Jurnal 2015

Daya ke Arah Pembaruan dan Daya Penentang Perubahan

Bagaimanakah keadaan kita dalam menghadapi perubahan yang mendalam ini? Pada umumya dapat dikatakan bahwa dalam setiap kebudayaan terdapat suatu daya ke arah perubahan, suatu faktor yang senantiasa hendak menyesuaikan kebudayaan itu kepada masalah-masalah baru yang dihadapinya. Daya ke arah perubahan ini ialah daya ke arah pembaruan, dan ia berakar pada vitalitas kebudayaan itu. Akan tetapi sebaliknya, sudah menjadi hakekat suatu kebudayaan juga, bahwa ia hendak mempertahankan sifat dan pribadinya sendiri, dengan sedapat-dapatnya menolak hal-hal dari luar yang akan dapat mengubah sifat dan pribadinya. sendiri itu. Dan biasanya bertambah meningkat integrasi suatu kebudayaan dan suatu masyarakat, bertambah kuat pula daya penentang perubahan itu.

Maka setiap bangsa dalam sejarahnya senantiasa menghadapi bentrokan antara dua kekuatan ini. Kekuatan-kekuatan itu kedua-duanya merupakan penjelmaan dari vitalitas dan pribadi bangsa dan kebudayaan itu. Dalam menghadapi masalah pembangunan ekonomi di negeri kita, daya penentang, perubahan ini akan nyata dalam berbagai-bagai bentuk. Salah satu di antaranya ialah sikap yang banyak, terdapat di kalangan pegawai tinggi, pemimpin politik dan juga profesor-profesor kita. Sering didengar ucapan mereka ; Apakah perlu pembangunan ekonomi? Apakah bangsa kita harus menjadi seperti bangsa barat? Apakah kita harus membimbing bangsa kita ke arah suatu masyarakat yang dikuasai oleh suasana persaingan yang tak terbatas, dimana manusia menjadi serigala untuk sesama manusia, dimana individu tidak merasakan hubungan bathin dengan pekerjaan yang dijalankannya atau dengan kawan-kawan sekerjanya? Apakah semangat ini yang harus kita tanamkan ke dalam kebudayaan dan susunan masyarakat kita?

Di dalam sikap demikian sebenamya terdapat dua unsur. Pertama, ialah penolakan kapitalisme Barat. Hal itu sudah bukan permasalahan yang baru. Di Asia boleh -dikatakan penolakan semangat kapitalisme Barat itu umum sifatnya. Dan reaksi semacam ini sudah semestinya. Akan tetapi yang lebih penting di dalam rangka persoalan kita ini ialah unsur kedua, yaitu penolakan terhadap kehidupan industrial.

Penolakan kehidupan industrial dalam segala konsekuensinya ini menjadi sumber dari perlawanan atau kekurangan semangat terhadap soal pembangunan di dalam sebagian kalangan atas Indonesia. Maka perlulah kita mengupasnya secara lebih dalam. Dipandang dari suatu sudut tertentu, dapat dikatakan bahwa kebahagiaan manusia timbul dari keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhannya dan kemungkinan-kemungkinan yang terbuka baginya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Untuk mencapai kebahagiaan itu manusia pada satu pihak dapat berusaha sekuat tenaganya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi, betapapun tinggi tingkat kebutuhan-kebutuhan itu. Keseimbangan terjadi pada suatu tingkat material yang tinggi. Sebaliknya ia juga dapat mencari kebahagiaan itu dengan menurunkan kebutuhan-kebutuhannya sehingga ia tidak memerlukan ikhtiar istimewa untuk memenuhinya. Umumnya jalan yang kedua ini terdapat pada suatu tempat di mana tanggapan jiwa terhadap kehidupan manusia pada hakekatnya bersifat "Weltverneinung", yaitu bersifat menolak sepenuh-penuhnya kenikmatan lahir dari hidup di dunia ini.

