Jurnal 2015

Alat Pelaksana

Sampailah kita sekarang pada alat-alat atau badan-badan perantara yang harus melaksanakan perubahan-perubahan yang menyertai pembangunan ekonomi ini.

Alat-alat yang harus kita gunakan untuk membimbing perubahan yang luas dan mendalam ini, ialah pengajaran dan pendidikan, partai-partai politik serta serikat-serikat buruh dan tani, alat-alat pembentuk pendapat umum dan aparat birokrasi negara.

Di dalam sekolah-sekolah rakyat sudah harus diusahakan untuk menanam dan memupuk suatu tanggapan.jiwa yang baru. Suatu tanggapan jiwa yang akan mendorong si anak itu untuk melihat lingkungannya sendiri sebagai suatu susunan yang bukan tetap dan tidak langgeng sebagai sesuatu yang dapat diatur secara lebih bermanfaat. Ia harus dibimbing sampai yakin bahwa ia dapat mengubah dan memperbaiki lingkungan hidupnya itu dengan mencapai suatu tingkat produksi yang lebih tinggi. Si murid itu harus dibiasakan menggunakan teknologi yang serba sederhana, tetapi moderen. la harus mengetahui bahwa lingkungan hidup baginya tidak terbatas pada batas-batas desanya yang dikenalnya sekarang.

Di dalam sekolah-sekolah lanjutan harus diadakan suatu usaha terarah untuk menyesuaikan beroepskeuze (pilihan bidang kerja) murid-murid tadi, sesuai dengan kepentingan negara dan pembangunan ekonomi pada taraf perkembangannya pada suatu waktu. Rasa kemerdekaan terutama terletak pada kemungkinan memilih dan apabila kemungkinan-kemungkinan untuk memilih itu diperluas, maka rasa kebebasan itu akan bertambah. Oleh sebab itu si murid harus dibebaskan dari kungkungan pikiran bahwa tujuan satu-satunya yang layak baginya ialah menuntut pendidikan tinggi, sebagai dokter atau sarjana hukum. Padanya harus ditimbulkan keinginan untuk menempuh jalan yang baru. Ia harus dapat melihat kehidupannya sebagai avontur. Perlu juga ditanamkan dasar-dasar etika kerja yang kita perlukan dan penyadaran akan hubungan antara semangat pembangunan dan semangat patriotisme yang ada padanya. Berhubung dengan itu susunan PGP harus ditinjau kembali, dan perbandingan antara gaji, masing-masing macam pekerjaan akan harus dapat ditinjau kembali dari sudut kebutuhan masyarakat pada suatu taraf tertentu. Peninjauan kembali serta penyesuaian, PGP ini akan harus dapat dilakukan setiap jangka waktu tertentu. Misalnya harus dapat ditentukan bahwa untuk jangka waktu 10 tahun, kepada tamatan sekolah teknik menengah dan kepada para pemegang buku dan akuntan diberi tunjangan yang istimewa yang jika perlu dapai melebihi gaji para academicus. Sesudah 10 tahun tunjangan istitnewa ini akan dapat ditinjau kembili dan akan dapat diberikan kepada kejuruan-kejuruan lain yang pada waktu itu relatif lebih dibutuhkan. Juga perguruan tinggi akan harus lebih disesuaikan, dengan usaha pembangunan masyarakat Indonesia. Ia harus menjadi alat dan abdinya. Perguruan Tinggi hendaknya di samping memberi pengetahuan serta keahlian dan menjalankan riset dalam hubungan itu, juga menyelidiki dan senantiasa mengawasi aspek sosial dan kultural dalam pembangunan ekonomi ini dan menyiasatkan cara-cara, yang sebaik-baiknya untuk mengatasi segala "Weeistanden" (hambatan) itu dan untuk, menahan kebiasaan-kebiasaan baru.

