Pelabuhan. Foto ilustrasi: dok. Investor Daily
Pelabuhan. Foto ilustrasi: dok. Investor Daily

JAKARTA-Pemerintah memastikan pembangunan pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat, tidak akan menggunakan anggaran negara.

Sebaliknya, pendanaan pembangunan pelabuhan tersebut sepenuhnya dilimpahkan kepada investor swasta.

Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mengatakan, sebagaimana diamanatkan Presiden Joko Widodo, pembangunan pelabuhan Cilamaya diperlukan sebagai penyeimbang bagi Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

“Harus ada pilihan supaya biaya logistik murah. Presiden setuju Cilamaya dibangun,” ungkap Jonan di Jakarta, Kamis (5/2).

Namun, dia menjelaskan, saat ini belum ada investor swasta yang menyatakan ketertarikan nya secara langsung untuk berinvestasi pada proyek pelabuhan Cilamaya senilai Rp 130 triliun tersebut. Terkait pembangunan pelabuhan yang bersinggungan dengan pipa minyak dan gas mi lik Pertamina serta lahan pertanian produktif di Karawang, kata

Jonan, pihaknya sudah mengusulkan lokasi pelabuhan sedikit digeser agar tidak menganggu aktivitas di dua sektor tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Masita mengungkapkan, pemerintah seharusnya mengubah terlebih dulu peraturan terkait pembangunan pelabuhan New Priok, apabila hendak menggarap Cilamaya.

Dalam regulasi tersebut disebutkan Cilamaya dapat dimulai pengerjaan jika kapasitas New Priok sudah mencapai 70%.

“Aturan tersebut perlu diubah, andaikan pemerintah ingin mempercepat pembangunan Cilamaya,” jelas dia.

Dalam menetapkan badan usaha pelabuhan (BUP), Kemenhub seharusnya berpatokan pada regulasi yang berlaku, yakni investor asing yang berniat menjadi BUP harus menggandeng perusahaan lokal.

Perbandingan kepemilikannya adalah 49% untuk pihak asing dan 51% untuk perusahaan lokal. “Tapi sebaiknya, partner lokal tersebut bukanlah Pelindo. Saat ini 150 perusahaan swasta nasional sudah memiliki BUP,” papar Zaldy (ID)

Sumber: beritasatu.com