Di berbagai bagian Asia dan terutama di mana kebudayaannya dipengaruhi oleh filsafat Hindu dan umumnya oleh tradisi mistisisme, sikap yang demikian ini sering kita dapati. Di bagian-bagiap ini ikhtiar manusia untuk mengurangi kebutuhan-kebutuhan lahirnya sering merupakan suatu cita-cita yang kuat. Diantara guru-guru dan pendekar-pendekar Asia, yang menganjurkan cita-cita ini harus dihitung juga seorang seperti Gandhi. Bagi Gandhi kehidupan moderen berdasarkan suatu tingkat, di mana kebutuhan-kebutuhan lahir manusia ditinggi-tinggikan sampai melampaui batas. Pada tingkat kebutuhan manusia yang terlalu tinggi ini, manusia terpaksa menjadi hamba dari mesin-mesin yang menjadi syarat mutlak baginya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya itu. Maka pada pendapatnya sangat berbahayalah cita-cita itu bagi bangsa India dan bangsa-bangsa Asia umumnya, apabila mereka hendak menyaingi bangsa-bangsa Barat atas dasar-dasar kehidupan Barat ini dan atas dasar susunan industrial. Maka dianjurkannya agar menolak jalan ke kebahagiaan yang berbahaya ini, memperjuangkan kemerdekaan India dengan tidak mengikuti jalan industrialisasi Barat, dan kembali kepada alat-alat pemintal yang sederhana. Penolakan kehidupan industrial oleh Gandhi berdasar terutama atas, pertimbangan moral. Yang dikuatirkannya ialah kerugian jiwa yang akan diderita o1eh bangsanya sebagai akibat menerima kehidupan industrial itu. Tak perlu diterangkan bahwa pendapat yang sedemikian ini hanya dapat tumbuh di dalam isolasi Gandhi dan India dari dunia luar. Ia sukar bertahan dalam menghadapi masalah kemelaratan di India secara obyektif, begitu pula ia tidak dapat bertahan dalam menghadapi kekuatan-kekuatan yang mendesaknya dari luar. Maka tidaklah mengherankan bahwa India dalam hal pembangunan ekonomi ini tidak mengikuti jejak Gandhi, meskipun pengaruhnya masih terasa juga dalam lapangan ini. Sebaliknya, India telah mengikuti pimpinan Nehru.

Di beberapa kalangan di Indonesia pun, baik secara samar-samar, maupun dalam bentuk-bentuk yang lebih tegas, penolakan terhadap kehidupan moderen semacam ini terdapat juga. Dan agaknya inilah salah satu sebabmengapa sebagian lapisan atas kita kurang memperhatikan masalah ini sebagai suatu masalah yang tak dapat ditunda. Boleh dikatakan bahwa masalah pembangunan ini tidak memegang peranan dalam pikiran dan sepak-terjang kebanyakan partai-partai politik umumnya, kecuali sejauh suatu rencana pembangunan khusus ada singkut-paut langsung dengan kepentingan partai.

Jikalau kita menghendaki supaya usaha pembangunan ekonomi itu tidak tinggal omongan saja dan semua partai politik sebenarnya dengan bibirnya telah menyokong perlunya pembangunan ekonomi, perlulah lebih dahulu urgensi pembangunan ekonomi dirasakan, sehingga bangkitlah hasrat untuk membangun. Perlu juga orang menyadari kecepatan yang diperlukan. Hal itu berarti bahwa tidak boleh lagi ada kebimbangan moril terhadap faedah dan baiknya pembangunan ekonomi. Tidak boleh ada kesangsian lagi bahwa pembangunan ekonomi berarti menambah pada suatu waktu tingkat konsumsi, menambah kebutuhan-kebutuhan masyarakat, artinya perlunya menimbulkan keinginan di dalam masyarakat dan setiap individu untuk memiliki atau menggunakan hasil-hasil kehidupan industrial. Dalam perkataan lain, menerima konsepsi pembangunan ekonomi berarti menerima lebih dulu halalnya umat manusia dan bangsa Indonesia khususnya mengecap kenikmatan hidup di dunia ini dalam segala bentuk material dan spiritualnya dan mengejarnya sebagai salah satu dari beberapa tujuan hidup. Sikap itu berarti membuang segala ciri sikap Weltverneinung tersebut. Kita harus mengerti bahwa tanggapan jiwa ilmu kebatinan yang klasik dan etik Wedhotomo, betapapun 1uhurnya nilai-nflai yang terkandung di dalamnya, berakar pada suasana hidup agraris feodal, yaitu suasana hidup yang tidak dapat dipertahankan lagi oleh sebab dasar sosialnya sudah runtuh. Tugas bangsa Indonesia dalam taraf sejarah sekarang ini terletak di dunia fana ini dan bukannya di dalam dunia yang baka.