Artinya, di samping menanamkan pengetahuan dan keahlian di masing-masing lapangan, ia juga akan harus mendidik tenaga-tenaga yang dapat menjalankan tugas ini. Hukum adat serta etnologi hendaknya dikerahkan untuk keperluan ini juga. Dahulu kedua ilmu pengetahuan ini terutama digunakan oleh Pemerintah kolonial untuk mempertahankan stalus quo sosial. Sekarang bahan-bahan penyelidikan itu dapat digunakan untuk melancarkan dan mempercepat pembangunan dan perkembangan kita, dengan mengatasi weerstanden yang merintangi perubahan-perubahan sosial dan mengerahkan kekuatan-kekuatan di dalam susunan kebudayaan dan sosial lama yang masih dapat diguhakan dalam taraf kehidupan kita sekarang. Dengan cara-cara demikian ini, persoalan-persoalan apakah sebenarnya pengajaran maka nasional sudah dipecahkan. Dengan cara-cara ini pengajaran kita bersifat Indonesia dan nasional, bukannya karena secara negatif menolak segala sesuatu yang dirasakan asing bagi perasaan Indonesia, melainkan karena ia ditujukan kepada memenuhi kebutuhan Indonesia dewasa ini. Sekali pengajaran serta pendidikan telah disesuaikan, maka dengan sendirinya di dalam kalangan birokrasi akan timbul suatu sikap baru, yang tidak lagi memandang kedudukan sebagai pegawai negeri terutama, dari sudut prestise sosial yang menyertainya, melainkan sebagai salah satu dari berbagai-bagai alat yang ada pada masyarakat Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunannya.

Adapun peranan pers serta alat-alat lain untuk mempengaruhi pendapat umum tak usah dibentangkan dengan panjang-lebar di sini. Kami rasa tidak usah disangsikan bahwa jikalau pada suatu waktu keadaan politik di Indonesia menjadi sedemikian rupa coraknya, sehingga terasa kembali arah tujuan perkembangan politik dan pembangunan kita, pers juga akan mencerminkan keadaan yang baru itu dan akan menstimulirnya. Sebab sudah ada keyakinan pada para wartawan umumnya, bahwa fungsi pers di Indonesia ini bukannya hanya memberitakan, yang telah terjadi melainkan juga mengarahkan perhatian serta kekuatan ke arah pembangunan masyarakat Indonesia.

Di dalam penyebutan alat-alat yang mempengaruhi perubahan masyarakat kita ke arah pembangunan tidak boleh kita lupakan peranan yang akan dan harus dimainkan oleh partai-partai politik dan organisasi-organisasi buruh dan tani. Pada hakekatnya di samping pengajaran dan pendidikan yang hasilnya terutama terasa di hari kemudian, partai-partai politiklah yang akan menentukan berhasil tidaknya dan pesat lambatnya perubahan-perubahan ke arah pembangunan ini. Pentingnya peranan partai-partai politik dan organisasi-orpnisasi lainnya, dalam menentukan politik pembangunan tidak perlu kita uraikan di sini. Uraian semacam itu akan melampaui batas-batas karangan ini. Akan tetapi juga di dalam aspek-aspek perubahan pembangunan yang lebih luas daripada sifat politiknya, yaitu di lapangan sosial serta kebudayaan, organisasi ini akan dapat dan harus memegang peranan yang penting ini. Partai-partai politik serta serikat buruh dan tani sendiri merupakan suatu perubahan di dalam perkembangan masyarakat kita. Ia merupakan pelopor perubahan tadi. Seperti sudah kami katakan di tempat lain, organisasi-organisasi ini merupakan salah satu dari jawaban kita yang bersifat modern atas masuknya pengaruh asing di negeri kita. Sebagai alat-alat politik moderen partai-partai politik kita masih jauh dari sempurna. Di dalam susunan kekuasaannya, di dalam ikatan-ikatan yang menggabungkan suatu partai politik dan organisasi lainnya dan juga di dalam dinamik kekuasaannya masih terdapat unsur-unsur yang biasanya tidak terdapat di dalam susunan serta dinamik politik di negara-negara yang sudah lebih lama menikmati, serta lebih lama memikul tanggungjawab kemerdekaannya. Akan tetapi bagaimanapun juga, dalam bentuknya sekarang organsasi-organisasi itu merupakan faktor yang terbesar dalam usaha reintegrasi masyarakat Indonesia. Di dalam pelaksanaan usahanya tidak boleh tidak mereka ini menjumpai bermacam-macam soal yang tidak langsung berhubungan dengan politik, akan tetapi yang tidak dapat. diabaikannya. Dan untuk sebagian besar soal-soal yang dijumpai itu menjadi bagian dari hal-hal yang digambarkan di atas ini. Dan sebenarnya arti suatu partai politik dan juga organisasi-organisasi buruh dan tani akan tergantung dari sikapnya terhadap perubahan-perubahan itu, dan terhaap masalah pembangunan ekonomi umumnya. Akan tetapi agar supaya partai-partai politik dapat memegang peranan yang diminta daripadanya, banyak hal yang harus diubah dalam. sikapnya terhadap percaturan politik umumnya. Partai-partai politik ini harus dapat menginsyafi, yang sekarang seolah-olah sudah dilupakan bahwa politik itu bukan hanya alat untuk merebut kekuasaan, melainkan. bahwa berpolitik itu terutama ialah menimbulkan, menggerakkan, mengarahkan dan membimbing kekuatan-kekuatan sosial dalam suatu masyarakat ke arah tujuan yang tertentu.

