daerah” dengan lokasi program di Kabupaten Gorontalo.

Proyek ini bertujuan untuk:

  1. Menciptakan pemahaman Pemerintah Kabupaten Gorontalo, meliputi Bupati, DPRD serta perwakilan Propinsi, dan secara khusus instansi kunci/strategis ekonomi pemerintah setempat seperti Bappeda yang menjalankan fungsi koordinasi dalam perencanaan di sektor pertanian, infrastruktur, perikanan dan kesehatan (dan lainnya yang sesuai struktur pembangunan daerahnya) mengenai  dampak perubahan iklim (lokus kegiatan disesuaikan dengan lokus “Vulnerability Assessment” yang telah dan akan dilakukan) di wilayah sasaran, termasuk elemen masyarakat dan dunia usaha.
  2. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sasaran dalam menyusun strategi adaptasi perubahan iklim dan mengintegrasikannya ke dalam rencana pembangunan daerah (jangka pendek dan menengah), yang difasilitasi oleh Bappeda, dengan melibatkan instansi/unsur terkait, elemen masyarakat sipil, seperti LSM, akademisi perguruan tinggi dan sektor swasta serta masyarakat rentan baik laki-laki maupun perempuan.

Hasil yang diharapkan dari program ini adalah adanya:

  1. Pembaruan analisa kerentanan dan resiko Kabupaten Gorontalo serta analisa kapasitas pemerintah daerah sasaran
  2. Kelompok kerja adaptasi perubahan iklim di daerah sasaran dengan melibatkan para pemangku kepentingan serta didukung oleh pemimpin daerah
  3. Strategi adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi ke dalam rencana pembangunan daerah

Kabupaten Gorontalo dipilih sebagai lokasi program dengan pertimbangan adanya modalitas kajian kerentanan (Propinsi Gorontalo) yang sudah ada, tingkat kerentanan yang tinggi, serta masih sedikitnya pendampingan untuk pemerintah dan masyarakat di wilayah ini terkait adaptasi perubahan iklim.

Untuk memahami kerentanan dan resiko yang lebih spesifik dan detil di tingkat Kabupaten Gorontalo, perlu adanya upaya pembaruan kajian yang sudah ada. Sebagai upaya awal, Transformasi melakukan studi literatur dengan mengkompilasi data dan seluruh kajian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait Kabupaten Gorontalo. Hasil analisa awal mengungkapkan bahwa bahwa sektor pertanian sangat rentan terhadap ancaman kekeringan padahal memiliki peran dominan dalam perekonomian di kabupaten tersebut.

Tentunya informasi awal ini perlu dielaborasi lebih lanjut dengan sumber data ilmiah dan pengalaman masyarakat rentan sehingga menjadi informasi detil dan valid sebagai basis analisa. Untuk itu, Transformasi melibatkan pengamat dan praktisi adaptasi perubahan iklim untuk mendapat masukan dan dukungan teknis. Sebagai langkah awal, Transformasi melakukan audiensi kepada Kepala Bappeda, dan SKPD terkait untuk menjelaskan program yang akan dijalankan, sekaligus menggali informasi dampak dan kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah kabupaten Gorontalo terkait perubahan iklim. 

Gallery