Rupanya belum begitu disadari bahwa apabila kita sebagai bangsa menghadapi masalah pernbangunan ekonomi, maka pada bakekatnya juga kita menghadapi masalah pandangan hidup bangsa kita. Selama hal ini belum terang di dalam pemikiran kita sendiri, segala rencana pembangunan ekonomi akan dijalankan setengah-setengah saja, oleh sebab ia selalu akan tersentuh pada "weerstanden", perlawanan yang timbul dari pandangan hidup yang lama.

Jikalau di lapisan atas masa pandangan hidup ini terutama merupakan masalah moral-falsafah, di dalam lapangan lain daya penentang perubahan itu menyatakan dirinya dalam bentuk-bentuk yang lebih konkrit. Yaitu di lapangan penyesuaian suasana agraris ke suasana industrial atau penyesuaian si tani menjadi buruh. Masalah yang berhubungan dengan itu ialah masalah perangsang kerja.

Jikalau dilihat selayang pandang, maka surplus penduduk di desa yang sudah mulai memboyong secara besar-besaran ke kota-kota untuk melepaskan diri dari kesempitan hidup di desa itu, akan merupakan suatu pasaran buruh yang baik untuk program industrialisasi kita.
Dan memang dapat dikatakann bahwa kemelaratan akan mendorong golongan ini ke lapangan industri. Akan tetapi di situ pun ada batasnya. Golongan ini ialah golongan yang biasanya tidak mempunyai suatu keahlian atau kejuruan, jadi mereka merupakan pasaran buruh hanya untuk pekerjaan di pabrik-pabrik yang tidak memerlukan kejuruan. Akan tetapi untuk pekerjaan-pekerjaan lainnya di lapangan industri, kita tetap menghadapi kesukaran.

Soalnya ialah bagaimana caranya kita dapat membawa golongan buruh ini ke taraf kejuruan? Kemungkinan-kemungkinan perkembangan industri di negeri kita, untuk sebagian besar tergantung dari jawaban kita atas soal ini. Dan jikalau kita tidak dapat mengatasi kesukaran ini, maka sangat boleh jadi kita akan kekurangan buruh yang berkejuruan di dalam suatu pasaran buruh tidak berkejuruan yang sangat luas.

Pengalaman di negara-negara lain yang juga menghadapi soal ini telah menunjukkan bahwa meskipun kemelaratan mendorong orang-orang ke lapangan industri, kemelaratan saja tidak cukup untuk memaksakan mereka menambah pengetahuan serta kejuruan yang diperlukan oleh perkembangan industrialisasi itu. Timbullah di sini soal incentives, soal perangsang yang diperlukan untuk memajukan golongan ini sehingga mereka merasa perlu menambah kejuruannya itu. Ternyatalah bahwa penambahan upah tidak senantiasa memberikan tambahan dorongan tadi. Itu memang benar di negara-negara di mana uang memang menjadi ukuran segala nilai yang berlaku di dalam masyarakatnya. Akan tetapi cukup banyak negara-negara yang ekonominya masih terbelakang, di mana nilai-nilai dalam masyarakat tidak dapat dinyatakan dalam mata uang. Banyak pertimbangan lain yang berlaku di negara dan kebudayaan itu. Ada pertimbangan prestise sosial, tanggapan jiwa terhadap kerja, terhadap arti waktu luang dan cara-cara menggunakannya serta anggapan orang banyak mengenai apa yang terpenting dalam hidupnya. Di samping itu harus diinsyafi juga bahwa jikalau dalam sesuatu masyarakat barang-barang konsumsi tidak banyak jumlah dan ragamnya, maka penambahan upah itu tidak ada artinya dalam hubungan kehidupan buruh tadi. Semua faktor-faktor ini membatasi arti uang sebagai perangsang kerja dalam lapangan buruh ini.

