JAKARTA, KOMPAS—Pemerintah tidak bisa mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk membiayai proyek infrastruktur. Oleh karena itu, perlu regulasi yang membuka kesempatan bagi investor swasta untuk lebih terlibat dalam pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia.

”APBN untuk provinsi-provinsi yang lebih maju sebaiknya dikurangi dan diberikan ke daerah yang lebih membutuhkan,” kata Wahyu Utomo, Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Daerah Kementerian Koordinator Perekonomian, di Jakarta, Rabu (17/9).

Menurut Wahyu, swasta memiliki peran kunci dalam pembangunan infrastruktur. Kemenko Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), serta Kementerian Keuangan sudah membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

”KPPIP akan didorong dengan melibatkan swasta,” katanya.

Direktur Pengembangan Kerja Sama Pemerintah-Swasta Bappenas Bastary P Indra mengatakan, infrastruktur harus menjadi fokus pembangunan. ”Kalau tidak, Indonesia akan mengalami krisis infrastruktur,” kata Bastary.

Kendati banyak kemajuan dalam pengembangan infrastruktur, masih banyak fasilitas infrastruktur yang tertinggal. Indonesia masih perlu banyak investasi bidang infrastruktur.

”Di bidang infrastruktur, air minum kita baru bisa melayani 68 persen penduduk. Lima tahun mendatang, diharapkan seluruh penduduk sudah terlayani. Demikian pula dengan listrik dan lainnya,” kata Bastary.

Bappenas mendeteksi, banyak proyek infrastruktur yang membutuhkan peran swasta. Proyek yang disiapkan, antara lain, proyek monorel, air minum, persampahan, dan kereta api batubara.

Direktur Fasilitasi Promosi Daerah BKPM Endang Aloysia menuturkan, daftar negatif investasi 2014 meningkatkan batasan kepemilikan asing pada investasi infrastruktur, sejauh dikelola menggunakan skema kerja sama pemerintah dan swasta.

Tidak progresif

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit menuturkan, ada dua isu pokok yang menjelaskan tidak progresifnya proyek infrastruktur yang dibiayai swasta.

Isu pertama menyangkut keterlibatan pemerintah daerah. Dukungan pemerintah daerah terhadap proyek infrastruktur minim, hanya 1-2 persen dari total APBB.

”Kedua, proyek infrastruktur sering kali terhambat akibat buruknya komunikasi dengan masyarakat,” kata Danang.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengingatkan, tingkat pengembalian investasi infrastruktur butuh waktu lama. Di sisi lain, selama ini tidak ada kemungkinan mendapatkan pembiayaan infrastruktur jangka panjang dengan bunga rendah di Indonesia.

”Kami pernah mengusulkan pemerintah agar membentuk bank pembangunan infrastruktur,” kata Suryo.

Tanpa dukungan pembiayaan jangka panjang dan bunga murah, keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur terbatas.

Presiden Direktur PT Infrastructure Asia Alan Solow menuturkan pentingnya infrastruktur untuk menjalin konektivitas di Indonesia.

Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition 2014 akan digelar di Jakarta pada pekan pertama November. (CAS)

Sumber: Kompas