Pemerintah Jepang mengincar sejumlah proyek infrastruktur di Jawa Barat. Menurut Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Yasuaki Tanizaki, investornya mengincar pembangunan jalan raya, pembangkit listrik, dan pelabuhan. "Ada sejumlah proyek yang akan dibiayai Jepang di Jawa Barat," katanya di Gedung Sate, kemarin.

Tanizaki mengatakan Jawa Barat dipilih sebagai lokasi investasi karena wilayahnya sangat strategis. Menurut dia, salah satu proyek yang diincar investor Jepang adalah Pelabuhan Cilamaya di Karawang. "Saat ini penting untuk melaksanakan diskusi mengenai proyek Cilamaya melalui koordinasi dengan pemerintah Indonesia," ujarnya.

Di Jawa Barat, Jepang menanamkan investasi sebesar US$ 2,7 miliar (Rp 34 triliun) pada 2014. Selain Pelabuhan Cilamaya, pemerintah Jepang menggarap studi kelayakan kereta api supercepat Shinkansen untuk rute Jakarta-Bandung. Kerja sama yang digarap oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) ini ditargetkan selesai pada Maret 2015. Jika proyek ini terwujud, perjalanan Jakarta-Bandung bisa ditempuh dalam waktu 37 menit. Tanizaki mengatakan kereta api supercepat itu bisa direalisasi dalam lima tahun ke depan.

Ihwal proyek Cilamaya, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan investor Jepang diizinkan membangun pelabuhan itu dengan sejumlah syarat, salah satunya memperhatikan tata ruang wilayah Karawang. Pembangunan Pelabuhan Cilamaya dikhawatirkan bakal menggerus lahan sawah dan mengganggu kinerja Karawang sebagai lumbung utama beras Jawa Barat.

Deddy juga khawatir pembangunan Pelabuhan Cilamaya mengganggu saluran pipa gas dari kilang milik Pertamina Offshore North West Java (ONWJ). "Tapi itu bisa dilihat dan dipelajari kembali, yang penting tidak mengubah tata ruang Karawang atau mengganggu pasokan minyak dan gas," tuturnya.

Selain menggarap pelabuhan, Deddy meminta investor membangun kawasan industri agar lalu lintas barang di sarana itu bisa meringankan beban Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dia mengatakan rangkaian proyek ini diserahkan kepada swasta, mengingat pemerintah pusat tidak mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah Jawa Barat pun memilih untuk memusatkan perhatian dan anggaran pada proyek Bandara Kertajati, Majalengka, yang menelan dana Rp 8 triliun. "Karena itu, kami tidak mampu menjalankan proyek Cilamaya," ujarnya.

Sebagai gantinya, kata Deddy, pemerintah Jawa Barat akan membiayai pembangunan dua pelabuhan ikan, yakni di Pamanukan, Subang, serta di Bojonglawe, Pangandaran. Dua pelabuhan itu melengkapi rencana PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) yang akan membangun pelabuhan di Cibitung, Bekasi, dan memperluas Pelabuhan Cirebon. "Semuanya akan digarap tahun ini," kata dia.AHMAD FIKRI

Berharap Banyak pada Cilamaya

Pelabuhan Cilamaya menjadi harapan baru. Pelabuhan di Kabupaten Karawang ini digadang-gadang sebagai gerbang distribusi produk otomotif dan industri lain menuju berbagai daerah di Indonesia dan ke luar negeri.

Cilamaya pun diharapkan menjadi solusi atas masalah kemacetan yang selama ini menjerat Pelabuhan Tanjung Priok. Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian, Imam Haryono, mengatakan Pelabuhan Cilamaya bisa mengurangi kepadatan transportasi hingga 30 persen.

Setelah pelabuhan ini berdiri, ada penurunan lalu lintas angkutan menuju Tanjung Priok sebanyak 10 truk per menit atau 18,7 juta truk per tahun. "Keuntungan lainnya adalah akan menciptakan persaingan sehat antar-pelabuhan karena ada multiple gateway (gerbang alternatif)," katanya, beberapa waktu lalu.

Pelabuhan Cilamaya adalah hasil kesepakatan pemerintah Indonesia dengan Jepang. Jepang berminat membangun pelabuhan ini setelah sejumlah perusahaannya berniat memindahkan pabrik ke Indonesia. Kerja sama ini menggunakan skema build operation transfer (BOT). Dalam skema ini, perusahaan Jepang akan membangun sekaligus mengoperasikan Pelabuhan Cilamaya dalam waktu tertentu, sebelum kemudian dialihkan sebagai aset milik Indonesia.

Setelah beroperasi pada 2020, Pelabuhan Cilamaya mampu menampung peti kemas sebanyak 7 juta twenty feet equivalent units (TEUs). Dana yang diperlukan untuk proyek ini mencapai US$ 3,45 miliar (Rp 43,5 triliun), yang terbagi dalam dua tahap. Pembangunan tahap pertama butuh dana US$ 2,39 miliar dan akan berlangsung tahun ini, sedangkan tahap kedua menelan biaya US$ 1,06 miliar.

Dengan dana jumbo tersebut, hasilnya tentu harus sepadan.FF | AMIRULLAH | ODELIA SINAGA

Koran Tempo
BKPM Percepat Proyek Pembangkit Listrik
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyusun strategi untuk mempercepat investasi di sektor listrik. Menurut Kepala BKPM Franky Sibarani, ada tiga strategi yang bakal mendukung target pembangunan listrik 35 ribu megawatt (MW). "Ini akan dijalankan selama lima tahun ke depan," katanya, kemarin.

Tiga strategi tersebut adalah fasilitasi enam proyek listrik yang realisasinya terhambat, mendorong percepatan layanan perizinan sektor listrik, dan mendorong perusahaan listrik yang sudah ada untuk melakukan ekspansi atau perluasan investasi. Franky mengatakan, sejak 15 Januari hingga 3 Februari, ada 12 proyek tenaga listrik yang masuk sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pusat.

Dari seluruh proyek tersebut, tiga proyek berstatus penanaman modal asing (PMA), dan sisanya penanaman modal dalam negeri (PMDN). Proyek-proyek tersebut akan menghasilkan daya listrik hingga 257,8 MW. Jika dibagi berdasarkan jenis pembangkitnya, ada 6 proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA), 3 pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dan 3 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Proyek-proyek ini berada di 11 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat. "BKPM akan terus mengawal perizinan proyek tersebut agar waktu pemrosesannya sesuai atau lebih cepat dari yang saat ini berlaku," ujar Franky. Selain itu, ada 10 perusahaan listrik lain yang berniat melakukan ekspansi dengan kapasitas total 11.369 MW.

Deputi Perencanaan Penanaman Modal BKPM, Tamba Hutapea, mengatakan sedang melakukan fasilitasi terhadap 6 proyek tenaga listrik yang saat ini realisasi investasinya terhambat. Keenam proyek tersebut terdiri atas 4 PLTU serta masing-masing 1 proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan 1 proyek pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) dengan kapasitas 8.136 MW. UCOKRITONGA