Ada juga rintangan-rintangan psikologis yang menghalangi pemboyongan penduduk ke lapangan industri. Meninggalkan desa biasanya menimbulkan berbagai kesulitan jiwa bagi orang-orang yang bersangkutan. Jikalau ia meninggalkan desa, ia juga meninggalkan suatu susunan nilai dan juga suatu suasana hidup yang dikenalnya dan yang dianggapnya baik dan benar : Suasana itu memberikan kepadanya kepastian jiwa, yang di dalam berbagai kebudayaan merupakan suatu tujuan hidup yang sangat ponting. Oleh sebab itu pemboyongan ke kota itu sering diangapnya sebagai suatu tindakan darurat. Sesudah ia dapat memperbaiki taraf kehidupannya, biasanya ia ingin pulang lagi ke desa. Maka di sini pun terasa kesukaran yang kita hadapi dalam usaha kita untuk mencapai perbaikan pada tingkat kejuruan kaum buruh.

Di dalam suasana desa soal kedudukan serta prestise sosial yang terkandung di dalam setiap pekerjaan itu semuanya mempunyai tempat sendiri. Susunan itu dikenal oleh tiap anggotanya dan ia dapat menempatkan dirinya di dalam susunan dan suasana itu. Agar supaya ia dapat menetap di dalam lingkungan industrial, maka sangat perlu baginya untuk mengetahui dan menerima susunan kedudukan dan prestise pekerjaan di dalam lingkungan yang baru itu. Permasalahan ini penting kita pelajari secara lebih mendalam. Kita harus mengetahui apa yang merupakan perangsang kerja yang kita perlukan dan apa yang menjadi rintangan. Unsur-unsur di dalam kebudayaan kita yang dapat menjadi perangsang harus kita pupuk dan yang dianggap sebagai rintangan harus kita singkirkan. Di samping itu masih ada soal-soal yang kita hadapi seperti perangsang-perangsang yang mempengaruhi disiplin kerja, hubungan akrab dengan pekerjaan yang dijalankan dan konsep waktu. Di samping itu bagaimana caranya kita dapat menanamkan sikap-sikap baru yang lebih sesuai dengan kehidupan industrial, dan yang perlu dicapai dalam waktu yang lebih singkat.

Sampailah kita sekarang pada pertanyaan : Berapa besarkah perubahan yang masih dapat diterima dan dicernakan oleh suatu kebudayaan. Atau di dalam hubungan pembangunan ekonomi kita, haruskah kita bersikap evolusioner atau revolusioner dalam mengejar tujuan-tujuan pembangunan ekonomi. Kita telah melihat adanya suatu keinginan untuk perubahan. Akan tetapi kita telah melihat juga bahwa jikalau perubahan-perubahan itu terlalu jauh perbedaannya dengan suasana serta adat kebiasaan yang lama, maka sikap terhadap perubahan itu ialah negatif dan menolak. Dapat dikatakan bertambah padat perpaduan suatu kebudayaan, bertambah kuat pula penolakannya terhadap perubahan yang demikian itu. Kesediaan suatu kebudayaan untuk menerima perubahan akan menjadi lebih besar jikalau perubahan itu tanpa menimbulkan kesukaran besar dapat disesuaikan di dalam susunan yang lama. Berdasarkan alasan inilah orang dapat membenarkan suatu politik berangsur-angsur, suatu politik evolusioner, dalam memasukkan unsur-unsur pembangunan ekonomi ke dalam tubuh masyarakat kita.

Akan tetapi sebaliknya timbul pertanyaan: Apakah perubahan yang kecil-kecil dan secara berangsur-angsur itu akan mencukupi untuk mengatasi kesukaran yang sekarang kita alami dalam rangka susunan masyarakat kita yang lama itu? Jikalau kita mengikuti politik evolusioner, sangat bisa jadi perubahan yang kecil itu memang dapat ditampung dan dicernakan berkat keinginan akan perubahan yang sudah ada itu. Akan tetapi, sekali keinginan itu sudah dipenuhi dan kita tidak boleh melupakan bahwa keinginan itu ialah keinginan yang besar-kecilnya ditentukan oleh keadaan di dalam lingkungan desa saja maka mungkin sekali, masyarakat desa itu akan kembali kepada konservatisme baru dan akan menolak penerusan perubahan itu yang tidak begitu lagi dirasakan pentingnya dan urgensinya. Konkritnya, andaikata di dalam suatu desa dimulai suatu kerajinan desa, maka besarlah kemungkinan bahwa kerajinan itu akan diterima dengan gembira oleh masyarakat desa itu. Akan tetapi belum pasti entah hal itu berarti bahwa mereka akan bersedia juga untuk bekerja di lapangan industri yang lebih besar, yang hubungannya dengan kehidupan di desa mungkin tidak begitu erat tetapi akan lebih penting artinya untuk mempertinggi taraf kehidupan di dalam suatu daerah yang lebih luas, daripada desa itu. Atau dengan perkataan lain, kalau toh perkembangan cottage industries tidak merupakan penyelesaian bagi masalah rekonstruksi desa dan keperluan industrial, apakah tidak lebih baik kita membuang cara evolusioner ini dan menggantikannya dengan cara-cara revolusioner, yaitu dengan terus meloncat kepada industrialisasi besaf-besaran? Orang dapat, mengatakan, meskipup penderitaan, dan kesukaran penyesuaian akan lebih besar, barangkali waktu penderitaan itu akin lebih singkat.