Kesimpulan

Maka kita sekarang boleh mengambil beberapa kesimpulan. Pembangunan ekonomi ialah suatu proses perubahan yang meliputi kehidupan suatu bangsa seluruhnya. Pembangunan ekohomi berarti mempercepat desintegrasi susunan magyarakat yang lama dan mempercepat juga keharusan untuk mencapai reintegrasi masyarakat itu.

Pembangunan ekonomi akan membawa kita melalui suatu taraf perkembangan yang amat sukar, oleh sebab runtuhnya kepastian-kepastian hidup yang lama dengan menghadapi keharusan untuk membentuk kepastian-kepastian serta nilai-nilai yang baru.

Meskipun demikian pembangunan ekonomi ialah suatu taraf perkembangan bangsa kita yang harus dilalui. Hak menentukan nasib kita sendiri serta pembangunan ekonomi adalah dua syarat, yang mutlak dan yang saling berhubungan.

Agar pembangunan ekonomi dapat dilaksanakan dengan hasil yang baik, maka pertama-tama keharusan kita untuk menempuh jalan pembangunan ekonomi ini harus lebih dirasakan dari pada sekarang. Perlu juga kita lebih sadar sejak sekarang tentang kenyataan bahwa pembangunan ekonomi itu bukan suatu proses ekonomi semata-mata, melainkan suatu penjelmaan dari perubahan sosial dan kebudayaan yang meliputi bangsa kita di dalam kebulatannya.

Sudah barang tentu karangan ini tidak lebih dari suatu goresan pertama tentang masalah yang luas dan dalam ini. Secara selayang pandang kita baru menyingung beberapa faktor saja yang perlu diperhitungkan. Kita belum membicarakan peranan agama, baik Islam maupun Kristen, yang sedang dan akan dapat dilakukan berhubungan dengart pembangunan ekonomi kita ini baik secara positif maupun secara negatif. Unsur-unsur di dalam warisan, kebudayaan nenek-moyang kita yang perlu dihidukan kembali atau diinterpretasikan kembali masih banyak yang belum kita singgung.

Juga masalah planning dan hubungan serta perbandingannya dengan kebebasan pribadi adalah suatu masalah yang perlu kita selami dan sadari lebih dalam.

Akan tetapi bagaimanapun juga, goresan ini hanya mencoba memajukan beberapa faktor dari masalah yang penting ini, dan menempatkannya di dalam batas-batas pandangan mata kita, sebagai perangsang bagi kita bersama untuk menyelami masailah ini dalam kebulatannya, dan untuk dengan jalan bertukar pikiran mencapai suatu kristalisasi pendapat tentang niasalah ini.

Sebab kesadaran dan penjernihan pikiran adalah syarat mutlak untuk memupuk serta membimbing hasrat kita untuk membangun.***

 

Tulisan ini diambil dari "Dimensi Manusia dalam Pembangunan: Pilihan Karangan" diterbitkan Mei 1983 oleh LP3ES dan Yayasan Obor Indonesia.