Syukurlah, pertanyaan ini yang dalam bentuk abstraknya ada baiknya juga kita hadapi, bagi Indonesia tidak akan dijawab pada tingkat abstraksi ini. Melihat keadaan dan kemungkinan-kemungkinan obyektif kita akan harus menempuh kedua jalan bersama-sama. Dan di samping itu, kemungkinan-kemungkinan untuk industrialisasi untuk sebagian penting akan tergantung juga dari faktor-faktor yang sementara waktu, masih di luar kekuasaan kita. Dengah mempermasalahkan pertanyaan tersebut dapat kita hindarkan perdebatan yang tak habis-habisnya antara mereka yang menganggap jalan pertama lebih unggul dan mereka yang menjagoi jalan kedua.

Kembali pada pokok persoalan kita dapatlah dikatakan bahwa setiap kebudayaan dan setiap masyarakat mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang sudah terjalin di dalam suasana kehidupannya, dan yang secara sadar atau tidak, dikejar oleh semua anggota masyarakat dan kebudayaan itu. Pembangunan ekonomi berarti bahwa tujuan-tujuan kebudayaan itu diubah dan kemudian ditentukan tujuan-tujuan yang baru. Jika hendak menjamin bahwa pembangunan ekonomi itu berhasil, maka perlu kita berusaha supaya tujuan-tujuan baru itu yang berlainan dan pada yang lama, meresap menjadi darah daging kebudayaan tadi. Dalam hal ini penyesuaian itu sebenarnya merupakan suatu reintegrasi pribadi berdasarkan perkembangannya hubungan pribadi antara si buruh atau anggota lainnya dengan tujuan-tujuan masyarakat yang baru itu.

Maka dari uraian di atas ini agaknya sudah teranglah bahwa, jikalau kita hendak melaksanakan pembangunan ekonomi dengan kecepatan yang diperlukan dan sesuai dengan proporsi masalah ini dalam segala sangkut-pautnya, tidak cukup menghadapi pembangunan ekonomi ini dari sudut ekonomi ataupun dari sudut birokratis saja. Pembangunan ekonoini harus didasarkan atas, atau lebih tegas lagi, harus merupakan penjelmaan dari suatu proses perubahan sosial dan kebudayaan yang dibimbing dengan kesadaran. Perubahan-perubahan yang dipedukan harus meliputi juga susunan serta lembaga-lembaga hukum, kebiasaan konsumsi dan juga taraf kebutuhan serta sifat-sifat kebutuhan anggota masyarakat Indonesia. Kita harus menyelami soal dorongan untuk kerja (motivation), perangsang kerja serta etika kerja. Kita harus menghadapi masalah makna hidup dan masalah penguasaan alam dan pengabdiannya kepada kebutuhan-kebutuhan manusia. Kita akan harus menentukan nilai-nilai hidup kita, beroepskeuze, sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi dalam taraf sejarah kita sekarang ini. Dan, kita harus menghadapi dan menyelami ilmu serta- penggunaannya untuk keselamatan umat manusia.

Maka pembangunan. ekonomi, ternyatalah mempunyai sttatu dimensi lain, di samping. pengetahuan, keahlian dan faktor-faktor, ekonomis yang khusus. Ia juga berdimensi manusia.

Usaha pembangunan ekonomi ternyata juga merupakan suatu proses yang dapat dipengaruhi, yang dapat dikuasai dan diarahkan secara sadar meskipun ia meliputi hampir segala lapangan kehidupan manusia, kita menyadari lebih dahulu segala sangkut-pautnya. Perlu kita menyelami kebudayaan kita sendiri, agar supaya kita dapat mengatasi rintangan-rintangan yang timbul dari kebudayaan kita dan yang sekarang menghalangi kemajuan kita ke arah pembangunan ekonomi. Perlu juga kita menyelaminya agar kita dapat menyadari kembali unsur-unsurnya yang dapat memberi dorongan dan perangsang bagi kita yang sudah ada dalam kebudayaan kita untuk mengejar tujuan pembangunan ekonomi ini.

Kita telah mengetahui juga, bahwa proses pembangunan ekonomi itu disertai oleh kesukaran dan penderitaan besar bagi bangsa yang sedang menempuhnya. Jikalau kita cukup, menyadari dan memperhitungkan faktor-faktor kebudayaan yang terkandung dalam dimensi manusia ini, kita akan dapat meringankan penderitaan itu dan akan dapat pula mempercepat lamanya proses pembangunan ekonomi kita, sebab kita juga telah melihat betapa pentingnya keeepatan itu untuk kedudukan kita di dunia.

Dengan kesadaran ini pula, peranan paksaan dalam pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi akan dapat ditiadakan atau setidak-tidaknya dikurangi. Dengan jalan ini pula akan mungkin untuk menghubungkan rencana-rencana negara dengan keinginan akan perbaikan dan pembaruan di tingkat lokal. Jikalau kedua kutub ini dapat dihubungkan, maka hal ini berarti bahwa rencana pernbangunan ekonomi negara akan dapat didukung oleh dinamika sosial yang sudah ada dalam masyarakat kita dengan segala daya dan inisiatifnya, yang menjadi syarat mutlak berhasilnya usaha kita.

Berbagai Ragam Jawaban

Sebenarnya masalah yang sekarang kita badapi ini bukan soal yang baru, dan bukan kita saja yang menghadapinya. Uni Soviet telah berhasil menyusun jawabannya atas soal ini dengan memusnahkan susunan masyarakat lama dengan kekerasan dan ia telah mulai mengintegrasilkan kembali masyarakat itu dalam susunan- susunan yang baru dengan suatu campuran paksaan dan antusiasme ideologi, menurut suatu revolusi dari atas. Kemudian selama Perang Dunia II patriotisme telah turut memperkokoh susunan-susunan yang baru ini.

Jepang telah berhasil menyesuaikan dirinya kepada kehidupan moderen dan melaksanakan pernbangunan ekonominya dengan tidak mengubah hubungan-hubungan kekuasaan serta susunan kekuasaan umumnya di dalam negeri untuk mencapai transformasi ekonominya sampai ia dikalahkan pada tahun 1945. Gambaran Jepang ialah gambaran suatu negara feodal dengan alat-alat moderen. Transformasi ekonomi dijalankan dengan menggunakan kekuatan-kekuatan yang terletak di dalam campuran ideology dan againa yang khas Jepang yaitu Shintoisme. Saluran-saluran kekuasaan otoriter di dalam suasana kekeluargaan digunakannya untuk membangun industri. Kekalahan Jepang dalam peperangan sekarang telah menunjukkan betapa besar pertentangan-pertentangan sosial yang terdapat dalam jawaban Jepang atas masalah pembangunan ekonominya. Pertentangan-pertentangan ini sekarang tampak. Belum jelas lagi, arah perkembangan masa depan Jepang.

Bagaimanapun juga, pengalaman Jepang penting bagi kita, sebab ia membuktikan sesuatu yang kemudian juga telah dibuktikan oleh beberapa negara yang lain, yaitu bahwa pilihan kita dan jawaban kita atas masalah pembangunan ini tidak hanya terbatas pada suatu pilihan antara jawaban komunis dan jawaban kapitalis. Perubahan-perubahan susunan sosial di Yugoslavia, sesudah negara itu melepaskan diri dari lingkungan dan dukungan kekuasaan Rusia, mendapat arti yang sangat besar dalam hubungan ini. Begitupun ragam bentuk-bentuk kooperatif (kibutzin) di Israel menunjukkan, bahwa di samping bentuk-bentuk komunis dan kapitalis masih banyak kebebasan dan daya manusia untuk menyusun jawabannya sendiri atas masalah reintegrasi suatu masyarakat baru. Di samping itu dunia sekarang sudah lebih mengetahui, bagaimana caranya manusia dapat mempertahankan kemanusiaannya dalam menghadapi mesin.

India, Tiongkok dan Birma semuanya sekarang menghadapi masalah penyesuaian kepada kehidupan moderen. Selain faktor-faktor interen, akan banyak tergantung dari ruangan dari kemungkinan yang akan diberikan kepada negara-negara ini oleh kekuasaan-kekuasaan luar, untuk mencari jawaban sendiri itu. Jalan yang ditempuh oleh ketiga negara. ini berbeda-beda. Jalan sejarah dunia akan sangat dipengaruhi oleh pertanyaan siapakah di antara kedua negara, India dan Tiongkok, akan lebih dahulu berhasil menyusun jawaban yang tetap dan tahan uji.

Pengalaman negara-negara itu dengan singkat menunjukkan bahwa memang ada kemungkinan bagi kita untuk mencari, jawaban yang sesuai dengan keadaan dan pribadi kita sendiri. Asal saja kita dapat melepaskan diri dari kungkungan dogma dan berani mempercayakan nasib kita kepada ; daya kreatif kita sendiri. Dengan demikian, soal apakah sifat dan corak kebudayaan Indonesia, yaitu kebudayaan bangsa Indonesia yang moderen tidak usah menjadi soal yang harus kita jawab lebih dahulu sebelum kita dapat memulai melakukan pembangunan ekonomi kita. Kebudayaan Indonesia akan merupakan penjelmaan jiwa bangsa Indonesia baru yang telah dibebaskan dari kungkungan kemiskinan dan yang telah menemukan dan menyadari inti pribadinya sendiri dalam kesanggupannya serta kepercayaannya kepada diri sendiri untuk menentukan nasibnya sendiri. Tak usah kita sangsikan bahwa pokok sifat Indonesia dari kebudayaan kita tidak akan dapat menyatakan diri dalam jawaban Indonesia tethadap masalah pembangunan. Oleh sebab itu kita tidak perlu bersikap normatif terhadap sifat dan corak kebudayaan kita yang baru ini kita tidak perlu takut dan menolak suatu hal hanya karena ia asing bagi perasaan kita. Kebudayaan hanya mempunyai arti bagi kita jika ia dapat mempertahankan tempat kita di dunia ini, dan menjadi penjelmaan kita sendiri. Oleh sebab itu kita harus berani dalam menghadapi masalah pembangunan masyarakat baru ini, bersikap pragmatis, berani mencoba jalan-jalan baru, dan jikalau ternyata tidak sesuai atau tidak mencukupi berani pula membuangnya dan mencoba jalan-jalan lain.

Syarat mutlak dan asas penyusunannya (ordenend beginsel) ialah tekad dan hasrat pembangunan. Jikalau hasrat ini tidak ada maka segala-segalanya tidak ada artinya. Sebaliknya hasrat itu hanya bisa timbul apabila cukup terang dalam pikiran kita sendiri apa sebenarnya pembangunan ekonomi itu jikalau kita mengetahui dengan jelas apa tujuan-tujuan kita dalam usaha pembangunan ekonomi, jikalau kita dapat membayangkan sifat-sifat hari depan kita dan juga jikalau kita benar-benar yakin bahwa tujuan-tujuan pembangunan ekonomi ialah tujuan-tujuan yang halal yang patut kita kejar.

Kita telah melihat bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang dapat dikuasai dan dibimbing.

Maka timbullah pertanyaan sekarang, berapa besarkah tempat yang dapat dan harus diberikan kepada kebebasan pribadi. Apakah soal "kebebasan pribadi" ini tidak bertentangan dengan keharusan-keharusan yang merupakan ciri "planning"?

Masalah ini memang perlu ditinjau sedalam-dalamnya, akan tetapi di dalam karangan ini, cukuplah jika dikemukakanbahwa dimensi manusia, beserta segala faktor-faktor kebudayaan menjadi penting hanya kalau kebahagiaan dan kebebasan manusia dan pribadinya dianggap sebagai hal-hal yang penting dalam cara pelaksanaan usaha pembangunan ekonomi dan bukan saja sebagai tujuan terakhir. Kalau kedua hal ini hanya dianggap penting sebagai tujuan terakhir yang tidak perlu diperhatikan dan dipelihara dalam memilih cara dan jalan ke arah pembangunan, maka segala sesuatu yang dikemukakan di dalam karangan ini, tidak ada gunanya.